Catatan: Irwansyah Amunu
TIDAK terasa, Radar Buton telah menjalani tahun ke-4. Tahun ini, memasuki usianya ke-5, koran kesayangan anda ini mengalami transformasi, berubah nama menjadi Buton Pos.
Ibarat manusia, usia tersebut masih tergolong bocah ingusan. Namun demikian kami terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pembaca. Dengan kata lain, tetap memberikan kepuasan bagi pembaca. Itulah prinsip kami. Sehingga meski masih bocoh ingusan, bukan menjadi alasan pembenaran untuk abai dengan keinginan pembaca. Karena hal tersebut hanya akan semakin menjauhkan kami dengan pembaca.
Maka itu, tahun ini, seiring dengan perubahan tahun, banyak perubahan pula yang terjadi di Koran Penyalur Aspirasi Rakyat Buton Raya ini.
Termasuk yang terbaru, perubahan nama Radar Buton menjadi Buton Pos.
Perubahan tersebut sekaligus menjadi beban bagi kami untuk terus berinovasi, dan selalu kreatif dalam memenuhi kebutuhan pembaca yang terus berkembang seiring dengan perubahan waktu. Jangan sampai keinginan pembaca berlari, sedangkan kami hanya berjalan. Seharusnya bila pembaca berlari, Buton Pos pun harus berlari.
Pergantian nama juga menjadi spirit baru bagi kami untuk tak pernah lelah memberikan kepuasan terhadap dahaga informasi pembaca. Kekuatannya, ada pada isu lokal.
Mengutip komentar, wartawan senior Arief Santosa (Jawa Pos) saat saya menghadiri Workshop Redpel di Denpasar, Bali, akhir tahun lalu: Isu lokal akan lebih mendekatkan media dengan audiensnya, pasarnya. Inilah bagian dari upaya media untuk merawat pembaca setianya. Bahkan, lebih dari itu untuk terus mengembangkan pasar hingga ke tingkat paling lokal (komunitas/RT-RW). Orang lebih memilih berita-berita di sekitar dirinya dibanding berita dari langit sekalipun.
Semoga perubahan nama tersebut sekaligus menjadi transformasi bagi kepuasan pembaca ke arah yang lebih baik. Termasuk yang terpenting, transformasi hadirnya koran kesayangan anda ini kepada pembaca di Baubau, lebih cepat lagi: dari siang hari, menjadi subuh atau pagi hari. Semoga.(follow twitter @irwansyahamunu)
Minggu, 10 Februari 2013
Anomali Mutasi
GERBONG mutasi birokrasi di Pemkot Baubau akhirnya bergerak. Genap sepekan berkuasa, akhirnya Drs AS Tamrin MH merombak kabinetnya.
Sedikitnya, 14 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik. Diantara nama-nama yang mendapatkan promosi di eselon II, tidak ada muka baru, semuanya nama lama, Amiruddin (Kadishub) dan Masri (Kadis Dikmudora).
Eselon III, entah karena sudah tidak ada lagi birokrat di Pemkot, dari guru ada yang dipercaya menjabat camat.
Yang menarik dari mutasi pertama di kabinet Tamrin-Maasra (TAMPIL MESRA) ini, kendati hanya dua yang dilantik sebagai pejabat eselon II, namun yang non job di eselon ini nyaris empat kali lipat, alias tujuh orang. Masing-masing, Kostantinus Bukide (Kadishub), Yansur (Kadis Dikmudora), Buhayu (Staf Ahli), Abd Wahid (Kepala BKD), Muirun Awi (Staf Ahli), Hasan Ginca (Kasat Pol PP), dan H Naam (Kepala Inspektorat).
Sehingga jangan heran, bila yang dilantik secara resmi pekan lalu sebanyak 14 orang, namun yang non job kurang lebih 20 orang. Sebab di jabatan eselon II saja, dua yang dilantik, namun pejabat eselon ini yang kehilangan jabatan, delapan orang. Artinya, enam kursi di eselon II, lowong, belum ada pejabat definitifnya.
Kepala BKD misalnya, Wahid sudah kehilangan jabatan, namun untuk sementara kursi tersebut dikendalikan Asisten III Setkot, Muhammad Zakir. Nasib serupa dialami Buhayu, Muirun Awi, Hasan Ginca, dan H Naam.
Defisit antara jumlah pejabat diproyeksikan mengisi jabatan, dan pejabat yang di-non job itulah menimbulkan sejumlah anomali atau keanehan dalam mutasi.
Kalau hendak mengganti pejabatnya, kenapa dilakukan dengan langsung mengosongkan pejabatnya? Bukankah baik jika sudah ada penggantinya, lantas dilakukan mutasi? Kemudian, apa tidak lebih elok lagi bila yang diganti direposisi ke jabatan lain? Tidak lantas "dihabisi"?
Anomali yang lain, sebelumnya Tamrin sudah menyatakan akan melakukan Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi jabatan. Namun yang terjadi, hal tersebut tidak dilakukan. Sebagai bukti saat pelantikan pejabat dimutasi ada yang sedang berada di luar daerah. Jadi mustahil tes tersebut dilakukan.
Alhasil, suasana yang terjadi di birokrasi sekarang adalah kegalauan. Apalagi saat Pilkada lalu tidak sehaluan politik, mereka kini sedang menanti SK pemberhentian dari Jabatan. Sementara yang sehaluan menerima SK promosi.
Dari semua hiruk-pikuk di dunia birokrasi tersebut, apakah dengan kabinet barunya TAMPIL MESRA mampu memenuhi harapan rakyat untuk memajukan Baubau? Ini soal penting yang harus dijawab. Sebab, harapan rakyat kepada pemimpin baru begitu besar, sebagai bukti baru sepekan menjabat masyarakat Lowulowu-Kolese sudah menagih janji politik yang pernah di tebar.
Setidaknya publik akan melihat 100 hari kerja pengganti DR Amirul Tamim ini memimpin Baubau. Apakah sesuai harapan, atau sebaliknya? Semua tergantung duet Tamrin-Maasra plus kabinetnya.
Apakah janji politiknya dipenuhi atau tidak? Lagi, semua tergantung duet Tamrin-Maasra plus kabinetnya.(***)
Sedikitnya, 14 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik. Diantara nama-nama yang mendapatkan promosi di eselon II, tidak ada muka baru, semuanya nama lama, Amiruddin (Kadishub) dan Masri (Kadis Dikmudora).
Eselon III, entah karena sudah tidak ada lagi birokrat di Pemkot, dari guru ada yang dipercaya menjabat camat.
