Harapan Ganjil

Catatan: Irwansyah Amunu


FANTASTIS. Mungkin inilah kata yang tepat untuk menggambarkan kemenangan Joko Widodo-Ahok (Jokowi) dalam Pilkada DKI Jakarta, Rabu (11/7) lalu yang mengalahkan pasangan incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).

Hebatnya lagi, pasangan yang diusung PDIP-Gerindra tersebut mampu menjungkir balikkan semua hasil survei yang memprediksi perolehan suara Foke paling banyak, menyusul Jokowi. Sebab fakta yang terjadi sebaliknya, berdasarkan hasil hitung cepat perolehan suara Jokowi, 43 persen, sementara Foke hanya 34 persen. Bahkan suara Foke masih dikalahkan warga DKI yang memilih Golput, sekitar 36 persen atau kurang lebih 2,9 juta pemilih.

Walikota Solo dua periode tersebut "mencukur" Foke. Tak hanya itu, Gubernur Sumsel, Alex Nurdin yang diusung Golkar-PPP pun tumbang. Termasuk kandidat yang dijagokan PKS, Hidayat Nur Wahid, mantan Ketua MPR, kalah.
 Dua gubernur yang sedang menjabat, dan mantan Ketua MPR dikandaskan Sang Walikota.

Kendati masih merupakan hasil sementara, namun kini dua kandidat yang sama-sama bernomor urut ganjil, Foke, nomor urut satu, dan Jokowi, nomor urut tiga, mulai ancang-ancang untuk bertarung di putaran kedua nanti. Pasalnya, keduanya tidak ada satu pun yang memperoleh suara 50 persen plus satu. Ya, harapan ganjil. Tersisa dua kandidat, nomor urur satu atau tiga yang bakal memimpin ibukota negara.


***  


Menduplikasi fakta DKI, Buton pun kini sementara menunggu pemimpinnya yang baru. Menariknya, yang bertikai di Mahkamah Konstitusi (MK) pun hanya antara sesama nomor urut ganjil, nomor tiga, pasangan Agus Feisal-Yaudu Salam Ajo (AYO) dan nomor sembilan, Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakri (OEMAR-BAKRIE).

Ya, sama-sama, nomor ganjil.

Terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kini sedang menunggu putusan oleh hakim MK, kedua kubu sama-sama mengklaim bakal menang. Bahkan Sekretaris Golkar Buton, La Hijira sudah melontarkan pernyataan bernada yakin,"Saya optimis, hakim MK bakal memberikan putusan kepada kubu AYO untuk menjadi pemenang dalam PSU Buton yang digelar beberapa waktu lalu. Karena, jika kita mendengar keterangan saksi dalam persidangan, AYO akan menang.”

Bukan hanya itu, bahkan ada salah seorang rekan di Blackberry Massanger (BBM)-nya tertulis status: Semoga hasil DKI sama dengan Buton, nomor tiga menang. Dengan kata lain AYO menang.

Namun ada juga yang menulis dalam BBM, 3x3=3 (salah), 3x3=6 (salah), 3x3=9 (benar). Nomor tiga butuh tiga kali baru sama dengan sembilan.

Demikianlah antara lain peran urat syaraf yang terjadi via BBM. Harapan ganjil, harapan bernomor ganjil.

Siapa yang bakal memang? Siapa yang bakal dilantik menjadi Bupati Buton  definitif? Hasilnya kemungkinan kita akan dapatkan dalam waktu dekat. Sebab berdasarkan sumber di Jakarta, sengketa PSU Buton bakal diputus awal pekan ini.(one.radarbuton@gmail.com)
               

Rintihan Wakinamboro

Catatan: Irwansyah Amunu


"LEENA WAKINAMBORO." (Kencingnya Wakinamboro). Demikian salah satu kalimat yang sering digunakan orang tua saya dulu ketika saya masih kanak-kanak untuk menggambarkan hujan lebat. Ungkapan tersebut digunakan untuk mangagitasi agar kita tidak mandi hujan. Kenapa? Soalnya Wakinamboro merupakan nama raksasa. Jadi, kalau hujan lebat, berarti Raksasa Wakinamboro sedang kencing.

