PENGALAMAN menakhodai pemerintahan membuat Walikota Amirul Tamim mengenal betul seluk beluk Kota Baubau, termasuk bagaimana sosok birokrasinya. Lantas apa pesannya kepada pemimpin baru nanti? Berikut petikan wawancaranya kepada wartawan Radar Buton, Irwansyah Amunu.
--Pada 30 Januari nanti bapak selesai menjabat walikota, apa harapan dan pesan-pesan terhadap pergantian kepemimpinan kepada pemimpin yang baru?
Saya kira, secara pribadi dengan walikota yang baru ini adalah kawan, seangkatan dalam pendidikan yang sama, walaupun beda jurusan. Walaupun mungkin sedikit beda usia, tetapi kita percaya bahwa punya pengalaman-opengalaman yang tidak sedikit,
baik dalam konteks di lokal maupun secara nasional. Sehingga kita banyak berharap, tentu akan lebih baik di masa-masa akan datang dalam membawa Kota Baubau.
Kenapa saya katakan lebih baik? Karena selama berada di luar, dalam dan dinamika Baubau ini tentu sudah dapat melihat mana potensi, kekuatan, serta kelemahan Baubau. Sehingga itu menjadi modal dasar dalam memperbaiki-memperbaiki apa yang kurang dan lebih menggiatkan lagi di masa-masa yang akan datang.
Tapi sebagai orang yang pengalaman selama 10 tahun, tentu yang pertama memberikan masukan bahwa, seperti dibeberapa tempat saya katakan, Baubau itu adalah pasar besar kawasan sekitaranya, dan sekaligus pintu keluar-masuknya untuk kawasan Buton Raya.
Dengan ruang yang sangat terbatas, topograsi yang bertingkat-tingkat, tentu harus dapat dikemas dengan seni penataan kawasan, dan pemanfaatan ruang-ruang sehingga bisa tumbuh dalam keseimbangannya. Karena kalau kita terlambat sedikit, kita akan dilumba atau didahului dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Dinamika masyarakat ini tidak bisa kita rem. Karena kemungkinan dia mengabaikan sempadan, mengabaikan fungsi-fungsi ruang, mengabaikan etika-etika konstruksi, sehinggga bisa menjadi borok-borok kecil yang kemungkinan menjadi borok besar kalau tidak bisa disiasati arif dalam perkembangan kota seperti Baubau ini.
---Baubau sekarang tahapan pemampatapn, jika dilanjutkan sentuhan pertama bagi pemimpimpin yang baru, dimulai dari mana?
Tentu pemimpin baru sudah punya resep untuk memulai dari mananya. Tapi untuk saya, sentuhan akhir untuk 10 tahun ini melakukan penguatan kembali semua infrastruktur yang sudah kita bangun pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk memberikan dukungan optimal terhadap beban yang dipikul Kota Baubau dalam tahun-tahun terakhir dalam menyongsong pada tahun-tahun mendatang.
Kenapa kita lakukan, karena kita melihat daerah-daerah sekitar Baubau yang seharusnya dapat memikul beban itu menyebar disekitar itu, belum dapat diperankan secara optimal, maka beban, peran itu masih dipukul Baubau.
Jadi, penggunaan listrik tetap harus bertambah karena jam kerja Baubau 24 jam, kemudian kebutuhan air, juga karena orang semakin banyak di Baubau, kebutuhan air semakin banyak. Kemudian karena banyak yang akan makan di Baubau, sehingga mempengaruhi harga, karena demand and suplay. Kemudian orang yang keluar masuk, menggunakan fasilitas, pasti akan lebih mahal, karena akan menjadi pengaruh demand and suplay.
Jadi, Baubau kalau tidak disiasati, nanti melemahkan daya saingnya, karena Baubau akan menjadi kesan kota yang mahal. Ini beban-beban yang menjadi pemikiran-pemikiran bagi pemerintah yang akan datang.
---Pesan terhadap birokrat yang akan mendampingi. Selama ini orang menganggap Baubau Autopilot, sistem sudah terbangun, walaupun siapa orang yang masuk, sistem bisa bekerja dengan sendirinya. Bagaimana sistem ini digunakan oleh pemimpin yang akan datang? Karena ujiannya Pilwali kemarin, untuk mengukur sejauh mana mereka.
Saya kira pengalaman-pengalaman memimpin, buku-buku kepemimpinan, kemudian riwat-riwat kepemimpinan cukup banyak. Tapi biasanya sari-sarinya, kalau kita mencontoh mencontoh apa yang selalu diingatkan agama melalui Rasululluh, diingantkan: Janganlah pilih orang yang mau sekali, iya kan. Tapi juga jangan pilih yang tidak mau sekali. Oleh sebab itu pandai-pandailan kita memilih orang yang bisa diberikan amanah dalam bekerja.
Kedua, tentu warna-warna di dalam suasana politik pastilah ada, tetapi di dalam melaksanakan ini jangan sampai tercermin warna-warna itu dalam lingkup birokrasi. Dan semua dan siapa saja, kalau dipercaya insya Allah akan bisa bekerja dengan baik.
Tapi hati-hati juga bagi orang yang sangat dipercaya, pengalaman-pengalaman ternyata telah memberikan gambaran-gambaran itu.
Saya yakin pemerintah kota ke depan, karena itu insya Allah kita berharap akan bekerja lebih baik lagi.(one.radarbuton@gmail.com)
Minggu, 30 Desember 2012
-Kaleidoskop Berita Utama Radar Buton Tahun 2012 (2)
Trio PAN Menang, Sukses FKN VIII di Baubau
Oleh: Irwansyah Amunu
SEMESTER ke dua tahun 2012 (Juli-Desember), Radar Buton masih dihiasi berita seputar politik. Pada saat ini Umar Samiun menang di MK,
pada waktu yang bersamaan, kabar duka datang dari Kaharuddin Syukur, Sekab Buton yang tutup usia.
Kemudian dalam ajang pesta demokrasi yang dihelat bersamaan, antara Pilwali dan Pilgub Sultra, Tampil Mesra kampium di Baubau, sementara NUSA di Sultra.
Selain berita politik, kasus-kasus kriminal masih mendominasi, diantaranya pembunuhan dan pemerkosaan. Kasus yang menjadi "PR" polisi yang belum diselesaikan antara lain pengrusakan Kantor Lurah Lowu-lowu seolah terhenti.
Terakhir yang memilukan pemekaran Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) kandas.
Namun yang tak terlupakan, gelaran Festival Keraton Nusantara (FKN) VIII sukses dihelat di Baubau, pada September lalu.
JULI
16 JUli
-Posisi Walikota Amirul Tamim pada FPPM ke-5
Baubau Autopilot
22 JUli
Polisi Lepas Delapan Pendemo
-Terkait Pengrusakan Kantor Lurah Lowu-Lowu
Delapan orang pendemo yang diamankan Polres Baubau akhirnya dipulangkan. Delapan pendemo itu diamankan saat massa aksi yang menolak keberadaan dermaga perusahaan tambang nikel milik PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) dan PLTU di Kelurahan Lowu-lowu, melakukan aksi brutal dengan menerobos masuk kedalam kantor kelurahan Lowu-lowu dan melakukan pengrusakan, Rabu (18/7).