Yang menarik dari mutasi pertama di kabinet Tamrin-Maasra (TAMPIL MESRA) ini, kendati hanya dua yang dilantik sebagai pejabat eselon II, namun yang non job di eselon ini nyaris empat kali lipat, alias tujuh orang. Masing-masing, Kostantinus Bukide (Kadishub), Yansur (Kadis Dikmudora), Buhayu (Staf Ahli), Abd Wahid (Kepala BKD), Muirun Awi (Staf Ahli), Hasan Ginca (Kasat Pol PP), dan H Naam (Kepala Inspektorat).
Sehingga jangan heran, bila yang dilantik secara resmi pekan lalu sebanyak 14 orang, namun yang non job kurang lebih 20 orang. Sebab di jabatan eselon II saja, dua yang dilantik, namun pejabat eselon ini yang kehilangan jabatan, delapan orang. Artinya, enam kursi di eselon II, lowong, belum ada pejabat definitifnya.
Kepala BKD misalnya, Wahid sudah kehilangan jabatan, namun untuk sementara kursi tersebut dikendalikan Asisten III Setkot, Muhammad Zakir. Nasib serupa dialami Buhayu, Muirun Awi, Hasan Ginca, dan H Naam.
Defisit antara jumlah pejabat diproyeksikan mengisi jabatan, dan pejabat yang di-non job itulah menimbulkan sejumlah anomali atau keanehan dalam mutasi.
Kalau hendak mengganti pejabatnya, kenapa dilakukan dengan langsung mengosongkan pejabatnya? Bukankah baik jika sudah ada penggantinya, lantas dilakukan mutasi? Kemudian, apa tidak lebih elok lagi bila yang diganti direposisi ke jabatan lain? Tidak lantas "dihabisi"?
Anomali yang lain, sebelumnya Tamrin sudah menyatakan akan melakukan Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi jabatan. Namun yang terjadi, hal tersebut tidak dilakukan. Sebagai bukti saat pelantikan pejabat dimutasi ada yang sedang berada di luar daerah. Jadi mustahil tes tersebut dilakukan.
Alhasil, suasana yang terjadi di birokrasi sekarang adalah kegalauan. Apalagi saat Pilkada lalu tidak sehaluan politik, mereka kini sedang menanti SK pemberhentian dari Jabatan. Sementara yang sehaluan menerima SK promosi.
Dari semua hiruk-pikuk di dunia birokrasi tersebut, apakah dengan kabinet barunya TAMPIL MESRA mampu memenuhi harapan rakyat untuk memajukan Baubau? Ini soal penting yang harus dijawab. Sebab, harapan rakyat kepada pemimpin baru begitu besar, sebagai bukti baru sepekan menjabat masyarakat Lowulowu-Kolese sudah menagih janji politik yang pernah di tebar.
Setidaknya publik akan melihat 100 hari kerja pengganti DR Amirul Tamim ini memimpin Baubau. Apakah sesuai harapan, atau sebaliknya? Semua tergantung duet Tamrin-Maasra plus kabinetnya.
Apakah janji politiknya dipenuhi atau tidak? Lagi, semua tergantung duet Tamrin-Maasra plus kabinetnya.(***)
Senin, 04 Februari 2013
Jangan jadi "Pemadam Kebakaran"
AKHIRNYA emosi sekelompok warga di Lealea, tak terbendung. Mereka menggunakan caranya sendiri untuk melampiaskan amarahnya dengan cara merusak rumah warga yang diduga pro dengan keberadaan perusahaan nikel milik PT Bumi Inti Sulawesi (BIS). Termasuk rumah Lurah Kolese juga tak luput dari amukan.
Sebetulnya, bila Polisi lebih tegas, amukan warga Rabu (30/1) malam lalu, tidak perlu terjadi. Sebab, tahun sebelumnya, kasus serupa pernah meletup, demo anarkis yang terjadi pada 18 Juli 2012 berujung pengrusakan Kantor Lurah Lowulowu. Namun empat hari setelah diamankan, Polisi memulangkan delapan pendemo yang sempat ditahan dengah alasan tidak cukup bukti.
Ironisnya, sampai hari ini, Polisi belum menangkap seorang pun tersangka pengrusakan fasilitas pemerintah tersebut. Padahal, kerugiannya ditaksir ratusan juta rupiah.
Di sisi lain, Polisi bergerak cepat meringkus Hamzah, mantan Lurah Lowulowu karena tindakannya diduga menampar anak di bawah umur. Padahal perbuatan tersebut dilakukan karena kesal dengan sang anak yang diduga mengeluarkan kalimat bernada tidak menyenangkan terkait aktivitas pertambangan PT BIS kepadanya. Bahkan dia kini menjadi terpidana, dan diancam tujuh bulan penjara.
Bila aparat bisa tegas terhadap sang lurah, mestinya mereka bersikap tegas pula terhadap pelaku pengrusakan Kantor Lurah. Dengan demikian, emosi warga bisa dikendalikan. Mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengambil tindakan main hakim sendiri, sebab ada konsekuensi hukum yang bakal mereka dapatkan.
Namun karena aksi pengrusakan seolah tidak tersentuh hukum itulah yang membuat sekelompok orang di sana bisa saja merasa tindakannya dibenarkan. Buntutnya, terjadi lagi aksi pengrusakan yang menimpa fasilitas pribadi empat warga di sana.
Maka itu, untuk mendinginkan suasana, mestinya aparat bersikap tegas. Jadikan hukum sebagai panglima. Jangan menjadi "pemadam kebakaran", yang turun ke lapangan ketika persoalan terjadi. Tapi mestinya lebih tanggap, dengan mengambil tindakan prefentif atau pencegahan. Tidak hanya mengandalkan tindakan kuratif atau mengobati, yang terjun ke lokasi saat masalah terjadi.
Siapa saja yang bersalah harus diproses hukum. Bukan saja warga, termasuk aparat pemerintah setempat, termasuk PT BIS.
Dengan demikian, polemik di sana bisa dipadamkan. Bukan sebaliknya, terus menjadi "bom waktu" yang siap meledak kapan pun.
Nah, dalam hal ini, untuk menjaga agar tercipta Kamtibmas yang kita harapkan bersama, maka semua pihak harus menahan diri. Ingat, kekerasan atau aksi anarkis, bukanlah solusi, tapi hanya akan menambah masalah baru. Agar lebih elok, maka semua persoalan harus diselesaikan secara hukum.