Rupanya bukan saya saja yang pernah mendengar dongeng tersebut. Sejumlah rekan di kantor yang orang Buton saat kecil juga pernah mendengar dongeng itu. Dan saya yakin, orang Buton umumnya saat kecil pernah mendengar cerita tersebut dari orang tuanya.

Saya mengingat kembali cerita masa kecil ini karena, Kamis (5/7) lalu, saya ke Desa Ngula-Ngula, berbatasan langsung dengan Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu Induk, Kabupaten Buton.

Ingatan tentang Wakinamboro semakin menebal karena dari rumah, menuju Dermaga Sulaa, kita dihantam hujan. Begitupun dari Dermaga Sulaa menuju Pulau Siompu, satu jam melawan ombak, kita juga diterpa hujan.

Dalam hati saya, kalau bukan karena undangan teman dekat yang menikah, mungkin saya belum menginjakkan kaki di sana. Apalagi Kamis pekan lalu, cuaca tidak bersahabat. Dari pagi sampai malam, langit Baubau dan Buton dipayungi awan hitam, dan terus diguyur hujan.

Tiba di dermaga Desa Tongali, Siompu, juga masih hujan.
Karena acara segera dimulai, menggunakan sepeda motor, kita menerjang hujan. Kesan pertama begitu menggoda, sebab sekitar 3 KM aspalnya mulus. Namun setelah itu, mulai kelihatan aslinya, rekan yang mengendarai "kuda besi" harus mengeluarkan banyak jurus untuk menghindari lubang.


***
Usai mengikuti prosesi pernikahan. Saya banyak mendapatkan informasi pedih seputar daratan Siompu yang saya datangi. Rupanya sejak Indonesia merdeka, belum ada aliran listrik dari PLN yang masuk di Kecamatan Siompu Induk. Begitupun air dari PDAM.

Betapa tidak, dari 10 desa di Siompu Induk, hanya dua yang mendapatkan sentuhan listrik, Desa Biwinapada, dan Tongali. Itu pun bukan dari PLN, tapi dari PNPM Pedesaan. Baru dua tahun mereka menikmatinya.

Lantas, listrik dari mana yang digunakan selama prosesi pernikahan. Rupanya dari genset.

Memang selain listrik dari PNPM, dan genset, beberapa warga juga memiliki fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun kalau hujannya seperti Kamis pekan lalu, hampir seharian tidak terlihat Matahari, dipastikan PLTS-nya tak menyimpan energi. Alhasil, malam hari warga harus menggunakan lampu templok.

Fakta itu begitu mengiris hati. Apalagi ketika meminta pendapat salah seorang warga soal kondisi yang manimpa mereka, hanya dijawab,"Kita berharap bupati yang baru ini bisa merubah keadaan desa kita." Mendengar jawaban tersebut saya hanya bisa tertegun.
Dalam hati saya, banyak "PR" yang harus diselesaikan segera oleh pemimpin di negeri ini, ketimbang ribut dengan urusan politik. Salah satunya kondisi yang dialami warga yang mendiami Pulau Siompu.

Itulah Rintihan Wakinamboro: Butuh air, listrik, dan perbaikan jalan. Semoga pemimpin Buton yang baru bisa menyentuh mereka dengan pembangunan, sehingga kondisinya lebih baik. Semoga.(one.radarbuton@gmail.com)

"Salah Makan"

Catatan: Irwansyah Amunu



APAKAH benar sistem Islam mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan? Demikian tanda tanya besar yang selalu muncul ketika berdialog dengan sejumlah pihak di tengah banyaknya persoalan yang mendera negeri ini.