25 JUli
Sekab Buton Kaharuddin Syukur Tutup Usia, Bupati Buton Definitif
AGUSTUS
8 Agustus
Pelantikan Oemar-Bakrie Molor
-Nasruan Pamit
10 Agustus
Sultra Diawasi KPK
--Perkuat Pencegahan, KPK dan BPKP Awasi Anggaran
30 Agustus
-FKN VIII, Baubau Menuju Masa Depan
SEJARAH BICARA
SEPTEMBER
2 September
PAN Baubau Usung Tamrin-Maasra
4 September
18 Pejabat Eselon II Buton Nonjob
7 September
Usman Rianse Nyaris Kalah
--Pilrek Unhalu, Selisih Empat Suara dengan Darwis
24 September
LBH Minta Kapolres Dicopot
-Terkait Kasus Pemerkosaan yang Dilakukan Oknum Polisi
OKTOBER
11 Oktober
-Pasangan Calon Walikota Cabut Nomor Urut
Klaim Angka Kemenangan
15 Oktober
-HUT Baubau ke-471
FAKTOR AMIRUL
21 Oktober
--Terlibat Cekcok
Suami Tebas Kepala Istri
31 Oktober
-Debat Kandidat Pilgub Sultra
Ridwan Walk Out
NOVEMBER
4 November
Tampil Mesra dan Amanah Klaim Menang
-NUSA unggul di Provinsi
16 November
Biadab, Ayah Perkosa Anak Kandung
-Pelaku Buron Polisi
18 November
Langkah Besar Baubau di Spanyol
--Jadi Tolak Ukur Pengembangan e-Government Dunia
22 November
Kampus UMB Disegel
-Tuntut Percepatan Pilih Rektor
DESEMBER
3 Desember
-Sidang Pembunuhan Berdarah di Kanakea
Yanteks Divonis 20 Tahun
6 Desember
-Gugatan IMAM dan AMANAH Ditolak
PELANTIKAN TAMPIL MESRA SESUAI TAHAPAN
7 Desember
-Kasus Pembunuhan Nofi
Tersangka Akhirnya Dibekuk
13 Desember
Video Mesum "Mafia Ereke" Beredar
- Polisi Tunggu Laporan Masyarakat
14 Desember
Buteng dan Busel Gagal Mekar
26 Desember
Cemburu, Istri Ditebas Hingga Tewas
27 Desember
--Tertimpa Batu Lima Kali Ukuran Eksavator
Operator Eksavator Tewas
28 Desember
Warga Betoambari Tewas Gantung Diri
-Korban Tinggalkan Surat Wasiat
30 Desember
-Risalah Walikota Amirul pada Tahun ke-10
Baubau Pasar Besar, Jangan Kedepankan Politik
(***)
Oleh: Irwansyah Amunu
SEMESTER ke dua tahun 2012 (Juli-Desember), Radar Buton masih dihiasi berita seputar politik. Pada saat ini Umar Samiun menang di MK,
pada waktu yang bersamaan, kabar duka datang dari Kaharuddin Syukur, Sekab Buton yang tutup usia.
Kemudian dalam ajang pesta demokrasi yang dihelat bersamaan, antara Pilwali dan Pilgub Sultra, Tampil Mesra kampium di Baubau, sementara NUSA di Sultra.
Selain berita politik, kasus-kasus kriminal masih mendominasi, diantaranya pembunuhan dan pemerkosaan. Kasus yang menjadi "PR" polisi yang belum diselesaikan antara lain pengrusakan Kantor Lurah Lowu-lowu seolah terhenti.
Terakhir yang memilukan pemekaran Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) kandas.
Namun yang tak terlupakan, gelaran Festival Keraton Nusantara (FKN) VIII sukses dihelat di Baubau, pada September lalu.
JULI
16 JUli
-Posisi Walikota Amirul Tamim pada FPPM ke-5
Baubau Autopilot
22 JUli
Polisi Lepas Delapan Pendemo
-Terkait Pengrusakan Kantor Lurah Lowu-Lowu
Delapan orang pendemo yang diamankan Polres Baubau akhirnya dipulangkan. Delapan pendemo itu diamankan saat massa aksi yang menolak keberadaan dermaga perusahaan tambang nikel milik PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) dan PLTU di Kelurahan Lowu-lowu, melakukan aksi brutal dengan menerobos masuk kedalam kantor kelurahan Lowu-lowu dan melakukan pengrusakan, Rabu (18/7).
25 JUli
Sekab Buton Kaharuddin Syukur Tutup Usia, Bupati Buton Definitif
AGUSTUS
8 Agustus
Pelantikan Oemar-Bakrie Molor
-Nasruan Pamit
10 Agustus
Sultra Diawasi KPK
--Perkuat Pencegahan, KPK dan BPKP Awasi Anggaran
30 Agustus
-FKN VIII, Baubau Menuju Masa Depan
SEJARAH BICARA
SEPTEMBER
2 September
PAN Baubau Usung Tamrin-Maasra
4 September
18 Pejabat Eselon II Buton Nonjob
7 September
Usman Rianse Nyaris Kalah
--Pilrek Unhalu, Selisih Empat Suara dengan Darwis
24 September
LBH Minta Kapolres Dicopot
-Terkait Kasus Pemerkosaan yang Dilakukan Oknum Polisi
OKTOBER
11 Oktober
-Pasangan Calon Walikota Cabut Nomor Urut
Klaim Angka Kemenangan
15 Oktober
-HUT Baubau ke-471
FAKTOR AMIRUL
21 Oktober
--Terlibat Cekcok
Suami Tebas Kepala Istri
31 Oktober
-Debat Kandidat Pilgub Sultra
Ridwan Walk Out
NOVEMBER
4 November
Tampil Mesra dan Amanah Klaim Menang
-NUSA unggul di Provinsi
16 November
Biadab, Ayah Perkosa Anak Kandung
-Pelaku Buron Polisi
18 November
Langkah Besar Baubau di Spanyol
--Jadi Tolak Ukur Pengembangan e-Government Dunia
22 November
Kampus UMB Disegel
-Tuntut Percepatan Pilih Rektor
DESEMBER
3 Desember
-Sidang Pembunuhan Berdarah di Kanakea
Yanteks Divonis 20 Tahun
6 Desember
-Gugatan IMAM dan AMANAH Ditolak
PELANTIKAN TAMPIL MESRA SESUAI TAHAPAN
7 Desember
-Kasus Pembunuhan Nofi
Tersangka Akhirnya Dibekuk
13 Desember
Video Mesum "Mafia Ereke" Beredar
- Polisi Tunggu Laporan Masyarakat
14 Desember
Buteng dan Busel Gagal Mekar
26 Desember
Cemburu, Istri Ditebas Hingga Tewas
27 Desember
--Tertimpa Batu Lima Kali Ukuran Eksavator
Operator Eksavator Tewas
28 Desember
Warga Betoambari Tewas Gantung Diri
-Korban Tinggalkan Surat Wasiat
30 Desember
-Risalah Walikota Amirul pada Tahun ke-10
Baubau Pasar Besar, Jangan Kedepankan Politik
(***)
-Kaleidoskop Berita Utama Radar Buton Tahun 2012 (1)
Geger Pembunuhan Berdarah di Kejari Baubau, Gratifikasi KPU Buton Mandek
Oleh: Irwansyah Amunu
SELAMA satu semester tahun 2012, periode Januari hingga Juni, jazirah Buton Raya dikejutkan dengan kasus pembunuhan berdarah di Kantor Kejari Baubau. Awal tahun ini pula digelar PSU Buton, termasuk persiapan hajatan Pilwali Baubau. Yang fenomenal, Terminal Suplai BBM di Sulaa, megaproyek menelan anggaran hampir Rp 1 triliun diresmikan.
JANUARI
6 Januari
-Kasus Gratifikasi KPU Buton
Jaksa Lapor KPK
Kejaksaan Negeri Baubau telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi dalam perkara gratifikasi di KPU Buton. "Sejak perkara ini ditingkatkan pada proses penyidikan tersangka sudah ada, tetapi belum waktunya untuk diungkap dipublik," tutur Kajari Baubau melalui Kasi Intel, Hijran Safar
Kejaksaan juga kata Hijran, telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diketahui kalau perkara ini sementara ditangani kejaksaan sehingga dapat dipantau dan dikontrol. Surat tersebut dikirim ke KPK tersanggal 1 Desember 2011 lalu. "Kalau dalam perjalanannya dinilai atau dianggap lamban atau mandek, maka perkara ini dapat diambil alih pihak KPK untuk ditangani," jelasnya.
Saksi H La Uku menandatangani Berita Acara Pemerksaan (BAP), Kamis (5/1).
8 Januari
Pengedar Narkoba Dibekuk
Tiga orang pengedar narkoba berinisial TN, LS, dan YY dibekuk aparat Disres Narkoba Polda Sultra, Sabtu (7/1). Ketiganya dibekuk ditempat yang berbeda. Tersangka TN dibekuk di Pelabuhan Murhum, LS di Kantor Satlantas Polres Baubau, dan YY di kediamannya di Jl Ahmad Yani (tepatnya belakang Star One Bilyar).