Terakhir, bila diperlukan Walikota Tamrin bisa turun tangan untuk mendinginkan persoalan. Sehingga masalah di Lealea selesai secara permanen.(***)
Sebetulnya, bila Polisi lebih tegas, amukan warga Rabu (30/1) malam lalu, tidak perlu terjadi. Sebab, tahun sebelumnya, kasus serupa pernah meletup, demo anarkis yang terjadi pada 18 Juli 2012 berujung pengrusakan Kantor Lurah Lowulowu. Namun empat hari setelah diamankan, Polisi memulangkan delapan pendemo yang sempat ditahan dengah alasan tidak cukup bukti.
Ironisnya, sampai hari ini, Polisi belum menangkap seorang pun tersangka pengrusakan fasilitas pemerintah tersebut. Padahal, kerugiannya ditaksir ratusan juta rupiah.
Di sisi lain, Polisi bergerak cepat meringkus Hamzah, mantan Lurah Lowulowu karena tindakannya diduga menampar anak di bawah umur. Padahal perbuatan tersebut dilakukan karena kesal dengan sang anak yang diduga mengeluarkan kalimat bernada tidak menyenangkan terkait aktivitas pertambangan PT BIS kepadanya. Bahkan dia kini menjadi terpidana, dan diancam tujuh bulan penjara.
Bila aparat bisa tegas terhadap sang lurah, mestinya mereka bersikap tegas pula terhadap pelaku pengrusakan Kantor Lurah. Dengan demikian, emosi warga bisa dikendalikan. Mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengambil tindakan main hakim sendiri, sebab ada konsekuensi hukum yang bakal mereka dapatkan.
Namun karena aksi pengrusakan seolah tidak tersentuh hukum itulah yang membuat sekelompok orang di sana bisa saja merasa tindakannya dibenarkan. Buntutnya, terjadi lagi aksi pengrusakan yang menimpa fasilitas pribadi empat warga di sana.
Maka itu, untuk mendinginkan suasana, mestinya aparat bersikap tegas. Jadikan hukum sebagai panglima. Jangan menjadi "pemadam kebakaran", yang turun ke lapangan ketika persoalan terjadi. Tapi mestinya lebih tanggap, dengan mengambil tindakan prefentif atau pencegahan. Tidak hanya mengandalkan tindakan kuratif atau mengobati, yang terjun ke lokasi saat masalah terjadi.
Siapa saja yang bersalah harus diproses hukum. Bukan saja warga, termasuk aparat pemerintah setempat, termasuk PT BIS.
Dengan demikian, polemik di sana bisa dipadamkan. Bukan sebaliknya, terus menjadi "bom waktu" yang siap meledak kapan pun.
Nah, dalam hal ini, untuk menjaga agar tercipta Kamtibmas yang kita harapkan bersama, maka semua pihak harus menahan diri. Ingat, kekerasan atau aksi anarkis, bukanlah solusi, tapi hanya akan menambah masalah baru. Agar lebih elok, maka semua persoalan harus diselesaikan secara hukum.
Terakhir, bila diperlukan Walikota Tamrin bisa turun tangan untuk mendinginkan persoalan. Sehingga masalah di Lealea selesai secara permanen.(***)
Fit and Proper Test: Kompeten atau Impoten
Catatan: Irwansyah Amunu
ENAM hari sudah Tamrin resmi menggantikan DR Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau. Sayangnya, momen bersejarah pelantikannya, Rabu (30/1) lalu, saya tidak berada di Baubau karena bertepatan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar BPP Harian Fajar di Makassar. Saya tiba di Baubau setelah pelantikan.
Namun demikian, hari ke-2 UKW digelar, saat Amirul masih menjabat walikota, saya sempat mengontak sejumlah kolega dan sumber berita bahwa saya akan menghubungi bila tim penguji dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta saya menghubungi mereka. Sejumlah nama yang saya tuliskan, diantaranya AS Tamrin. Selain itu, DR Amirul Tamim, Umar Samiun, LM Yamin, AKBP Fahrurozi, Ahmad Arfa, Amril Tamim, DR Ansir, DR Andi Tenri, dan La Masikamba. Masih ada sejumlah nama lainnya, total berjumlah 20 orang.
Dari beberapa nama yang saya tuliskan, penguji hanya meminta menghubungi Amirul, Umar Samiun, dan LM Yamin. Alhamdulillah, setelah mengikuti seluruh rangkaian tes, saya dinyatakan lulus UKW level utama. Untuk diketahui, kompetensi wartawan tiga tingkatan, muda, madya, dan utama.
Beruntung, saya merupakan wartawan pertama di jazirah Buton Raya yang lulus UKW level utama. Mungkin karena baru saya yang mengikuti UKW, maka lebih beruntung lagi karena saya merupakan satu-satunya wartawan di Buton Raya yang dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers. Dan akan mendapatkan kartu yang diteken Bagir Manan, Ketua Dewan Pers. Kenapa Dewan Pers? Karena peserta hasil UKW yang lulus tersebut akan dikirimkan ke Dewan Pers untuk mendapatkan nomor kartu.
Mengapresiasi kelulusan tersebut, Kepala Redaksi Fajar, Faisal Syam menyatakan hasil UKW menjadi indikator kualitas wartawan. Sekaligus membedakan wartawan yang kompeten atau impoten. Karena peserta pelatihan dari Fajar Grup, membuktikan jebolannya kompeten. Apalagi peserta pelatihan semuanya dari Fajar Grup, diantaranya Radar Buton, Kendari Pos, Fajar Tv, Kendari Ekspres, Radar Sulbar, Radar Bone, Radar Bulukumba, Palopo Pos, Pare Pos, dan Timor Ekspres.
Lulus UKW, saya kembali menghubungi sejumlah rekan tadi, rata-rata mengucapkan selamat atas kelulusan saya. Termasuk AS Tamrin yang mengirimkan pesan pendek (SMS) berbunyi: Als, SAYA mengucapkan selamat dan Sukses atas kelulusan Bpk, tentu atas kemampuan dan prestasi Bpk dlm profesi yg sdh mapan, SY merasa belum pernah berkontribusi atas prestasi Bpk tsb, sepenuhnya atas kualitas kapasitas Bpk...., mdh2an kesuksesan Bpk hari ini menjadi tangga bagi kesuksesan selanjutnya, semoga TUHAN YMK meridhoi dan merakhmati, wass, terima kasih.