Pertanyaan tersebut jika diturunkan dengan kondisi negeri kita akan melahirkan banyak jawaban. Bagi yang belum paham dengan Islam sebagai suatu idiologi, tentu jawabannya bernada mencibir. Sebab, Islam selama ini hanya dipandang sebagai suatu agama suci, tidak bisa diterapkan dalam kehidupan manusia moderen seperti sekarang. Apalagi, persoalan kini semakin kompleks, berbeda dengan kehidupan manusia tempo dulu.

Namun bagi yang paham, optimis menjawab: pasti.  

Optimisme itu semakin menjadi kenyataan ketika saya menghadiri acara Konferensi Tokoh Umat (KTU) bertajuk Khilafah, Model Terbaik Negara yang Mensejahterakan digelar DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sultra di Kendari, Sabtu (16/6) lalu. Acara yang dihadiri 2000 lebih tokoh di Sultra tersebut memberikan gambaran bagaimana kita mengelola negara secara Islam.

Tidak tanggung-tanggung, penjelasannya langsung diberikan Prof Dr Ing. Fahmi Amhar. Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial di Bakosurtanal yang juga salah seorang anggota DPP HTI tersebut memberikan penjelasan panjang lebar bagaimana Islam mengelola negara.

Ada hal yang menarik dikatakan Fahmi, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara kuat dan berdaulat. Namun, mengapa kita belum bisa mewujudkannya? Karena kita menggunakan cara lain mengelola Indonesia.

Potensi minyak misalnya, produksi minyak Indonesia 950.000 barrel per hari, nilai nett profitnya di atas Rp 280 triliun per tahun. Saat ini kebutuhan minyak 1,2 juta barrel per hari, akibat politik energi selama ini tertumpu pada minyak, seperti PLTGU yang “salah makan”, tata kota yang tak efisien, hingga tak terbangunnya transportasi massal. Akibatnya minyak lebih banyak “diminum” sendiri, tidak banyak yang untuk mensejahterakan rakyat.

Kemudian, gas dan batubara, produksi gas (LNG) setara 5,6 juta barrel minyak per hari, nilai nett profitnya sekitar Rp 268 triliun per tahun. Produksi batubara setara 2 juta barrel minyak per hari, nilai nett profitnya sekitar Rp 191 triliun per tahun. Kedua sumber energi besar ini lebih banyak diekspor murah ke Cina. Indonesia mensubsidi energi Cina lebih besar daripada mensubsidi rakyatnya sendiri.

Kelautan, karena sektor kelautan terutama dilakukan secara bebas oleh nelayan baik kecil maupun besar, agak sulit memasukkannya sebagai penerimaan negara. Menurut KKP, nilai potensi lestari laut Indonesia-hayati, non hayati, wisata sekitar Rp 738 triliun. Bila ada BUMN kelautan memiliki ceruk 10 persen, pendapatan kita sekitar Rp 73 triliun.

Hutan, luas hutan kita 100 juta hektar, 60 juta ha hutan produksi. Agar lestari-siklus 20 tahun, setiap tahun hanya 5 persen tanamannya yang diambil. Bila dalam 1 hektar hutan, minimalisnya 400 pohon, hanya 20 pohon per hektar yang ditebang. Kalau kayu pohon berusia 20 tahun nilai pasarnya Rp 2 juta (nett profitnya Rp 1 juta), nilai ekonomis dari hutan kita adalah 60 juta ha x 20 pohon per ha x Rp 1 juta, setara Rp 1.200 triliun per tahun.

Kita belum menghitung potensi penerimaan dari sumber daya manusia, infrastruktur, informasi, kapital, dan produksi. Potensi penerimaan dari sumber daya alam (SDA), pertambangan Rp 789 triliun, kelautan Rp 73 triliun, kehutanan Rp 1.200 triliun. Total jenderal Rp 2.062 triliun. Sementara, APBN-P kita tahun ini hanya Rp 1.500 triliun, masih lebih besar potensi penerimaan dari SDA.