9 Januari
Ridwan Zakariah Rombak Kabinet
-71 Pejabat Esolon Bergeser Posisi
Janji Bupati Buton Utara Drs H Muh Ridwan Zakariah MSi, akan melakukan mutasi jabatan, akhirnya ditepati. Sebanyak 71 orang pejabat esolon II, III dan IV lingkup Pemkab Buton Utara bergeser posisi.
10 Januari
TSK Pembunuhan La Dongki Tewas Dibacok
-Kejadian Berlangsung Cepat di Kantor Kejari Baubau
Masih dalam proses pemeriksaan tahap kedua, dua tersangka (TSK) pembunuhan La Dongki sudah harus menerima hukuman duluan sejumlah orang tidak dikenal. Tersangka Salim tewas, satunya lagi tersangka Risky kondisinya kritis setelah mendapat bacokan bertubi-tubi. Sementara Herdin salah seorang tersangka kasus lain juga terkena bacokan ditangannya.
29 Januari
-Walikota Amirul Tamim di Kilometer 9
Baubau Menembus Batas
TAK terasa hari ini, tepat Walikota Amirul Tamim menakhodai Baubau selama sembilan tahun. Meminjam istilahnya Amirul di Kilometer (KM) 9, banyak hal yang telah dilakukan, namun ada pula beberapa catatan yang ia pesankan bagi pemimpin selanjutnya.
FEBRUARI
2 Februari
Ruang Pimpinan DPRD Disegel
Ketua Komisi II DPRD Baubau, Muh Ishak Zuhur menyegel ruang pimpinan dewan. Penyegelan tersebut dikarenakan sejak pekan ini, ketiga pimpinan tersebut tidak berkantor dan belum mendandatangan surat yang diajukan Komisi II terkait aspirasi masyarakat soal kelangkaan semen di Kota Baubau.
Ishak mengatakan, penyegelan ruang unsur pimpinan DPRD itu merupakan akumulasi dari kekesalan dan kekecewaan terhadap Ketua, Hasidin Sadif dan Wakil Ketua, La Ode Yasin Mazadu, dan Aris Marwan Saputra yang hingga kemarin belum berkantor. Padahal banyak hal yang harus diselesaikan dan dibahas bersama unsur pimpinan terkait aspirasi rakyat yang diwakili.
7 Februari
AS Tamrin Lepas Jabatan KAPTI-Agraria Pusat
Drs Teddy Rukfiadi, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KAPTI-Agraria periode 2012-2015 menggantikan AS Tamrin pada perhelatan Munas KAPTI-Agraria di Kota Bandung, pekan lalu. Pria yang hobi bermain musik ini terpilih secara aklamasi, setelah salah satu kompetitornya Drs Safirman, Kakanwil BPN Lampung mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Hal ini dikarenakan Safirman MM merasa Drs Teddy Rukfiadi lebih pantas untuk memimpin KAPTI kedepan.
10 Februari
-Dirut Pertamina Resmikan TT BBM Baubau
Tercanggih di Intim, Masa Pemeliharaan Setahun
Peresmian Terminal Transit BBM tercanggih di kawasan Indonesia Timur (Intim) dilakukan Direktur utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan. Turut hadir dalam peresmian tersebut Jajaran direksi Pertamina, Gubernur Sultra Nur Alam, dan jajaran Muspida Sultra, Walikota Amirul Tamim beserta Muspida Pemkot digelar di alun-alun Depot PT Pertamina Sulaa, kemarin.
PT Pertamina (Persero) secara resmi mengoperasikan Terminal Transit (TT) BBM Baubau, Sultra. Fasilitas utama TT BBM Baubau terdiri dari dermaga BBM 35.000 dead weight tons (DWT) dan 6500 DWT untuk loading, unloading, dan bunkering. Plus tangki BBM berkapasitas 100.000 KL, terdiri dari produk solar dan premium. Menelan investasi sekitar US $40 juta yang terdiri dari investasi berdenominasi rupiah sebesar Rp 208,47 miliar dan dolar senilai US$ 16,97 juta. Diharapkan dapat meningkatkan kehandalan pasokan serta mengurangi biaya distribusi BBM di Wilayah Sulawesi.
12 Februari
Hasil Verifikasi, Buteng dan Busel Layak Mekar
-Sjafei Kahar jadi Ketua Forum Percepatan
Kabar gembira bagi pimpinan DPRD Buton dan masyarakat Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel). Pasalnya, DPR RI sudah menyetujui pemekaran dua kabupaten pendukung pembentukan Provinsi Sultra Kepulauan tersebut.
Hal tersebut seperti diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Buton, Aliadi SPd kepada koran ini via telepon selularnya dari Jakarta, kemarin. ‘’Pimpinan DPRD Buton mendapat informasi berharga, bahwa DPR RI sudah menyetujui pemekaran Buteng dan Busel,’’ katanya diujung telepon didampingi Hasmin Ilimi, Ketua Komisi I DPRD Buton, yang juga legialator Partai Golkar itu.
16 Februari
KPU Sultra Tunjuk Pengganti La Biru Cs
Setelah melalui proses panjang, akhirnya KPU Sultra menelurkan lima komisioner KPU Buton yang baru pengganti La Biru Cs. Masing-masing, Muhammad Rusli Sain AMa, Alimuddin SPd, La Rusuli SH, Yusna SP, dan Tarno SPd.
28 Februari
Kantor DPRD Kembali Dipalang
-Salim: Pembayarannya Masih Terjanggal di Keuangan
Lahan kantor DPRD Buton kembali dipalang pemilik tanah. Padahal sesuai mediasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo, lahan tersebut sudah dibayarkan sampai akhir Februari ini.
MARET
19 Maret
-Jelang PSU Buton
Komisioner KPU Belum Lengkap
"Memang dengan empat anggota ini, tahapan PSU tetap jalan, tapi yang kita harapkan dari anggota yang empat ini tidak ada yang berhalangan, karena kalau ada yang berhalangan, pleno tidak bisa berjalan, sebab kalau hanya tiga yang hadir itu tidak bisa korum rapatnya," La Rusuli, Ketua KPU Buton.
23 Maret
-Keputusan MK
KPU Diperintahkan PSU 22 Mei
"KPU Buton meneruskan pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan dengan membuat surat ketetapan hasil verifikasi dan menetapkan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat, serta melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap pasangan calon yang diusulkan partai politik," M. Akil Mochtar, Hakim Konstitusi.
27 Maret
Mahasiswa Nekat
-Minta SPBU Gratiskan BBM
Demo kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, Selasa (27/3), mahasiswa Baubau meminta kepada pihak SPBU untuk menggratiskan BBM selama sehari kepada masyarakat. Namun, upaya para mahasiswa tersebut dicekal aparat kepolisian dan TNI yang bersenjata lengkap di luar dan di dalam SPBU Betoambari, milik H Baa.
28 Maret
Pembangunan PLTU Dihentikan
-Karyawan Perusahaan Diusir
Karena tak kujung diberikan Kopensasi atau aganti rugi lahan oleh pihak perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), masyarakat Tolandona (28/3) mendatangi lokasi tempat pembangunan PLTU di Kahia Sangia Wambulu.
APRIL
2 April
Jadwal PSU Buton Dipercepat
-Dijadwalkan 19 Mei
BAUBAU - Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Buton akan dilaksanakan lebih cepat dari rencana sebelumnya tanggal 22 Mei. Sesuai jadwal tahapan yang sudah diplenokan komisioner KPU Buton, PSU akan dihelat 19 Mei mendatang.
4 April
H Kamaluddin: Jangan Bupati yang Disorot
Tudingan Lembaga Wakatobi Information Agency (Waina) terhadap kinerja Pemkab, ditanggapi Kadis PU Wakatobi, H Kamaluddin. Menurutnya, tidak tepat bila Bupati Hugua yang disalahkan, karena pekerjaan proyek tersebar disejumlah instansi teknis.
13 April
Data Base K1 Dibatalkan
DPRD Kabupaten Buton menyatakan date base kategori pertama (k1) yang diumumkan beberapa waktu lalu sarat dengan manipulasi data karena ditemukan adanya tenaga magang yang lulus K1 padahal tidak pernah magang. Karena itu, melalui rapat dengan pendapat bersama para kepala SKPD dan seluruh tenaga honorer, penungumuman tersebut dinyatakan terbukti bermasalah. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD BUton, Saleh Ganiru SAg, usai dengar pendapat, kemarin.