Nah, dari pengalaman pribadi ini saya hendak memparalelkan dengan nafas awal pemerintahan Baubau sekarang di bawah kendali Tamrin. Sebab, dia berencana juga melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan kepada pejabat Pemkot. Kurang lebih sama dengan yang saya alami di Makassar, awal pekan lalu.
Suatu hal yang mengejutkan, ketika ditanya wartawan soal mutasi pejabat, dia menyatakan tidak ingin terburu-buru melakukannya. Ia hendak menyelami para pejabat sekarang melalui fit and proper test, apakah mereka tetap dibiarkan pada jabatannya, atau diganti.
Ini sekaligus meruntuhkan rumor yang selama ini berkembang, bahwa bila berkuasa, pasangan Tamrin-Maasra (Tampil Mesra) akan melakukan mutasi termasuk me-non job-kan sejumlah pejabat. Nama pejabat baru, pejabat yang dimutasi sudah ada, lengkap beserta tanggal pelantikannya.
Kita berharap fit and proper test berjalan objektif, sehingga akan terlihat mana pejabat yang layak, dan tidak. Indikatornya, apakah mereka memahami Tupoksinya atau tidak. Kemudian, bagaimana kesesuainnya dengan visi misi Pemkot dan Tampil Mesra ke depan.
Tujuannya, tentu untuk membawa "kapal" yang bernama Baubau kian melesat cepat dan jauh ke depan. Semakin maju sesuai harapan rakyat. Bukan jalan di tempat, atau lebih parah lagi mundur ke belakang.
Maka itu, pihak yang melakukan propert test pun harus kompeten. Sehingga out put-nya pun kompeten.
Bila tidak maka, proper test yang dilakukan hanya bersifat sandiwara. Karena hasilnya sudah bisa ditebak, sesuai selera dan kedekatan. Bukan objektifitas apalagi rasionalitas. Sehingga hasilnya sesuai dengan nama-nama rumor yang berkembang. Dengan kata lain "kunci jawabannya" atau nama-nama pejabat yang bakal mengisi kursi kabinetnya sudah ada.
Sehingga harapan lahirnya pejabat kompeten, jauh dari kenyataan. Tentu hal ini bukan pilihan Tamrin. Apalagi dia telah lama, puluhan tahun malang-melintang di dunia birokrasi. Bahkan mampu menembus eselon II BPN Pusat dengan menempati jabatan salah satu direktur di sana. Tidak mungkin Ketua PAN ini bisa menebus posisi penting tersebut kalau dengan modal pas-pasan. Tentulah dia memiliki modal kepintaran.
Alhasil, publik berharap fit and proper test yang dilakukan akan melahirkan pejabat yang kompeten, mampu menjalankan tugas sesuai harapan, bukan impoten yang hampa kreativitas. Ya, hasil fit and proper test: kompeten atau impoten.(one.radarbuton@gmail.com)
ENAM hari sudah Tamrin resmi menggantikan DR Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau. Sayangnya, momen bersejarah pelantikannya, Rabu (30/1) lalu, saya tidak berada di Baubau karena bertepatan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar BPP Harian Fajar di Makassar. Saya tiba di Baubau setelah pelantikan.
Namun demikian, hari ke-2 UKW digelar, saat Amirul masih menjabat walikota, saya sempat mengontak sejumlah kolega dan sumber berita bahwa saya akan menghubungi bila tim penguji dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta saya menghubungi mereka. Sejumlah nama yang saya tuliskan, diantaranya AS Tamrin. Selain itu, DR Amirul Tamim, Umar Samiun, LM Yamin, AKBP Fahrurozi, Ahmad Arfa, Amril Tamim, DR Ansir, DR Andi Tenri, dan La Masikamba. Masih ada sejumlah nama lainnya, total berjumlah 20 orang.
Dari beberapa nama yang saya tuliskan, penguji hanya meminta menghubungi Amirul, Umar Samiun, dan LM Yamin. Alhamdulillah, setelah mengikuti seluruh rangkaian tes, saya dinyatakan lulus UKW level utama. Untuk diketahui, kompetensi wartawan tiga tingkatan, muda, madya, dan utama.
Beruntung, saya merupakan wartawan pertama di jazirah Buton Raya yang lulus UKW level utama. Mungkin karena baru saya yang mengikuti UKW, maka lebih beruntung lagi karena saya merupakan satu-satunya wartawan di Buton Raya yang dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers. Dan akan mendapatkan kartu yang diteken Bagir Manan, Ketua Dewan Pers. Kenapa Dewan Pers? Karena peserta hasil UKW yang lulus tersebut akan dikirimkan ke Dewan Pers untuk mendapatkan nomor kartu.
Mengapresiasi kelulusan tersebut, Kepala Redaksi Fajar, Faisal Syam menyatakan hasil UKW menjadi indikator kualitas wartawan. Sekaligus membedakan wartawan yang kompeten atau impoten. Karena peserta pelatihan dari Fajar Grup, membuktikan jebolannya kompeten. Apalagi peserta pelatihan semuanya dari Fajar Grup, diantaranya Radar Buton, Kendari Pos, Fajar Tv, Kendari Ekspres, Radar Sulbar, Radar Bone, Radar Bulukumba, Palopo Pos, Pare Pos, dan Timor Ekspres.
Lulus UKW, saya kembali menghubungi sejumlah rekan tadi, rata-rata mengucapkan selamat atas kelulusan saya. Termasuk AS Tamrin yang mengirimkan pesan pendek (SMS) berbunyi: Als, SAYA mengucapkan selamat dan Sukses atas kelulusan Bpk, tentu atas kemampuan dan prestasi Bpk dlm profesi yg sdh mapan, SY merasa belum pernah berkontribusi atas prestasi Bpk tsb, sepenuhnya atas kualitas kapasitas Bpk...., mdh2an kesuksesan Bpk hari ini menjadi tangga bagi kesuksesan selanjutnya, semoga TUHAN YMK meridhoi dan merakhmati, wass, terima kasih.
Nah, dari pengalaman pribadi ini saya hendak memparalelkan dengan nafas awal pemerintahan Baubau sekarang di bawah kendali Tamrin. Sebab, dia berencana juga melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan kepada pejabat Pemkot. Kurang lebih sama dengan yang saya alami di Makassar, awal pekan lalu.
Suatu hal yang mengejutkan, ketika ditanya wartawan soal mutasi pejabat, dia menyatakan tidak ingin terburu-buru melakukannya. Ia hendak menyelami para pejabat sekarang melalui fit and proper test, apakah mereka tetap dibiarkan pada jabatannya, atau diganti.