Sayangnya, sumber daya alam kita realitas penerimaan sangat kecil, disebabkan pencurian, konsesi, transfer-pricing, korupsi. Sumber daya manusia, mayoritas berkemampuan rendah. Infrastruktur, tidak dibangun atau dirawat serius. Informasi, didominasi paten atau copyright asing. Kapital, didominasi utang LN ribawi. Produksi, didominasi investor asing. Ternyata semua belum jadi sumber kekayaan.

Realitasnya, berkah sumber daya alam itu belum mampu menghapus kemiskinan di negeri ini. Penduduk miskin di Indonesia setiap tahun meningkat. Negeri ini perlu cara-cara baru. Cara baru dalam mendidik orang. Cara baru dalam membentuk budaya. Cara baru dalam merancang peraturan. Cara baru dalam memandang kehidupan. Cara baru dalam mewujudkan kesejahteraan. Kita wajib berpikir diluar konteks atau out of the box.

Kita rupanya selama ini "salah makan". Kita hidup menggunakan cara hidup asing  yang dianggap normal. Memisahkan agama dari kehidupan publik (sekulerisme). Menjadikan kebebasan sebagai doktrin kehidupan (liberalisme). Menjadikan materi sebagai alat ukur kemajuan (materialisme). Menganggap distribusi barang dan jasa akan optimal cukup dengan mekanisme pasar (kapitalisme). Semua ini harus kita ubah.

Contoh out of the box, luas laut Indonesia 5,8 juta Km persegi. Panjang perbatasan laut kita 15.000 Km. Jumlah kapal perang yang dibutuhkan sekitar 600. Jumlah KRI hanya ada 152. Harga kapal yang ocean-going sekitar Rp 15 miliar. Bagaimana bila bailout Century yang Rp 6,7 trilun dibelikan kapal?  Dapat 446 kapal! Kapal ini dapat untuk memberdayakan dan mensejahterakan nelayan. Lengkapi kapal ini dengan marinir dan senjata, maka pencurian ikan (illegal fishing) akan jauh berkurang.

Kalimat akhir yang dinyatakan Prof Fahmi Amhar: Tak ada perbaikan tanpa perubahan. Tak ada perubahan ke arah kebaikan tanpa mengacu kepada syariah.Tak akan sempurna penerapan syariah tanpa dalam kerangka sistem khilafah.Tak akan tuntas upaya penegakan syari’ah kecuali dilakukan secara berjamaah.

Setelah itu pemaparan dilanjutkan DPP HTI lainnya, ustaz Abu Zaid yang membahas politik ekonomi Islam Untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menyejahterakan. Praktis acara yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut memberikan kepuasan berpikir dan pemahaman para hadirin. Tidak rugi mereka datang dari Pasarwajo, Sampolawa, Wakatobi, Buton Utara, Baubau, Muna, Kolut, Kolaka, Bombana, Konawe menghabiskan waktu dan dana untuk menghadiri acara tersebut. Acara tesebut bisa menjadi obat dari "salah makan" otak kita dari masuknya pemahaman asing yang sekularistik dan sosialistik.(one.radarbuton@gmail.com)

Residu PSU

Catatan: Irwansyah Amunu


Pemungutan Suara Ulang (PSU) Buton sudah berlalu sejak sepekan lalu, namun pesta demokrasi ulangan tersebut masih menyisakan noktah. Dua hal yang bakal menyita perhatian, gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pecah kongsi pasangan Djaliman Mady-Muh Saleh Ganiru (IMAM-SALEH).

Dua hal tersebut saya sebut sebagai sisa-sisa PSU atau Residu PSU.

Terkait gugatan di MK, setidaknya dua kandidat sudah mendaftar, pihak Agus Feisal-Yaudu Salam Adjo (AYO) dan Muhammad Ali La Opa-La Diri (MANDIRI).

Ada yang berujar,"Hasil PSU hanya digugat mantan Bupati dan Wabup Buton." Mengapa? Kata dia, AYO diusung Golkar. Ketua Golkar Buton sekarang dijabat mantan Bupati Sjafei Kahar. Sedangkan MANDIRI didalamnya ada mantan Wabup Ali La Opa. Mendengar ini saya hanya geleng-geleng kepala seraya terkekeh. Entah benar atau keliru tergantung dari sudut apa kita memandang. 