22 April
-Kado HUT Buton ke-53 dan Kota Pasarwajo ke-8
Nasruan: Jangan Sampai Buton Tertinggal
27 April
-PSU Buton Tujuh Pasang
Enam dari Parpol, Satu Independen
MEI
3 Mei
Mobil Gubernur Dipalang
-Dari Kabena, Nur Alam ke Talaga
Kendaraan yang ditumpangi Gubernur Sultra, Nur Alam dihadang puluhan warga Kelurahan Lambale dan Barisan Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabaena. Mobil bernomor polisi DT I F ini dihadangan di tengah jalan usai menghadiri rapat dengan pihak investor di Kantor Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabaena Timur, Rabu (2/5).
14 Mei
Warga Wolio Tewas Dibunuh
-Luka Tusuk di Bahu Tembus Jantung
warga yang tingal di eks Pasar Sentral Kota Baubau digegerkan penemuan mayat. Diketahui, mayat tersebut Al Amin Malik alias Krimon (35), Warga Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio yang juga tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Kapolres Baubau, AKBP Daniel Adityajaya SIk melalui Kasat Reskrim AKP Lerry Tutu SIk membenarkan kejadian tersebut.
20 Mei
Oemar-Bakrie Menang Satu Putaran
-Indo Barometer: AYO Sempat Memimpin
Berdasarkan data yang dilansir tiga lembaga survei, Pemilihan Suara Ulang (PSU) atau Pilkada Ulang Buton yang digelar akhir pekan lalu, pasangan Samsu Umar Abdul Samiun SH dan Drs La Bakri MSi atau dikenal dengan sebutan Oemar-Bakrie menang satu putaran.
Direktur Komunikasi dan Media Analisis PT Lingkaran Jurnal Indonesia (LJI), Dedi Alamsyah menguraikan hasil hitung cepat yang dilakukan institusinya, Oemar-Bakrie 35,86 persen, unggul dari Agus Feisal-Yaudu Salam Ajdo (AYO) 32,17 persen, disusul DR Azhari-H La Naba Kasim (Gema Azan) 19.84 persen, Uku-Dani 5.75 persen, Yasin Wilson-Abdur Rahman 5.59 persen, Ali La Opa-La Diri 0.79 persen, Djaliman Madi-Saleh Ganiru 0,43 persen.
25 Mei
Keberatan IMAM-SALEH tidak Sah
-Djaliman Merasa Dikhianati
Keberatan Hasan Adia dalam pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Suara Ulang (PSU) Buton, Selasa (22/5) berbuntut panjang. Pasalnya Djaliman Mady sebagai pihak yang menerima undangan dari KPUD tidak pernah mengeluarkan mandat kepada seorang pun sebagai saksi untuk menghadiri pleno rekpitulasi dan pleno penetapan bupati terpilih.
JUNI
4 Juni
-Rapimcab DPC PPP Baubau Usung Calon Walikota
Amril Tamim Aklamasi
Tujuh PAC PPP Baubau secara aklamasi merekomendasikan Mz Amril Tamim untuk diusung menjadi calon Walikota Baubau periode 2013-2018, dalam acara Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Baubau yang digelar di Nirwana Beach Village. Tujuh PAC itu datang dari Kecamatan Murhum, Betoambari, Wolio, Sorawolio, Kokalukuna, Bungi, dan Lea-Lea.
10 Juni
-HUT Radar Buton ke-4
Tahun Ini Bangun Gedung Percetakan
Jalan Sehat memeriahkan HUT Radar Buton ke-4 berlangsung meriah. Ribuan warga Baubau tumpah ruah mengikuti acara yang dimulai sekitar pukul 06.30 Wita tersebut.
11 Juni
-Sidang Perdana Pembunuhan Safaruddin
Keluarga Korban Histeris
Dalam sidang pertama, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan para terdakwa secara bertahap. La Jina merupakan terdakwa pertama dihadirkan dihadapan majelis hakim yang dipimpin Sutarno SH MH untuk mendengarkan dakwaan JPU.
Setelah pembacaan dakwaan terhadap terdakwa La Jina, tim JPU menghadirkan tiga terdakwa lain, Mustamin alias Jinu, Adi alis Adi (23) dan Inrafi alias Mako (29). Setelah sidang dakwaan ketiganya, jaksa lalu menghadirkan terdakwa terakhir, La Ode Maman alias Maman.
27 Juni
Pembunuhan di Kanakea Seret Tersangka Baru
-Jaksa Terima Tahap Dua di Lapas
Adalah La Ode Yamin alis Yanteks menjadi TSK ke enam yang ditetapkan penyidik kepolisian. Bahkan berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P21.(bersambung)
Oleh: Irwansyah Amunu
SELAMA satu semester tahun 2012, periode Januari hingga Juni, jazirah Buton Raya dikejutkan dengan kasus pembunuhan berdarah di Kantor Kejari Baubau. Awal tahun ini pula digelar PSU Buton, termasuk persiapan hajatan Pilwali Baubau. Yang fenomenal, Terminal Suplai BBM di Sulaa, megaproyek menelan anggaran hampir Rp 1 triliun diresmikan.
JANUARI
6 Januari
-Kasus Gratifikasi KPU Buton
Jaksa Lapor KPK
Kejaksaan Negeri Baubau telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi dalam perkara gratifikasi di KPU Buton. "Sejak perkara ini ditingkatkan pada proses penyidikan tersangka sudah ada, tetapi belum waktunya untuk diungkap dipublik," tutur Kajari Baubau melalui Kasi Intel, Hijran Safar
Kejaksaan juga kata Hijran, telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diketahui kalau perkara ini sementara ditangani kejaksaan sehingga dapat dipantau dan dikontrol. Surat tersebut dikirim ke KPK tersanggal 1 Desember 2011 lalu. "Kalau dalam perjalanannya dinilai atau dianggap lamban atau mandek, maka perkara ini dapat diambil alih pihak KPK untuk ditangani," jelasnya.
Saksi H La Uku menandatangani Berita Acara Pemerksaan (BAP), Kamis (5/1).
8 Januari
Pengedar Narkoba Dibekuk
Tiga orang pengedar narkoba berinisial TN, LS, dan YY dibekuk aparat Disres Narkoba Polda Sultra, Sabtu (7/1). Ketiganya dibekuk ditempat yang berbeda. Tersangka TN dibekuk di Pelabuhan Murhum, LS di Kantor Satlantas Polres Baubau, dan YY di kediamannya di Jl Ahmad Yani (tepatnya belakang Star One Bilyar).
9 Januari
Ridwan Zakariah Rombak Kabinet
-71 Pejabat Esolon Bergeser Posisi
Janji Bupati Buton Utara Drs H Muh Ridwan Zakariah MSi, akan melakukan mutasi jabatan, akhirnya ditepati. Sebanyak 71 orang pejabat esolon II, III dan IV lingkup Pemkab Buton Utara bergeser posisi.
10 Januari
TSK Pembunuhan La Dongki Tewas Dibacok
-Kejadian Berlangsung Cepat di Kantor Kejari Baubau
Masih dalam proses pemeriksaan tahap kedua, dua tersangka (TSK) pembunuhan La Dongki sudah harus menerima hukuman duluan sejumlah orang tidak dikenal. Tersangka Salim tewas, satunya lagi tersangka Risky kondisinya kritis setelah mendapat bacokan bertubi-tubi. Sementara Herdin salah seorang tersangka kasus lain juga terkena bacokan ditangannya.
29 Januari
-Walikota Amirul Tamim di Kilometer 9
Baubau Menembus Batas
TAK terasa hari ini, tepat Walikota Amirul Tamim menakhodai Baubau selama sembilan tahun. Meminjam istilahnya Amirul di Kilometer (KM) 9, banyak hal yang telah dilakukan, namun ada pula beberapa catatan yang ia pesankan bagi pemimpin selanjutnya.