Ini sekaligus meruntuhkan rumor yang selama ini berkembang, bahwa bila berkuasa, pasangan Tamrin-Maasra (Tampil Mesra) akan melakukan mutasi termasuk me-non job-kan sejumlah pejabat. Nama pejabat baru, pejabat yang dimutasi sudah ada, lengkap beserta tanggal pelantikannya.
Kita berharap fit and proper test berjalan objektif, sehingga akan terlihat mana pejabat yang layak, dan tidak. Indikatornya, apakah mereka memahami Tupoksinya atau tidak. Kemudian, bagaimana kesesuainnya dengan visi misi Pemkot dan Tampil Mesra ke depan.
Tujuannya, tentu untuk membawa "kapal" yang bernama Baubau kian melesat cepat dan jauh ke depan. Semakin maju sesuai harapan rakyat. Bukan jalan di tempat, atau lebih parah lagi mundur ke belakang.
Maka itu, pihak yang melakukan propert test pun harus kompeten. Sehingga out put-nya pun kompeten.
Bila tidak maka, proper test yang dilakukan hanya bersifat sandiwara. Karena hasilnya sudah bisa ditebak, sesuai selera dan kedekatan. Bukan objektifitas apalagi rasionalitas. Sehingga hasilnya sesuai dengan nama-nama rumor yang berkembang. Dengan kata lain "kunci jawabannya" atau nama-nama pejabat yang bakal mengisi kursi kabinetnya sudah ada.
Sehingga harapan lahirnya pejabat kompeten, jauh dari kenyataan. Tentu hal ini bukan pilihan Tamrin. Apalagi dia telah lama, puluhan tahun malang-melintang di dunia birokrasi. Bahkan mampu menembus eselon II BPN Pusat dengan menempati jabatan salah satu direktur di sana. Tidak mungkin Ketua PAN ini bisa menebus posisi penting tersebut kalau dengan modal pas-pasan. Tentulah dia memiliki modal kepintaran.
Alhasil, publik berharap fit and proper test yang dilakukan akan melahirkan pejabat yang kompeten, mampu menjalankan tugas sesuai harapan, bukan impoten yang hampa kreativitas. Ya, hasil fit and proper test: kompeten atau impoten.(one.radarbuton@gmail.com)
Minggu, 27 Januari 2013
Fokus ke PPP
(DR Amirul Tamim Pasca-Menjabat Walikota Baubau)
LUSA DR Amirul Tamim akan melepaskan jabatannya sebagai Walikota Baubau. Apa yang akan dilakukan Suami Ny Yusni ini setelah menyelesaikan tugasnya memimpin Kota Semerbak selama 10 tahun? Berikut wawancaranya secara ekslusif dengan wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.
--Sekarang bapak sudah memasuki fase akhir, kemarin sudah sempat maju di Pilgub. Fase selanjutnya dalam karir bapak akan ke mana?
Ya, kapasitas saya, hari ini insya Allah akan mengakhiri jabatan sebagai walikota 30 Januari. Jadi kondisi kekinian saya, adalah Sekretaris DPW PPP Sulawesi Tenggara, yang berarti bahwa ke depan, saya akan lebih fokus untuk melaksanakan tugas kepartaian ini. Karena akan menghadapi 2014. PPP ini menjadi tantangan tersendiri, PPP dengan slogannya sebagai Rumah Besar Umat Islam. Itu yang mungkin orientasi saya setelah 30 Januari yang akan datang.
--Jadi intinya merawat kondisi politik PPP?
Ya. Itu kalau dilihat dari sisi tugas-tugas formal dan non formal dalam aktivitas-aktivitas yang akan menyita waktu saya. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai warga negara, dan tentu warga negara yang pernah juga meneteskan keringat, pikiran, dan segala daya untu kemajuan Baubau.
Ya. Sepanjang itu masih diperlukan oleh masyarakat, insya Allah masih akan tetap memberikan buah-buah pikiran yang positif dan kondusif, untuk memberikan gambaran-gambaran bagaimana Baubau ini ke depan.
Setidak-tidaknya sebagai warga Sulawesi Tenggara, saya kira akan memberikan suatu sikap yang akan tetap mendukung langkah-langkah kebijakan pemerintah yang tentu akan membawa kemajuan masayarajat di daerah ini. Insya Allah, setidak-tidaknya kita bantu dengan doa. hahaha.
--Meminjam pertanyaan masyarakat, apa yang akan dilakukan pemimpin selanjutnya di Baubau?
Saya kira setiap kepala daerah tentu punya visi, misi. Tapi kita Baubau sudah mempunyai visi jangka panjang, bagaimana Baubau ini menjadi Kota Dagang dan Jasa yang Nyaman.
Kemudian, saya tetap percaya pemerintah yang datang akan dapat membawa suasana-suasana baru dalam membawa kota ini ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Tentu, Baubau ini kalau kita cerdas untuk melihatnya, bahwa ada beberapa hal yang masih perlu diteruskan, dan mungkin ada beberapa hal yang sudah perlu dilakukan langkah-langkah baru lagi untuk dinamikanya di masa-masa yang akan datang.
--Kalau Untuk Sultra, apa ruang yang perlu dibenahi pada masa yang datang?
Sebenarnya kalau kita lihat Sultra ini daerah kaya, penduduknya sedikit. secara geografis berada disebagaian daratan Sulawesi dan sebagaian kepulauan. ini mempunyai kekuatan-kekuatan dahsyat sebenarnya, sisa bagaimana ke depan memainkan peran-peran kewilayahan.
Saya kira Pulau Muna harus dapat dipertimbangakn sebagai kawasan yang perlu diberikan titik berat dalam pembangunan di masa-masa yang datang. Karena biar bagaimana pun, kalau Pulau Muna belum disentuh, didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka tetap akan terjadi ketimpangan-ketimpangan
dalam dinamika Sulawesi Tenggara itu dalam arti yang luas.
Jadi, Pulau Muna itu harus dilihat secara utuh, dari Wamengkoli sampai dengan Tampo. Maupun dari belahan-belahannya di Mawasangak, kemudian dibelahannya Tiworonya itu, dengan pelabuhan-pelabuhan Selat Butonnya itu harus dilihat secara utuh.
Karena secara geografis, Pulau Muna mempunyai posisi sstrategis untuk Sulawesi Tenggara dalam menyeimbangan pembangunan kewilayah Sulawesi Tenggara di masa-masa yang akan datang.
--Fungsi bapak sebagai Sekretaris PPP, berarti arahnya ke Senayan?