Namun begitu, di kubu AYO, gugatan ini, merupakan kali kedua. Gugatan pertama karena pasangan nomor urut tiga ini merasa ada indikasi KPUD mengulur pelaksanaan PSU, makanya mereka membawa persoalan tersebut ke MK. Kedua, pasca-PSU, sebagai pihak yang kalah AYO menggugat lagi. Kini yang diadukan terkait tengara kecurangan penyelenggaraan Pilkada ulang.

Dua gugatan tersebut dengan dua kondisi yang berbeda. Pertama, sebagai pemenang, namun dibatalkan MK, kedua, berada pada posisi kalah.

Sementara MANDIRI konsisten dengan sikapnya. Mereka menggugat karena diduga terjadi pelanggaran verifikasi faktual yang dilakukan KPU Buton.

Bagi MANDIRI, ini merupakan gugatan pertama kali. Kendati demikian dalam Pilkada episode satu, dan dua, kondisinya sama, kalah.

Dari dua gugatan tersebut, kita akan mulai dipertontonkan adu argumentasi yang alot di MK dalam pekan ini. Domain hukum inilah yang akan memutuskan siapa yang bakal dilantik sebagai bupati-Wabup Buton, bulan depan.

Yang jelas, satu kaki pasangan Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakri (OEMAR-BAKRIE) sudah berada di kursi pelantikan. Mereka sudah ditetapkan KPU Buton. Satu kaki lagi menunggu putusan MK.

Teranyar, pecah kongsi pasangan nomor urut empat, IMAM-SALEH.

Sekadar mengingatkan, beberapa waktu lalu saya sempat membuat catatan berjudul, PSU: Ajal Demokrasi? Dalam catatan tersebut saya menulis, terlalu sentimentil kalau diprediksi perolehan suara IMAM-SALEH dan MANDIRI dalam PSU, lebih banyak perolehan suara tidak sah dibandingkan dengan suara mereka.
Hasilnya benar. Perolehan suara IMAM-SALEH, 305 suara, sedangkan MANDIRI, 423 suara. Bila ditotal jumlahnya hanya 728 suara. Bandingkan dengan jumlah surat suara yang tidak sah, 1.047, unggul 319 suara.        

Melorotnya perolehan suara keduanya memang sudah diperkirakan sebelumnya. IMAM-SALEH karena indikasi perpecahan Djaliman dan Saleh, sementara MANDIRI menyoal tahapan verifikasi. Itulah yang membuat mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh dalam PSU.

Hanya yang menarik, perpecahan IMAM-SALEH semakin terbuka setelah Djaliman melayangkan surat pernyataan ke KPU Buton. Mantan Sekab Buton di era Bupati Saidoe, dan Sjafei Kahar ini memprotes tandatangan keberatan yang dibubuhkan Hasan Adia mengatasnamakan IMAM-SALEH dalam pleno rekapitulasi perolehan suara PSU, Selasa (22/5) lalu.

Zaynal Ryha, kerabat dekat Djaliman ini merasa pihaknya sudah dipermainkan. Dia bahkan sudah melempar statemen keras bakal menggugat Saleh Ganiru.

Alhasil, kendati rakyat Buton sedang berada pada episode Residu PSU, namun hasilnya akan menjadi tonggak perjalanan daerah penghasil aspal ini selama lima tahun mendatang.(one.radarbuton@gmail.com)
     

"MK Yang Maha Kuasa"

Catatan: Irwansyah Amunu


SABTU (19/5) rakyat Buton sudah memutuskan pasangan Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakri (OEMAR-BAKRIE) sebagai pemimpinnya lima tahun mendatang. Memang kemenangan pasangan yang diusung PAN-PPRN-PDK ini belum disyahkan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada, namun baru dianalisis sejumlah lembaga survei.