FEBRUARI
2 Februari
Ruang Pimpinan DPRD Disegel
Ketua Komisi II DPRD Baubau, Muh Ishak Zuhur menyegel ruang pimpinan dewan. Penyegelan tersebut dikarenakan sejak pekan ini, ketiga pimpinan tersebut tidak berkantor dan belum mendandatangan surat yang diajukan Komisi II terkait aspirasi masyarakat soal kelangkaan semen di Kota Baubau.
Ishak mengatakan, penyegelan ruang unsur pimpinan DPRD itu merupakan akumulasi dari kekesalan dan kekecewaan terhadap Ketua, Hasidin Sadif dan Wakil Ketua, La Ode Yasin Mazadu, dan Aris Marwan Saputra yang hingga kemarin belum berkantor. Padahal banyak hal yang harus diselesaikan dan dibahas bersama unsur pimpinan terkait aspirasi rakyat yang diwakili.
7 Februari
AS Tamrin Lepas Jabatan KAPTI-Agraria Pusat
Drs Teddy Rukfiadi, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KAPTI-Agraria periode 2012-2015 menggantikan AS Tamrin pada perhelatan Munas KAPTI-Agraria di Kota Bandung, pekan lalu. Pria yang hobi bermain musik ini terpilih secara aklamasi, setelah salah satu kompetitornya Drs Safirman, Kakanwil BPN Lampung mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Hal ini dikarenakan Safirman MM merasa Drs Teddy Rukfiadi lebih pantas untuk memimpin KAPTI kedepan.
10 Februari
-Dirut Pertamina Resmikan TT BBM Baubau
Tercanggih di Intim, Masa Pemeliharaan Setahun
Peresmian Terminal Transit BBM tercanggih di kawasan Indonesia Timur (Intim) dilakukan Direktur utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan. Turut hadir dalam peresmian tersebut Jajaran direksi Pertamina, Gubernur Sultra Nur Alam, dan jajaran Muspida Sultra, Walikota Amirul Tamim beserta Muspida Pemkot digelar di alun-alun Depot PT Pertamina Sulaa, kemarin.
PT Pertamina (Persero) secara resmi mengoperasikan Terminal Transit (TT) BBM Baubau, Sultra. Fasilitas utama TT BBM Baubau terdiri dari dermaga BBM 35.000 dead weight tons (DWT) dan 6500 DWT untuk loading, unloading, dan bunkering. Plus tangki BBM berkapasitas 100.000 KL, terdiri dari produk solar dan premium. Menelan investasi sekitar US $40 juta yang terdiri dari investasi berdenominasi rupiah sebesar Rp 208,47 miliar dan dolar senilai US$ 16,97 juta. Diharapkan dapat meningkatkan kehandalan pasokan serta mengurangi biaya distribusi BBM di Wilayah Sulawesi.
12 Februari
Hasil Verifikasi, Buteng dan Busel Layak Mekar
-Sjafei Kahar jadi Ketua Forum Percepatan
Kabar gembira bagi pimpinan DPRD Buton dan masyarakat Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel). Pasalnya, DPR RI sudah menyetujui pemekaran dua kabupaten pendukung pembentukan Provinsi Sultra Kepulauan tersebut.
Hal tersebut seperti diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Buton, Aliadi SPd kepada koran ini via telepon selularnya dari Jakarta, kemarin. ‘’Pimpinan DPRD Buton mendapat informasi berharga, bahwa DPR RI sudah menyetujui pemekaran Buteng dan Busel,’’ katanya diujung telepon didampingi Hasmin Ilimi, Ketua Komisi I DPRD Buton, yang juga legialator Partai Golkar itu.
16 Februari
KPU Sultra Tunjuk Pengganti La Biru Cs
Setelah melalui proses panjang, akhirnya KPU Sultra menelurkan lima komisioner KPU Buton yang baru pengganti La Biru Cs. Masing-masing, Muhammad Rusli Sain AMa, Alimuddin SPd, La Rusuli SH, Yusna SP, dan Tarno SPd.
28 Februari
Kantor DPRD Kembali Dipalang
-Salim: Pembayarannya Masih Terjanggal di Keuangan
Lahan kantor DPRD Buton kembali dipalang pemilik tanah. Padahal sesuai mediasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo, lahan tersebut sudah dibayarkan sampai akhir Februari ini.
MARET
19 Maret
-Jelang PSU Buton
Komisioner KPU Belum Lengkap
"Memang dengan empat anggota ini, tahapan PSU tetap jalan, tapi yang kita harapkan dari anggota yang empat ini tidak ada yang berhalangan, karena kalau ada yang berhalangan, pleno tidak bisa berjalan, sebab kalau hanya tiga yang hadir itu tidak bisa korum rapatnya," La Rusuli, Ketua KPU Buton.
23 Maret
-Keputusan MK
KPU Diperintahkan PSU 22 Mei
"KPU Buton meneruskan pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan dengan membuat surat ketetapan hasil verifikasi dan menetapkan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat, serta melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap pasangan calon yang diusulkan partai politik," M. Akil Mochtar, Hakim Konstitusi.
27 Maret
Mahasiswa Nekat
-Minta SPBU Gratiskan BBM
Demo kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, Selasa (27/3), mahasiswa Baubau meminta kepada pihak SPBU untuk menggratiskan BBM selama sehari kepada masyarakat. Namun, upaya para mahasiswa tersebut dicekal aparat kepolisian dan TNI yang bersenjata lengkap di luar dan di dalam SPBU Betoambari, milik H Baa.
28 Maret
Pembangunan PLTU Dihentikan
-Karyawan Perusahaan Diusir
Karena tak kujung diberikan Kopensasi atau aganti rugi lahan oleh pihak perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), masyarakat Tolandona (28/3) mendatangi lokasi tempat pembangunan PLTU di Kahia Sangia Wambulu.
APRIL
2 April
Jadwal PSU Buton Dipercepat
-Dijadwalkan 19 Mei
BAUBAU - Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Buton akan dilaksanakan lebih cepat dari rencana sebelumnya tanggal 22 Mei. Sesuai jadwal tahapan yang sudah diplenokan komisioner KPU Buton, PSU akan dihelat 19 Mei mendatang.
4 April
H Kamaluddin: Jangan Bupati yang Disorot
Tudingan Lembaga Wakatobi Information Agency (Waina) terhadap kinerja Pemkab, ditanggapi Kadis PU Wakatobi, H Kamaluddin. Menurutnya, tidak tepat bila Bupati Hugua yang disalahkan, karena pekerjaan proyek tersebar disejumlah instansi teknis.
13 April
Data Base K1 Dibatalkan
DPRD Kabupaten Buton menyatakan date base kategori pertama (k1) yang diumumkan beberapa waktu lalu sarat dengan manipulasi data karena ditemukan adanya tenaga magang yang lulus K1 padahal tidak pernah magang. Karena itu, melalui rapat dengan pendapat bersama para kepala SKPD dan seluruh tenaga honorer, penungumuman tersebut dinyatakan terbukti bermasalah. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD BUton, Saleh Ganiru SAg, usai dengar pendapat, kemarin.
22 April
-Kado HUT Buton ke-53 dan Kota Pasarwajo ke-8
Nasruan: Jangan Sampai Buton Tertinggal
27 April
-PSU Buton Tujuh Pasang
Enam dari Parpol, Satu Independen
MEI
3 Mei
Mobil Gubernur Dipalang
-Dari Kabena, Nur Alam ke Talaga
Kendaraan yang ditumpangi Gubernur Sultra, Nur Alam dihadang puluhan warga Kelurahan Lambale dan Barisan Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabaena. Mobil bernomor polisi DT I F ini dihadangan di tengah jalan usai menghadiri rapat dengan pihak investor di Kantor Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabaena Timur, Rabu (2/5).
14 Mei
Warga Wolio Tewas Dibunuh
-Luka Tusuk di Bahu Tembus Jantung
warga yang tingal di eks Pasar Sentral Kota Baubau digegerkan penemuan mayat. Diketahui, mayat tersebut Al Amin Malik alias Krimon (35), Warga Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio yang juga tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Kapolres Baubau, AKBP Daniel Adityajaya SIk melalui Kasat Reskrim AKP Lerry Tutu SIk membenarkan kejadian tersebut.