Tentu kita arahkan sepenuhnya kepada kebijakan partai. Tapi bagi saya pribadi, karena topik dan tema dari PPP adalah Rumah Besar Umat Islam, dan melihat dinamika perpolitikan nasional saat ini, saya pikir perlu kita membangun kesadaran baru, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara. Dan tentu lebih khusus lagi masyarakat umat Islam. Karena Islam itu kan Rahmatan Lil Alamin.
Tentu bagaimana kita melalui infrastruktur politik partai ini, bisa mencerminkan semangat dan jiwa Rahmatan Lil Alamin itu. Sehingga nanti membawa kesadana baru dalam perpolitikan di daerah maupun nasional.
--Jadi intinya secara peropilitiak sebagai Sekretaris PPP, tapi di laur itu sebagai masyarakat siap memberikan pendapat pandangan terhadap kondisi daerah, baik Sultra dan Baubau?
Saya kira insya Allah. Tentu sebagai warga negara dan sebagai putra daerah. Kemudian pernah mempunyai andil walaupun itu sedikit. Apakah mau dihitung atau tidak dihitung. Tetapi pernah mencurahkan pikiran, tenaga terhadap daerah ini. Sehingga tentu kalau diperlukan, insya Allah akan siap untuk memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran, tenaga untuk bisa menjadi sumbangsih. Kalaupun tidak, ya... doa. (hahaha).(one.radarbuton@gmail.com)
LUSA DR Amirul Tamim akan melepaskan jabatannya sebagai Walikota Baubau. Apa yang akan dilakukan Suami Ny Yusni ini setelah menyelesaikan tugasnya memimpin Kota Semerbak selama 10 tahun? Berikut wawancaranya secara ekslusif dengan wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.
--Sekarang bapak sudah memasuki fase akhir, kemarin sudah sempat maju di Pilgub. Fase selanjutnya dalam karir bapak akan ke mana?
Ya, kapasitas saya, hari ini insya Allah akan mengakhiri jabatan sebagai walikota 30 Januari. Jadi kondisi kekinian saya, adalah Sekretaris DPW PPP Sulawesi Tenggara, yang berarti bahwa ke depan, saya akan lebih fokus untuk melaksanakan tugas kepartaian ini. Karena akan menghadapi 2014. PPP ini menjadi tantangan tersendiri, PPP dengan slogannya sebagai Rumah Besar Umat Islam. Itu yang mungkin orientasi saya setelah 30 Januari yang akan datang.
--Jadi intinya merawat kondisi politik PPP?
Ya. Itu kalau dilihat dari sisi tugas-tugas formal dan non formal dalam aktivitas-aktivitas yang akan menyita waktu saya. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai warga negara, dan tentu warga negara yang pernah juga meneteskan keringat, pikiran, dan segala daya untu kemajuan Baubau.
Ya. Sepanjang itu masih diperlukan oleh masyarakat, insya Allah masih akan tetap memberikan buah-buah pikiran yang positif dan kondusif, untuk memberikan gambaran-gambaran bagaimana Baubau ini ke depan.
Setidak-tidaknya sebagai warga Sulawesi Tenggara, saya kira akan memberikan suatu sikap yang akan tetap mendukung langkah-langkah kebijakan pemerintah yang tentu akan membawa kemajuan masayarajat di daerah ini. Insya Allah, setidak-tidaknya kita bantu dengan doa. hahaha.
--Meminjam pertanyaan masyarakat, apa yang akan dilakukan pemimpin selanjutnya di Baubau?
Saya kira setiap kepala daerah tentu punya visi, misi. Tapi kita Baubau sudah mempunyai visi jangka panjang, bagaimana Baubau ini menjadi Kota Dagang dan Jasa yang Nyaman.
Kemudian, saya tetap percaya pemerintah yang datang akan dapat membawa suasana-suasana baru dalam membawa kota ini ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Tentu, Baubau ini kalau kita cerdas untuk melihatnya, bahwa ada beberapa hal yang masih perlu diteruskan, dan mungkin ada beberapa hal yang sudah perlu dilakukan langkah-langkah baru lagi untuk dinamikanya di masa-masa yang akan datang.
--Kalau Untuk Sultra, apa ruang yang perlu dibenahi pada masa yang datang?
Sebenarnya kalau kita lihat Sultra ini daerah kaya, penduduknya sedikit. secara geografis berada disebagaian daratan Sulawesi dan sebagaian kepulauan. ini mempunyai kekuatan-kekuatan dahsyat sebenarnya, sisa bagaimana ke depan memainkan peran-peran kewilayahan.
Saya kira Pulau Muna harus dapat dipertimbangakn sebagai kawasan yang perlu diberikan titik berat dalam pembangunan di masa-masa yang datang. Karena biar bagaimana pun, kalau Pulau Muna belum disentuh, didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka tetap akan terjadi ketimpangan-ketimpangan
dalam dinamika Sulawesi Tenggara itu dalam arti yang luas.
Jadi, Pulau Muna itu harus dilihat secara utuh, dari Wamengkoli sampai dengan Tampo. Maupun dari belahan-belahannya di Mawasangak, kemudian dibelahannya Tiworonya itu, dengan pelabuhan-pelabuhan Selat Butonnya itu harus dilihat secara utuh.
Karena secara geografis, Pulau Muna mempunyai posisi sstrategis untuk Sulawesi Tenggara dalam menyeimbangan pembangunan kewilayah Sulawesi Tenggara di masa-masa yang akan datang.
--Fungsi bapak sebagai Sekretaris PPP, berarti arahnya ke Senayan?
Tentu kita arahkan sepenuhnya kepada kebijakan partai. Tapi bagi saya pribadi, karena topik dan tema dari PPP adalah Rumah Besar Umat Islam, dan melihat dinamika perpolitikan nasional saat ini, saya pikir perlu kita membangun kesadaran baru, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara. Dan tentu lebih khusus lagi masyarakat umat Islam. Karena Islam itu kan Rahmatan Lil Alamin.
Tentu bagaimana kita melalui infrastruktur politik partai ini, bisa mencerminkan semangat dan jiwa Rahmatan Lil Alamin itu. Sehingga nanti membawa kesadana baru dalam perpolitikan di daerah maupun nasional.
--Jadi intinya secara peropilitiak sebagai Sekretaris PPP, tapi di laur itu sebagai masyarakat siap memberikan pendapat pandangan terhadap kondisi daerah, baik Sultra dan Baubau?