Hasil quick count (hitung cepat) LJI, JSI, dan Indo Barometer, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menempatkan Oemar-Bakrie di tempat teratas. Menyusul Agus Feisal-Yaudu Salam Adjo (AYO), dan DR Azhari-La Naba Kasim (GEMA AZAN).

OEMAR-BAKRIE berhasil menggeser AYO yang dalam Pilkada 4 Agustus 2011 lalu sebagai kampium. Kini pasangan yang diusung koalisi Golkar dan PKS tersebut hanya menjadi runner up atau urutan ke dua. Sementara DR Azhari-La Naba Kasim (GEMA AZAN) tetap berada di urutan ketiga.

Berdasarkan perolehan suara yang dilansir tiga lembaga survei tersebut, terlihat pasangan OEMAR-BAKRIE agak sulit menggeser posisi AYO dari posisi puncak. Ini dengan melihat selisih suara antara pasangan pemilik nomor urut sembilan dan tiga tersebut hanya 2-3 persen.

Hasil quick count LJI misalnya, OEMAR-BAKRIE, 35,86 persen, sedangkan AYO, 32,17 persen. Selisih 3,69 persen.

Berikut, JSI, OEMAR-BAKRIE, 36,22 persen, sementara AYO, 34,01 persen. Beda 2,21 persen.

Terakhir, data Indobarometer, PSU Buton dengan partisipasi pemilih 64,38 persen, OEMAR-BAKRIE 36,87 persen, menyusul AYO 34,52 persen. Terpaut 2,35 persen.

Hasil tersebut tentu membuat kubu OEMAR-BAKRIE girang. Terbukti, dari malam Minggu langit Baubau sudah diterangi dengan kerlap kerlip dan dentuman kembang api yang diluncurkan mereka untuk merayakan kemenangan.

Kendati demikian, mereka tentu masih menunggu hasil pleno KPU Buton yang akan menentukan siapa pasangan calon Bupati-Wabup terpilih. Yang jelas, proses rekapitulasi suara kini sementara berproses dari TPS, PPS, PPK, dan berakhir di KPUD. Sesuai jadwal, La Rusuli Cs bakal menggelar pleno, besok.

Apakah La Rusuli Cs sebagai penentu? Ya. Tapi kepastiannya ada di ketuk palu Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, kini sang pemenang boleh senang, tapi belum tenang.

Soalnya sejumlah pihak sudah menyiapkan gugatan ke MK. Bahkan hal tersebut sudah diniatkan sebelum PSU digelar.

Dan menurut saya, disitulah pertempuran terakhir yang sangat menentukan. Makanya ketika ditanya rekan-rekan soal PSU Buton, dengan nada guyon saya berujar,"Kejamnya politik, lebih kejam MK." Atau kalau ada pertanyaan siapa kemungkinan yang akan dilantik? Saya berucap,"PSU kuburannya ada di MK, bukan KPUD."

Akhirnya soal hasil PSU Buton ini, siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Sjafei Kahar-Ali La Opa? Saya hanya bisa mengutip salah satu kicauan di akun twitter saya: "MK Yang Maha Kuasa".(one.radarbuton@gmail.com)

PSU: Ajal Demokrasi?

Catatan: Irwansyah Amunu

MINGGU ini, kita memasuki hari-hari paling menentukan bagi rakyat Buton. Sebab lima hari lagi atau Sabtu (19/5) nanti pemilih di Buton akan menyalurkan hak politiknya untuk memilih siapa yang akan memimpin Buton lima tahun mendatang.

Hajatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Buton ini boleh dikatakan paling banyak menyerap energi. Bila dibandingkan dengan Konsel pun yang mengalami nasib sama menggelar Pilkada ulang, Buton masih lebih banyak.

Indikatornya, pertama, Konsel tidak sampai mengganti komisioner KPUD-nya, Buton semua penyelenggara Pilkadanya diganti. La Biru Cs "out" diganti La Rusuli Cs. Kedua, Konsel tak berbuntut ditunjuknya carateker bupati, Buton harus melahirkan carateker, Nasruan.