20 Mei
Oemar-Bakrie Menang Satu Putaran
-Indo Barometer: AYO Sempat Memimpin
Berdasarkan data yang dilansir tiga lembaga survei, Pemilihan Suara Ulang (PSU) atau Pilkada Ulang Buton yang digelar akhir pekan lalu, pasangan Samsu Umar Abdul Samiun SH dan Drs La Bakri MSi atau dikenal dengan sebutan Oemar-Bakrie menang satu putaran.
Direktur Komunikasi dan Media Analisis PT Lingkaran Jurnal Indonesia (LJI), Dedi Alamsyah menguraikan hasil hitung cepat yang dilakukan institusinya, Oemar-Bakrie 35,86 persen, unggul dari Agus Feisal-Yaudu Salam Ajdo (AYO) 32,17 persen, disusul DR Azhari-H La Naba Kasim (Gema Azan) 19.84 persen, Uku-Dani 5.75 persen, Yasin Wilson-Abdur Rahman 5.59 persen, Ali La Opa-La Diri 0.79 persen, Djaliman Madi-Saleh Ganiru 0,43 persen.
25 Mei
Keberatan IMAM-SALEH tidak Sah
-Djaliman Merasa Dikhianati
Keberatan Hasan Adia dalam pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Suara Ulang (PSU) Buton, Selasa (22/5) berbuntut panjang. Pasalnya Djaliman Mady sebagai pihak yang menerima undangan dari KPUD tidak pernah mengeluarkan mandat kepada seorang pun sebagai saksi untuk menghadiri pleno rekpitulasi dan pleno penetapan bupati terpilih.
JUNI
4 Juni
-Rapimcab DPC PPP Baubau Usung Calon Walikota
Amril Tamim Aklamasi
Tujuh PAC PPP Baubau secara aklamasi merekomendasikan Mz Amril Tamim untuk diusung menjadi calon Walikota Baubau periode 2013-2018, dalam acara Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Baubau yang digelar di Nirwana Beach Village. Tujuh PAC itu datang dari Kecamatan Murhum, Betoambari, Wolio, Sorawolio, Kokalukuna, Bungi, dan Lea-Lea.
10 Juni
-HUT Radar Buton ke-4
Tahun Ini Bangun Gedung Percetakan
Jalan Sehat memeriahkan HUT Radar Buton ke-4 berlangsung meriah. Ribuan warga Baubau tumpah ruah mengikuti acara yang dimulai sekitar pukul 06.30 Wita tersebut.
11 Juni
-Sidang Perdana Pembunuhan Safaruddin
Keluarga Korban Histeris
Dalam sidang pertama, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan para terdakwa secara bertahap. La Jina merupakan terdakwa pertama dihadirkan dihadapan majelis hakim yang dipimpin Sutarno SH MH untuk mendengarkan dakwaan JPU.
Setelah pembacaan dakwaan terhadap terdakwa La Jina, tim JPU menghadirkan tiga terdakwa lain, Mustamin alias Jinu, Adi alis Adi (23) dan Inrafi alias Mako (29). Setelah sidang dakwaan ketiganya, jaksa lalu menghadirkan terdakwa terakhir, La Ode Maman alias Maman.
27 Juni
Pembunuhan di Kanakea Seret Tersangka Baru
-Jaksa Terima Tahap Dua di Lapas
Adalah La Ode Yamin alis Yanteks menjadi TSK ke enam yang ditetapkan penyidik kepolisian. Bahkan berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P21.(bersambung)
Minggu, 23 Desember 2012
Hebatnya Mafia
Catatan: Irwansyah Amunu
BELUM ada aduan. Inilah yang membuat buntu kasus "mafia ereke".
Hingga kini aparat Polisi belum bisa mengusut kasus tersebut. Padahal video mesum berdurasi 5,28 menit itu sudah membuat geger dan meresahkan masyarakat Buton Utara (Butur).
Bahkan adegan mesum yang dipertontonkan dalam video tersebut sudah diendus Polisi, dan anggota dewan. Sayangnya hal itu belum cukup membuat kasus tersebut masuk di ranah hukum. Polisi beralasan, jika masuk dalam domain hukum, video "mafia ereke" tersebut tergolong delik aduan. Jadi, selama belum ada yang melaporkan, maka belum bisa diusut.
Sementara dewan, hanya bisa mengutuk. Selanjutnya mengungkapkan keprihatinannya. Ya, prihatin seolah telah menjadi salah satu "fungsi" dewan. Selain tiga fungsi lainnya, pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Ditengah kebuntuan tersebut, hendaknya tokoh masyarakat, agama, pemuda, atau elemen lainnya yang peduli dengan kondisi moral generasi turun tangan. Bila tidak, persoalan tidak selesai.
Disisi lain, efek jera bagi yang melakukan juga tidak ada. Sehingga terbuka peluang kasus lainnya serupa terulang.
Sekadar membandingkan, Nazriel "Ariel" Irham (Ariel Peterpan) yang video mesumnya dengan artis papan atas, sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia sudah meringkuk di Hotel Prodeo selama 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta karena terbukti membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi.
Hakim antara lain mengatakan Ariel sedikitnya terbukti bersalah atas pasal 56 KUHP tentang perbuatan kejahatan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarluaskan materi tindakan asusila.
Sebelumnya, dalam persidangan, Ariel dijerat sejumlah pasal. Terdiri dari, pasal 4 UU Pornografi terkait dengan tindakan memproduksi materi pornografi. Pasal 27 UU Informasi Teknologi yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Plus Pasal 282 KUHP, tentang kesusilaan.
Ini sekaligus memberikan gambaran, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Publik figur pun harus meringkuk di balik jeruji besi. Apalagi hanya level "mafia ereke". Tentu tangan hukum akan lebih mudah lagi menyentuhnya. Kemudian, dengan sejumlah "amunisi" pasal tersebut, apakah masih membutuhkan aduan dari masyarakat untuk membidik sang "mafia"?
Semoga hal tersebut mampu menjawab kegalauan publik, lebih hebat mana: "mafia ereke" atau hukum?(one.radarbuton@gmail.com)
BELUM ada aduan. Inilah yang membuat buntu kasus "mafia ereke".
Hingga kini aparat Polisi belum bisa mengusut kasus tersebut. Padahal video mesum berdurasi 5,28 menit itu sudah membuat geger dan meresahkan masyarakat Buton Utara (Butur).
Bahkan adegan mesum yang dipertontonkan dalam video tersebut sudah diendus Polisi, dan anggota dewan. Sayangnya hal itu belum cukup membuat kasus tersebut masuk di ranah hukum. Polisi beralasan, jika masuk dalam domain hukum, video "mafia ereke" tersebut tergolong delik aduan. Jadi, selama belum ada yang melaporkan, maka belum bisa diusut.
Sementara dewan, hanya bisa mengutuk. Selanjutnya mengungkapkan keprihatinannya. Ya, prihatin seolah telah menjadi salah satu "fungsi" dewan. Selain tiga fungsi lainnya, pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Ditengah kebuntuan tersebut, hendaknya tokoh masyarakat, agama, pemuda, atau elemen lainnya yang peduli dengan kondisi moral generasi turun tangan. Bila tidak, persoalan tidak selesai.
Disisi lain, efek jera bagi yang melakukan juga tidak ada. Sehingga terbuka peluang kasus lainnya serupa terulang.
Sekadar membandingkan, Nazriel "Ariel" Irham (Ariel Peterpan) yang video mesumnya dengan artis papan atas, sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia sudah meringkuk di Hotel Prodeo selama 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta karena terbukti membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi.
Hakim antara lain mengatakan Ariel sedikitnya terbukti bersalah atas pasal 56 KUHP tentang perbuatan kejahatan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarluaskan materi tindakan asusila.
Sebelumnya, dalam persidangan, Ariel dijerat sejumlah pasal. Terdiri dari, pasal 4 UU Pornografi terkait dengan tindakan memproduksi materi pornografi. Pasal 27 UU Informasi Teknologi yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Plus Pasal 282 KUHP, tentang kesusilaan.
Ini sekaligus memberikan gambaran, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Publik figur pun harus meringkuk di balik jeruji besi. Apalagi hanya level "mafia ereke". Tentu tangan hukum akan lebih mudah lagi menyentuhnya. Kemudian, dengan sejumlah "amunisi" pasal tersebut, apakah masih membutuhkan aduan dari masyarakat untuk membidik sang "mafia"?