Saya kira insya Allah. Tentu sebagai warga negara dan sebagai putra daerah. Kemudian pernah mempunyai andil walaupun itu sedikit. Apakah mau dihitung atau tidak dihitung. Tetapi pernah mencurahkan pikiran, tenaga terhadap daerah ini. Sehingga tentu kalau diperlukan, insya Allah akan siap untuk memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran, tenaga untuk bisa menjadi sumbangsih. Kalaupun tidak, ya... doa. (hahaha).(one.radarbuton@gmail.com)
Tahun ke-10, Doktor ke-11
TERUS berkarya. Ini mungkin kalimat yang tepat untuk melukiskan bagaimana sepak terjang Walikota Amirul Tamim dalam menakhodai Baubau.
Betapa tidak, diakhir masa jabatannya, atau minus 11 hari sebelum waktunya menjabat sebagai orang nomor satu di Baubau selesai, Amirul masih sempat menyelesaikan studi S3 jurusan Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Dengan Judul tesis: Model Rekayasa Sumber Daya Alam dan Buatan Secara Terintegrasi Berbasis Kinerja DAS Baubau. ("Integrated Engineering Model Of Natural And Artifical Resources Based On The Performance Of Baubau Watershed")
Beberapa hal menarik terkait gelar doktor yang diraih Amirul, pertama, basis pendidikan Amirul pada kuliah S1 dan S2, bidang sosial. Namun S3-nya, bidang teknik. Dari ilmu sosial, ke eksakta. Biasanya yang terjadi dari teknik ke sosial. Namun ia, sebaliknya.
Kedua, sejak didirikan jurusan Teknik Sipil Unhas, Amirul merupakan alumni ke-11. Ya, berada pada tahun ke-10 sebagai walikota, suami Ny Yusni tersebut tercatat sebagai alumni ke-11. Bahkan dari delapan mahasiswa S3 Teknik Sipil asal Pemkot Baubau yang seangkatan dengannya, dia merupakan orang pertama yang mendapatkan gelar doktor.
Ketiga, Amirul ditasbihkan sebagai alumni yang sangat terpelajar. Sebab, lazimnya program doktor ditempuh selama tiga tahun, alias enam semester, namun mantan Kepala Biro Pemerintahan di era Gubernur Sultra, Kaimoeddin ini menyelesaikan pendidikannya selama dua tahun setengah. Dengan kata lain lebih cepat satu semester.
Tak hanya itu, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) Amirul hampir sempurna, 3,88. Memiliki tiga jurnal internasional, dan dua jurnal nasional.
Maka itu, tak heran bila selama ujian, Amirul mengundang decak kagum pengujinya, sejumlah guru besar. Sebab, semua pertanyaan yang diajukan mampu dijawab. Bahkan hingga masuk ke perkara-perkara teknis.
Keempat, dalam sejarah kepala daerah di jazirah Buton Raya, Amirul memecahkan rekor sebagai kepala daerah pertama yang bergelar doktor.
Dari semua pencapaian tersebut, mestinya dijadikan motivasi bagi semua kalangan, khususnya generasi muda untuk bisa meraih gelar pendidikan tertinggi. Sebab, pada usia yang tidak tergolong muda lagi, Amirul mampu menyelesaikan studi doktornya dalam waktu singkat.
Bagaimana dengan kepala daerah lain? Bagaimana pula dengan generasi yang usianya lebih muda lagi? Harusnya menjadi cambukan untuk terus berkarya. Sebab umur bukanlah hambatan untuk berinovasi dan berkreasi.(***)
Minggu, 20 Januari 2013
Baubau Laboratorium Otonomi Daerah
Catatan: Irwansyah Amunu
SABTU (19/1) lalu, Walikota Baubau Amirul Tamim menerima tiga orang perangkat Masjid Agung Keraton di Rujabnya. Mereka hendak melaporkan ke walikota ihwal peringatan Maulid Nabi (Gorana Oputa) rencananya digelar Rabu (23/1) malam nanti di Keraton.
Kendati berlangsung sederhana namun acara tersebut tergolong sakral. Apalagi, sebagai kepala daerah, ritual tersebut sudah kali ke-10 digelar. Sama dengan masa kepemimpinanya 10 tahun sebagai walikota. Beruntung momen tersebut saya menyempatkan diri hadir di Rujab.
Berkomunikasi dengan perangkat Masjid keraton, walikota mengharapkan Baubau bisa aman, dan stabil. Karena itu, Gorana Oputa dikawal, sebab memiliki dampak psikologis bagi pembangunan.
Sekretaris PPP Sultra ini menyatakan 10 tahun peringatan Gorana Oputa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan Baubau. Seraya menyampaikan salam hormat saya, dan permohonan maaf kepada perangkat masjid tersebut bila selama ini walikota memiliki salah dan khilaf.
Amirul juga menyeru kepada para perangkat masjid tersebut untuk mendukung walikota yang baru sama seperti dukungan yang diberikan perangkat tersebut kepadanya. Bahkan dia berharap lebih baik lagi.
Sebagai walikota, dia minta masyarakat kota dijauhkan dari saling sengketa, dan berburuk sangka. Doakan semua berpikir positif, jauhkan dari berpikir negatif.
Kemudian rakyat diberikan kesehatan, negeri dijauhkan dari bala, perselisihan. Termasuk lebih memaknai Rasululullah, dan memehami ajaranya. Dan itulah yang dibangun di negeri Buton, Baubau.
Usai melepas perangkat masjid, walikota berbicara lepas dengan kami, sejumlah wartawan. Ada ungkapannya yang menarik dan terekam dalam ingatan saya: 10 tahun memimpin Baubau, bisa dijadikan sebagai laboratorium otonomi daerah (Otoda).
Mengapa? Karena dia mulai memimpin Kota Semerbak pada 2003, era dimulainya otonomi daerah.
Dia mengatakan, dengan otonomi tersebut kepala daerah bisa melakukan kewengan atau kesewenang-wenangan. Bukti kewenangan yang diambil, dia melawan kebijkan pusak yang hendak membangun pelabuhan finger di areal Pantai Kamali sekarang. Alhasil proyek pusat yang sudah dianggarkan miliaran rupiah tersebut batal.
Saat itu, suami Ny Yusni ini beralasan pelabuhan finger tidak cocok dibangun di situ. Argumennya, antara lain, pertama, akan membuat kawasan tersebut tidak berkembang, dan menjadi kota mati. Kedua, Baubau tidak cocok dibangun pelabuhan finger karena aktivitas pelayarannya berkapasitas besar. Finger hanya dimungkinkan untuk kapal-kapal kecil.