Ketiga, dana yang digelontor di Konsel lebih sedikit dibanding Buton. Pasalnya, jumlah pemilih di Buton lebih banyak, dan dari aspek geografis lebih luas. Ini mempengaruhi pundi-pundi dana yang digunakan lebih besar.

Keempat, kontestan Pilkada Buton lebih banyak dibandingkan Konsel. Dengan begitu, dana yang keluar dari kantung kandidat lebih banyak mengalir di Buton. Informasi tidak resmi yang saya peroleh dari setiap kandidat, atau orang dekat mereka, bila ditotal dananya mendekati Rp 100 miliar.

Kelima, jelang Pilkada Buton 4 Agustus 2011 silam, menelan "korban" dengan kecelakaan yang dialami helikopter milik Polda Sultra di Lakudo. Capung besi milik korps Bhayangkara tersebut jatuh ketika Polisi melakukan pemantauan lebih dekat jalannya Pilkada. Kerugiannya tentu tidak kecil.

Keenam, PSU Buton menyita perhatian Jakarta. Bukan hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus dua kali menggelar sidang gugatan dan Kementerian Dalam Negeri juga dua kali melayangkan surat ke Bupati Nasruan. Tapi termasuk media nasional sekaliber MetroTv dua kali menayangkan acara Genta Demokrasi, dua pekan berturut-turut pula, berjudul Konspirasi dari Kendari dan Skenario Politik ala Buton.

Karena itu, jangan heran bila jelang hari H PSU, dari tujuh pasang kandidat peserta Pilkada beberapa diantaranya sudah "lempar handuk" dengan berbagai macam alibi. Umumnya soal KPUD yang belum bekerja secara profesional dalam melakukan verifikasi bakal calon.

Alhasil, ada yang tanpa malu-malu menampakkan "aurat politiknya" merger dengan kandidat lain. Ada yang malu-malu kucing. Ada pula yang memilih pasif.

Mereka sadar tidak bisa menang dalam PSU. Bahkan terlalu sentimentil kalau saya menganalisis dalam PSU nanti, lebih banyak perolehan suara tidak sah dibandingkan dengan suara mereka.

Inilah yang saya sebut dengan ajal demokrasi. Setahu saya, kontestan maju di panggung Pilkada sebagai aktor, bukan penonton. Kalau naik panggung hanya untuk jadi penonton, lebih baik dari awal mundur teratur. Toh antara kontestan dan penonton sama terhormatnya yang penting bisa menempatkan diri secara elegan.

Kini hari-hari penantian semakin dekat. Menurut saya, tidak banyak kejutan dalam PSU, yang bersaing hanya tiga pasang, OEMAR BAKRIE, AYO, atau GEMA AZAN? Siapa yang menjadi kampium? Rakyat Buton yang memutuskan.(one.radarbuton@gmail.com)

Pilkada Ulang Pilkada

Catatan: Irwansyah Amunu

SABTU (19/5) pekan depan, rakyat Buton akan kembali memilih pemimpin baru. Setelah sebelumnya hasil Pilkada 4 Agustus 2011 silam yang memenangkan pasangan Agus Feisal-Yaudu Salam Adjo (AYO) dianulir Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayangnya, sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang rencanannya digelar 11 hari lagi, masih banyak suara sumbang dari sejumlah pihak terkait hasil pleno KPU Buton yang melahirkan tujuh pasang calon: Yasin Welson-Abdul Rahman, AYO, IMAM SALEH, MANDIRI, Oemar-Bakrie, Gema Azan, dan Uku-Dani.

Setidaknya tiga orang yang sudah berencana menggugat, Tamrin Tamim, Ali La Opa, dan Djaliman Madi. Pertama, Tamrin menggugat karena merasa dua partai pengusungnya, Gerindra dan PPI dalam PSU mendukung figur lain. Padahal, kedua Parpol tersebut belum menarik dukungan kepadanya. Bukan hanya dua Parpol tersebut disoal, termasuk satu lagi Parpol lagi yang telah dilaporkannya ke Polda Sultra.