Semoga hal tersebut mampu menjawab kegalauan publik, lebih hebat mana: "mafia ereke" atau hukum?(one.radarbuton@gmail.com)
Dewan dan Pemekaran
WARGA Wawonii marah. Mereka menilai anggota dewan yang harusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak becus. Indikatornya, daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan yang mereka idamkan kandas.
Maka itu, mereka menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat di DPRD yang dinilai merupakan biang kerok kegagalan. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya mengamuk, mereka juga menduduki dewan, termasuk membakar Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya untuk melampiaskan kemarahan.
Kita tentu bertanya, haruskah selalu rakyat murka baru aspirasinya di dengar? Apakah mesti ada korban yang jatuh kemudian para pemangku kepentingan peka dengan keinginan masyarakat?
Pasti kita tidak mau semua itu terjadi. Toh yang rugi, kita sendiri.
Maka itu, hendaknya para pemangku kepentingan yang diberikan mandat untuk mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat lebih sigap, dan tanggap. Kalau semua itu dilakukan, tidak ada alasan rakyat marah. Apalagi sampai melakukan hal yang anarkis.
Persoalannya sekarang, rakyat di Sultra memiliki pembanding. Di daerah Bumi Anoa ini, dari sekian banyak yang diusulkan untuk dimekarkan, yang dikabulkan hanya Kolaka Timur. Daerah yang sebelumnya merupakan teritorial Buhari Matta tersebut, kini menjadi DOB, pisah dengan induknya, Kabupaten Kolaka.
Selebihnya, mulai dari Kabupaten Konawe Kepulauan, Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), Muna Barat, dan Kota Raha, gagal. Beda rasa itulah yang melecut masyarakat Wawonii menggugat wakil rakyat.
Dan bola salju tersebut terus menggelinding. Belum lama ini giliran mahasiswa Mawasangka berdemonstrasi menuntut pemekaran Buteng direalisasi. Bukan hanya itu, rumah salah seorang anggota dewan pun tak luput dari keisengan, dilempari oleh orang tak dikenal.
Sekadar menggambarkan, harapan pemekaran telah sampai di ubun-ubun rakyat. Bukan saja Wawonii, tapi juga empat calon DOB lainnya. Apalagi deadline pemekaran baru dari Senayan hingga April tahun depan.
Pendeknya waktu tersebut membuat emosi rakyat mudah terpantik. Antara harapan dan kenyataan pemekaran terus berkecamuk. Terakhir, apakah pemekaran hanya menjadi harapan yang tak berujung? Ataukah berakhir menjadi kenyataan?
Jawaban semua itu kembali kepada stakeholder terkait. Bukan hanya legislatif, tapi juga esksekutif yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka itu, jangan tunggu rakyat marah. (***)
Maka itu, mereka menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat di DPRD yang dinilai merupakan biang kerok kegagalan. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya mengamuk, mereka juga menduduki dewan, termasuk membakar Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya untuk melampiaskan kemarahan.
Kita tentu bertanya, haruskah selalu rakyat murka baru aspirasinya di dengar? Apakah mesti ada korban yang jatuh kemudian para pemangku kepentingan peka dengan keinginan masyarakat?
Pasti kita tidak mau semua itu terjadi. Toh yang rugi, kita sendiri.
Maka itu, hendaknya para pemangku kepentingan yang diberikan mandat untuk mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat lebih sigap, dan tanggap. Kalau semua itu dilakukan, tidak ada alasan rakyat marah. Apalagi sampai melakukan hal yang anarkis.
Persoalannya sekarang, rakyat di Sultra memiliki pembanding. Di daerah Bumi Anoa ini, dari sekian banyak yang diusulkan untuk dimekarkan, yang dikabulkan hanya Kolaka Timur. Daerah yang sebelumnya merupakan teritorial Buhari Matta tersebut, kini menjadi DOB, pisah dengan induknya, Kabupaten Kolaka.
Selebihnya, mulai dari Kabupaten Konawe Kepulauan, Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), Muna Barat, dan Kota Raha, gagal. Beda rasa itulah yang melecut masyarakat Wawonii menggugat wakil rakyat.
Dan bola salju tersebut terus menggelinding. Belum lama ini giliran mahasiswa Mawasangka berdemonstrasi menuntut pemekaran Buteng direalisasi. Bukan hanya itu, rumah salah seorang anggota dewan pun tak luput dari keisengan, dilempari oleh orang tak dikenal.
Sekadar menggambarkan, harapan pemekaran telah sampai di ubun-ubun rakyat. Bukan saja Wawonii, tapi juga empat calon DOB lainnya. Apalagi deadline pemekaran baru dari Senayan hingga April tahun depan.
Pendeknya waktu tersebut membuat emosi rakyat mudah terpantik. Antara harapan dan kenyataan pemekaran terus berkecamuk. Terakhir, apakah pemekaran hanya menjadi harapan yang tak berujung? Ataukah berakhir menjadi kenyataan?
Jawaban semua itu kembali kepada stakeholder terkait. Bukan hanya legislatif, tapi juga esksekutif yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka itu, jangan tunggu rakyat marah. (***)
Senin, 17 Desember 2012
Semangat (Pemekaran) Saja tidak Cukup
AKHIRNYA masyarakat Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) harus mengurut dada. Pasalnya, dua calon daerah otonom baru (DOB) yang diusulkan mekar dari induknya, Kabupaten Buton, belum diaminkan anggota dewan di Senayan.
Dari 19 yang diajukan, hanya tujuh DOB yang mekar, satu diantaranya dari Sultra, yakni Kabupaten Kolaka Timur.
Kalau mau jujur, dibandingkan Kolaka Timur, pemekaran Buteng dan Busel lebih jor-joran isunya. Ini dengan melihat wacana di masyarakat. Plus dijadikan sebagai alat kampanye saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 lalu.
Namun setelah melewati jalan yang panjang, akhirnya dua calon DOB tersebut kandas. Menariknya, sebelum DPR RI melakukan paripurna, sempat terjadi polemik di Senayan. Persoalan Buteng mencuat karena masalah ibukota.
Ada keinginan untuk menggeser ibukota ke Mawasangka. Padahal sebelumnya, diusulkan di Wamengkoli.
Namun, kalau ini dijadikan alibi, pertanyannya, kenapa Busel dalam pengusulannya berjalan mulus, namun gagal juga? Bukankah kalau tanpa masalah, harusnya lolos? Tapi yang terjadi Busel pun kandas.
Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan, ibukota bukan merupakan faktor kunci kegagalan pemekaran Buteng. Apalagi Busel.
Maka itu, semua pihak harus melihat kekurangan tersebut sebagai "PR" bersama yang harus diselesaikan. Bila tidak, pemekaran Buteng dan Busel hanya mimpi belaka. Dan kalau keduanya tidak bisa menjadi DOB, maka Provinsi Buton Raya pun hanya akan menjadi cita-cita hampa, tanpa realita yang bakal tercipta.
Paling penting, pemekaran Buteng dan Busel tidak cukup hanya dengan mengandalkan semangat belaka. Tapi dibutuhkan tenaga dan dana yang lebih kuat lagi.
Semua ini akan tercipta, kalau semua komponen kompak, mulai dari masyarakat lapis bawah sampai ke eksekutif dan legislatif. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bila tidak, pemekaran hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak cucu kita. Hhhhh.(***)
Dari 19 yang diajukan, hanya tujuh DOB yang mekar, satu diantaranya dari Sultra, yakni Kabupaten Kolaka Timur.
Kalau mau jujur, dibandingkan Kolaka Timur, pemekaran Buteng dan Busel lebih jor-joran isunya. Ini dengan melihat wacana di masyarakat. Plus dijadikan sebagai alat kampanye saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 lalu.
Namun setelah melewati jalan yang panjang, akhirnya dua calon DOB tersebut kandas. Menariknya, sebelum DPR RI melakukan paripurna, sempat terjadi polemik di Senayan. Persoalan Buteng mencuat karena masalah ibukota.
