Soal Irsus, Dewan Mau ke Mana?

KEMARIN merupakan hari penentuan bagi polemik mutasi. Sesuai agenda, DPRD bakal melakukan paripurna ihwal mutasi lingkup Pemkot Baubau yang menimpa ratusan PNS, mulai dari eselon II ke bawah.

Kendati pihak eksekutif bersikukuh telah melakukan rekomendasi Irsus Kemendagri terkait polemik, namun bagi institusi yang dipimpin Hasidin Sadif tersebut, semuanya belum cukup. Maka itu, ending-nya akan ditentukan hari ini apakah perkara tersebut dianggap selesai, atau bermuara ke Mahkamah Agung (MA) seperti ancaman sejumlah anggota dewan.

Bila memetakan kekuatan fraksi di dewan, hampir dipastikan keinginan untuk membawa persoalan ke MA bisa menjadi kenyataan. Sebab, selama ini wakil rakyat lebih dominan diliputi rasa kecewa dengan kebijakan pihak eksekutif. Indikatornya dengan mencermati kinerja Pemkot setahun terakhir dan kondisi ril masyarakat. Bisa dikatakan reputasi Baubau yang selama ini menjadi kiblat Sultra untuk daerah kepulauan mulai bergeser.

Hanya saja, kalkulasi tersebut tidak bisa diukur menggunakan matematika terapan: satu tambah satu sama dengan dua, tapi hitungannya memakai rumus matematika politik: satu tambah satu bisa sama dengan tiga atau satu. Tidak bisa dipastikan dengan angka-angka karena sama dengannya ditentukan dengan deal deal politik.

Semoga batalnya paripurna kemarin bukan merupakan gelagat adanya deal tersebut. Sebab, paripurna yang dijadwalkan besok akan menjadi pertaruhan terakhir bagi legislatif untuk membuktikan diri apakah mereka wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan rakyat, atau sebaliknya. Apalagi, agenda paripurna kali ini sangat dekat dengan penentuan nasib kembali mereka untuk kembali duduk di DPRD yakni Pemilu Legislatif, 9 April nanti.

Jadi, bila mereka main-main dengan semua itu, maka rakyat dengan mudah memberikan hukuman. Pilihan sekarang berada di tangan para legislator.

Walaupun demikian, pada sisi lain ada yang menilai terlalu dini jika mengukur kinerja eksekutif hanya dalam satu tahun. Bukankah mandat yang diberikan kepada mereka selama lima tahun? Artinya masih ada empat tahun yang bisa digunakan kabinet TAMPIL MESRA untuk membuktikan kinerjanya.

Tapi semuanya kembali ke dewan, ukurannya adalah aturan yang mesti ditegakkan agar langit tidak runtuh. Bila idealisme yang ini dipegang, maka bisa ditebak, dewan mau ke mana.(***)    

     

Lampu Kuning dari DPRD Baubau

SETELAH melalui proses yang panjang, akhirnya dewan "mengadili" pihak eksekutif, akhir pekan lalu. Meski tidak dihadiri langsung Walikota Baubau AS Tamrin, namun sidang yang dipimpin Ketua DPRD Hasidin Sadif tersebut tidak kehilangan taji.

Sejumlah anggota dewan tetap bertahan dengan sikapnya, pihak eksekutif dinilai tidak menjalankan secara serius rekomendasi Irsus Kemendagri. Tiga poin yang tercantum dalam rekomendasi, pertama, walikota diminta meninjau kembali secara bertahap surat keputusannya tentang pemberhentian pejabat struktural pada  6 dan 27 Fabuari 2013 sebanyak 66 SK perseorangan. Kedua, membatalkan surat keputusan walikota No. 821.2/51/2013 tanggal 27 Febuari 2013, nama dr Zamri Amin SpOG. Ketiga, pengangkatan jabatan fungsional dan sturktural disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun Sekot Muhammad Djudul menyatakan pihaknya telah menjalankan rekomendasi, namun keterangan tersebut dianggap belum sesuai kenyataan. Padahal, poin dua secara nyata dilakukan dengan mencopot dr Zamri dari kursinya sebagai Kepala RSUD.

Karena wakil rakyat tetap bertahan dengan pandangannya, maka muncul suara baru untuk membawa persoalan ke Mahkamah Agung (MA). Finalnya menunggu paripurna 17 Februari nanti.

Nah, kalau ini yang diambil, maka secara tersirat dewan telah memberi signal lampu kuning kepada eksekutif. Sebab bila hal itu dilakukan, maka akan berdampak terhadap jalannya pemerintahan, karena yang disodok langsung "01" Baubau.         

Memang, kegerahan dewan paling kuat didasarkan pada sektor makro dan mikro ekonomi masyarakat. Sebut saja, dari sekitar Rp 600 miliar APBD Baubau, terserap untuk belanja pegawai sebanyak 78 persen. Apalagi Pemkot masih menerima pegawai pindahan dari kabupaten lain. Nah, kalau demikian lantas berapa dana yang sampai ke masyarakat? Berapa uang yang digunakan untuk membangun infrastruktur? Berapa rupiah bisa memutar sektor ril untuk merealisasikan kesejahteraan yang dijanjikan?

Tentu sulit dibayangkan apalagi dengan membandingkan prestasi Baubau dalam kurun waktu satu dekade lalu. Maka jangan heran kalau sejumlah anggota dewan gregetan.

Hanya saja, untuk melihat keseriusan dewan, kita akan lihat pada 17 Februari nanti. Apakah hasil paripurna wakil rakyat bernyali atau tidak, semuanya bakal terang benderang. Jadi, layak ditunggu apakah endingnya klimaks atau antiklimaks.(follow twitter: @irwansyahamunu)