Kedua, Djaliman Madi. Mantan Sekab Buton ini berencana menggugat pasca-PSU.

Ketiga, Ali La Opa. Mantan Wabup ini bahkan ancang-ancang memboikot PSU. Dia menyoal verifikasi yang dilakukan KPUD.

Jadi, siapa pun pemenang PSU, pesta demokrasi tersebut masih bakal digugat. Maka itu, di kepala kita terngiang-ngiang: Pilkada, ulang, Pilkada. Atau, ulang, Pilkada, ulang.

Pertanyannya: Kapan selesainya urusan Pilkada? Kapan Buton punya pemimpin definitif? Terpenting, kapan rakyat diperhatikan secara serius melalui sentuhan pembangunan tanpa harus diganggu dengan urusan suksesi?  

Sekadar menganalogikan, bila kita sedang berkendara di jalan, PSU ini sudah merupakan "lampu kuning" bagi penyelengara Pilkada. Betapa tidak, hanya untuk menentukan kapan jadwal PSU, kubu AYO harus menggugat kembali di MK mempertanyakan ihwal pelaksanaannya.

Tak hanya itu, efek samping PSU pun berimbas kepada Bupati Nasruan. Dua kali memutasi pegawai dengan pertimbangan profesionalitas dan efektivitas kerja birokrasi, justru "disemprit" pihak Kementerian Dalam Negeri. Padahal mutasi juga dilakukan Pejabat Bupati Bombana, Hakku Wahab. Termasuk Yusran Silondae sewaktu menjabat Pls Gubernur Sultra.

Terlepas dari itu semua, rakyat Buton tentu hanya menghendaki ketenangan. Toh, hiruk pikuk potitik tidak begitu berimbas kepada mereka secara langsung. Yang "kenyang", mungkin hanya segolongan orang, misalnya Parpol dan Tim Sukses. Kalaupun mereka diberikan sentuhan "gizi" melalui "serangan fajar" nilainya rata-rata Rp 100 ribu per satu suara, sangat tidak sebanding dengan beban hidup yang dipikul selama lima tahun. Jadi, angka Rp 100 ribu kalau dibagi lima tahun, sama dengan Rp 54,79 per hari. Karena mata uang rupiah tidak ada pecahan seperti itu, kita bulatkan saja menjadi Rp 50. Dengan uang tersebut, mau dibelikan apa? Harga gula-gula saja sekarang yang paling murah Rp 100 per biji. Sekali lagi dengan uang tersebut, mau dibelikan apa?

Bandingkan dengan Parpol dan Tim Sukses. Salah seorang teman yang gagal maju di Pilbup mengaku uangnya habis sekitar Rp 2 miliar. Hasilnya, nihil. Dia gagal bertarung di Pilkada Buton. Diakuinya, untuk diusung sejumlah Parpol, dia harus merogoh kocek dalam-dalam. Karena cost politik yang dikeluarkan untuk menggunakan Parpol berfariasi, ada yang Rp 500 juta, Rp 250 juta, atau Rp 200 juta.

Bahkan salah seorang teman yang dekat dengan salah seorang calon yang lolos mengatakan, untuk "mengamankan" pintunya, satu Parpol banderolnya Rp 1 miliar. Dana tersebut disetorkan ke DPP Parpol bersangkutan. Menurut saya, bisa jadi ada Parpol yang memasang banderol lebih tinggi.        

Tapi sudahlah, coba bandingkan, satu suara Rp 100 ribu, sedangkan untuk Parpol Rp 1 miliar. Rasionya, 1:10.000. Hanya saja, rakyat tidak mau tahu itu. Mereka hanya mau hidup tenang, perut kenyang, masa depan terang.

Apakah setelah PSU nanti masih ada kejutan? Apakah Pilkada, ulang, Pilkada, atau ulang, Pilkada, ulang? Kita lihat saja nanti.(one.radarbuton@gmail.com)