Ada keinginan untuk menggeser ibukota ke Mawasangka. Padahal sebelumnya, diusulkan di Wamengkoli.
Namun, kalau ini dijadikan alibi, pertanyannya, kenapa Busel dalam pengusulannya berjalan mulus, namun gagal juga? Bukankah kalau tanpa masalah, harusnya lolos? Tapi yang terjadi Busel pun kandas.
Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan, ibukota bukan merupakan faktor kunci kegagalan pemekaran Buteng. Apalagi Busel.
Maka itu, semua pihak harus melihat kekurangan tersebut sebagai "PR" bersama yang harus diselesaikan. Bila tidak, pemekaran Buteng dan Busel hanya mimpi belaka. Dan kalau keduanya tidak bisa menjadi DOB, maka Provinsi Buton Raya pun hanya akan menjadi cita-cita hampa, tanpa realita yang bakal tercipta.
Paling penting, pemekaran Buteng dan Busel tidak cukup hanya dengan mengandalkan semangat belaka. Tapi dibutuhkan tenaga dan dana yang lebih kuat lagi.
Semua ini akan tercipta, kalau semua komponen kompak, mulai dari masyarakat lapis bawah sampai ke eksekutif dan legislatif. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bila tidak, pemekaran hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak cucu kita. Hhhhh.(***)
"Kambing Hitam" Pemekaran
Catatan: Irwansyah Amunu
"BOM waktu" itu akhirnya meledak. Persoalan ibukota yang sejak awal menghimpit dalam pemekaran Buton Tengah (Buteng) mengemuka di Senayan.
Parahnya lagi, hal tersebut muncul pada saat detik-detik akhir anggota Komisi II DPR RI mengambil keputusan. Akhirnya, Buteng gagal menjadi daerah otonom baru (DOB).
Menariknya, kendati proses perjuangan pemekaran Buton Selatan (Busel) mulus, namun nasibnya sama dengan Buteng. Keduanya gagal.
Kamis malam (13/12), sembilan fraksi di Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Komite I DPD RI sepakat. mengajukan tujuh dari 14 RUU DOB ditetapkan pada sidang paripurna DPR RI, Jumat (14/12).
Menariknya dari tujuh DOB itu, hanya satu dari Sultra yang dikabulkan, yakni Kabupaten Kolaka Timur. Padahal DOB yang lepas dari induknya, Kabupaten Kolaka ini dalam perjuangannya terkesan tanpa tenaga. Namun hasilnya luar biasa.
Bandingkan dengan Buteng dan Busel, dalam perjuangannya penuh warna warni. Segala daya dikerahkan untuk membuat Buteng dan Busel lahir sebagai "bayi kembar". Hasilnya, masih harus menunggu tahun depan. Semoga keduanya bisa mekar.
Tidak usah mencari "kambing hitam" siapa yang membuat kegagalan tersebut terjadi. Sebab, hal tersebut hanya semakin memperlebar jurang pemisah antara masyarakat di calon DOB.
Toh DPR dan Pemerintah Pusat menunda menggolkan Buteng dan Busel tentu dengan banyak pertimbangan. Masih ada variabel yang belum dipenuhi. Bukan hanya semata-mata persoalan ibukota.
Maka itu, hikmah perlu dipetik, lengkapi segala kekurangan yang membuat Senayan dan Pemerintah Pusat menunda dua daerah penyangga persyaratan pemekaran Provinsi Buton Raya tersebut. Jangan sampai pemekaran hanya akan menimbulkan masalah yang tak berujung, misalnya persoalan aset, dana hibah, dan ibukota. Sebab, ada daerah yang sudah mekar, namun hingga kini masalah tersebut belum juga selesai.
Apalagi, dalam paripurna Mendagri Gamawan Fauzi sudah memberikan "lampu kuning". Menurutnya, banyak DOB hasil pemekaran kinerjanya belum memuaskan. Pemerintah telah mengawasi ratusan DOB sejak 1999 hingga 2009 yang terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota.
Mantan Gubernur Sumbar ini menyatakan, secara keseluruhan hasil evaluasi itu dari sisi faktor peningkatan perekonomian dan kesejahteraan serta tata kelola pemerintahan, belum terlalu memuaskan.
Karena proses DOB belum memerhatikan aspek teknis pemerintah. Sikap dan prilaku penyelenggara pemerintahan daerah kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat kendati pemerintah sudah melakukan langkah memerkuat kapasitas penyelenggara pemerintah daerah.
Maka itu, pihak Pemerintah mengusulkan dilakukan penataan DOB, tidak hanya pembentukan, tapi juga penghapusan, penggabungan dan penyesuaian.
Kalau sudah begini, berhenti "bersilat lidah". Tidak usah cari "kambing hitam". Jangan sampai Buteng dan Busel tinggal kenangan.(one.radarbuton@gmail.com)
"BOM waktu" itu akhirnya meledak. Persoalan ibukota yang sejak awal menghimpit dalam pemekaran Buton Tengah (Buteng) mengemuka di Senayan.
Parahnya lagi, hal tersebut muncul pada saat detik-detik akhir anggota Komisi II DPR RI mengambil keputusan. Akhirnya, Buteng gagal menjadi daerah otonom baru (DOB).
Menariknya, kendati proses perjuangan pemekaran Buton Selatan (Busel) mulus, namun nasibnya sama dengan Buteng. Keduanya gagal.
Kamis malam (13/12), sembilan fraksi di Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Komite I DPD RI sepakat. mengajukan tujuh dari 14 RUU DOB ditetapkan pada sidang paripurna DPR RI, Jumat (14/12).
Menariknya dari tujuh DOB itu, hanya satu dari Sultra yang dikabulkan, yakni Kabupaten Kolaka Timur. Padahal DOB yang lepas dari induknya, Kabupaten Kolaka ini dalam perjuangannya terkesan tanpa tenaga. Namun hasilnya luar biasa.
Bandingkan dengan Buteng dan Busel, dalam perjuangannya penuh warna warni. Segala daya dikerahkan untuk membuat Buteng dan Busel lahir sebagai "bayi kembar". Hasilnya, masih harus menunggu tahun depan. Semoga keduanya bisa mekar.
Tidak usah mencari "kambing hitam" siapa yang membuat kegagalan tersebut terjadi. Sebab, hal tersebut hanya semakin memperlebar jurang pemisah antara masyarakat di calon DOB.
Toh DPR dan Pemerintah Pusat menunda menggolkan Buteng dan Busel tentu dengan banyak pertimbangan. Masih ada variabel yang belum dipenuhi. Bukan hanya semata-mata persoalan ibukota.
Maka itu, hikmah perlu dipetik, lengkapi segala kekurangan yang membuat Senayan dan Pemerintah Pusat menunda dua daerah penyangga persyaratan pemekaran Provinsi Buton Raya tersebut. Jangan sampai pemekaran hanya akan menimbulkan masalah yang tak berujung, misalnya persoalan aset, dana hibah, dan ibukota. Sebab, ada daerah yang sudah mekar, namun hingga kini masalah tersebut belum juga selesai.
Apalagi, dalam paripurna Mendagri Gamawan Fauzi sudah memberikan "lampu kuning". Menurutnya, banyak DOB hasil pemekaran kinerjanya belum memuaskan. Pemerintah telah mengawasi ratusan DOB sejak 1999 hingga 2009 yang terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota.
Mantan Gubernur Sumbar ini menyatakan, secara keseluruhan hasil evaluasi itu dari sisi faktor peningkatan perekonomian dan kesejahteraan serta tata kelola pemerintahan, belum terlalu memuaskan.
Karena proses DOB belum memerhatikan aspek teknis pemerintah. Sikap dan prilaku penyelenggara pemerintahan daerah kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat kendati pemerintah sudah melakukan langkah memerkuat kapasitas penyelenggara pemerintah daerah.
Maka itu, pihak Pemerintah mengusulkan dilakukan penataan DOB, tidak hanya pembentukan, tapi juga penghapusan, penggabungan dan penyesuaian.
Kalau sudah begini, berhenti "bersilat lidah". Tidak usah cari "kambing hitam". Jangan sampai Buteng dan Busel tinggal kenangan.(one.radarbuton@gmail.com)
Langganan:
Postingan (Atom)