Selain kewenangan, mantan Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sultra diera Gubernur Kaimoeddin ini mengaku pernah berbuat sewenang-wenang. Salah satunya mengorbitkan mantan sopirnya langsung menjadi lurah. Diakhir masa jabatannya ini dia baru menyadari hal tersebut merupakan kesalahan.
Hal lain, dalam mengambil keputusan, Amirul menyatakan seorang pemimpin harus melihat persoalan: kapan harus diabaikan pendapat orang lain, kapan harus didiskusikan. Tidak semua persoalan harus didiskusikan. Karena kalau metode itu yang selalu digunakan, habis waktu hanya untuk diskusi. Sementara masa jabatan kepala daerah hanya lima tahun. Syukur bisa terpilih kembali pada periode ke-2, kalau tidak maka programnya akan terhenti.
Yang penting dalam mengambil keputusan memiliki landasan, sesuai aturan dan tidak berlawanan dengan norma, ucapkan Bismillah. Yakin. Kalau ada yang menentang, nyatakan dalam hati mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Toh, seiring dengan perjalanan waktu, nanti yang menentang tersebut akan menemukan sendiri jawabannya.
Penjelasan walikota ini relefan dengan pembangunan jalan hot miks dan Pantai Kamali. Ketika itu, demonstrasi silih berganti mengoreksi kebijakannya. Ironisnya, kini pihak-pihak yang menentangnya dulu bungkam. Bahkan merasakan sendiri dampak positif kebijakan Amirul.
Dia pun menjelaskan, seorang pemimpin tidak boleh membenci bawahan, namun suatu keniscayaan bila seorang pemimpin dibenci bawahan. Namun rasa benci bawahan tersebut jangan sampai dijadikan dasar untuk mengambil tindakan negatif kepada aparat tersebut. Di matanya, bila hal tersebut diambil, hanya akan merusak sistem.
Dia membuktikan, saat pertama kali dipercaya untuk memimpin Baubau, banyak orang yang berasumsi dia akan "menghabisi" kabinet Pejabat Walikota pendahulunya, Umar Abibu. Namun hal itu tidak dilakukan. Sebaliknya, dia memanggil seluruh pejabat tersebut untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan untuk menjalankan roda pembangunan di Baubau. Menurutnya, jika pemimpin menghabiskan waktu hanya untuk menggonta-ganti pejabat, bisa jadi akan mengganggu sistem.
Terakhir, soal kepemimpinan. Periode pertama, dia didampingi Wawali Ibrahim Marsela. Namun pada periode ke-2, wakilnya almarhum Halaka Manarfa tidak mendampinginya hingga akhir. Karena almarhum lebih dahulu menghadap ke Sang Khalik saat baru sekitar setahun memimpin.
Sekitar empat tahun memimpin dia tak didampingi Wawali. Menariknya, wacana kepala daerah tanpa wakil sempat bergulir di elit Pusat. Dan, hal tersebut telah dirasakannya.
Maka itu, tidak salah bila dikatakan selama 10 tahun memimpin, Baubau adalah Laboratorium Otonomi Daerah.(one.radarbuton@gmail.com)
SABTU (19/1) lalu, Walikota Baubau Amirul Tamim menerima tiga orang perangkat Masjid Agung Keraton di Rujabnya. Mereka hendak melaporkan ke walikota ihwal peringatan Maulid Nabi (Gorana Oputa) rencananya digelar Rabu (23/1) malam nanti di Keraton.
Kendati berlangsung sederhana namun acara tersebut tergolong sakral. Apalagi, sebagai kepala daerah, ritual tersebut sudah kali ke-10 digelar. Sama dengan masa kepemimpinanya 10 tahun sebagai walikota. Beruntung momen tersebut saya menyempatkan diri hadir di Rujab.
Berkomunikasi dengan perangkat Masjid keraton, walikota mengharapkan Baubau bisa aman, dan stabil. Karena itu, Gorana Oputa dikawal, sebab memiliki dampak psikologis bagi pembangunan.
Sekretaris PPP Sultra ini menyatakan 10 tahun peringatan Gorana Oputa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan Baubau. Seraya menyampaikan salam hormat saya, dan permohonan maaf kepada perangkat masjid tersebut bila selama ini walikota memiliki salah dan khilaf.
Amirul juga menyeru kepada para perangkat masjid tersebut untuk mendukung walikota yang baru sama seperti dukungan yang diberikan perangkat tersebut kepadanya. Bahkan dia berharap lebih baik lagi.
Sebagai walikota, dia minta masyarakat kota dijauhkan dari saling sengketa, dan berburuk sangka. Doakan semua berpikir positif, jauhkan dari berpikir negatif.
Kemudian rakyat diberikan kesehatan, negeri dijauhkan dari bala, perselisihan. Termasuk lebih memaknai Rasululullah, dan memehami ajaranya. Dan itulah yang dibangun di negeri Buton, Baubau.
Usai melepas perangkat masjid, walikota berbicara lepas dengan kami, sejumlah wartawan. Ada ungkapannya yang menarik dan terekam dalam ingatan saya: 10 tahun memimpin Baubau, bisa dijadikan sebagai laboratorium otonomi daerah (Otoda).
Mengapa? Karena dia mulai memimpin Kota Semerbak pada 2003, era dimulainya otonomi daerah.
Dia mengatakan, dengan otonomi tersebut kepala daerah bisa melakukan kewengan atau kesewenang-wenangan. Bukti kewenangan yang diambil, dia melawan kebijkan pusak yang hendak membangun pelabuhan finger di areal Pantai Kamali sekarang. Alhasil proyek pusat yang sudah dianggarkan miliaran rupiah tersebut batal.
Saat itu, suami Ny Yusni ini beralasan pelabuhan finger tidak cocok dibangun di situ. Argumennya, antara lain, pertama, akan membuat kawasan tersebut tidak berkembang, dan menjadi kota mati. Kedua, Baubau tidak cocok dibangun pelabuhan finger karena aktivitas pelayarannya berkapasitas besar. Finger hanya dimungkinkan untuk kapal-kapal kecil.
Selain kewenangan, mantan Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sultra diera Gubernur Kaimoeddin ini mengaku pernah berbuat sewenang-wenang. Salah satunya mengorbitkan mantan sopirnya langsung menjadi lurah. Diakhir masa jabatannya ini dia baru menyadari hal tersebut merupakan kesalahan.
Hal lain, dalam mengambil keputusan, Amirul menyatakan seorang pemimpin harus melihat persoalan: kapan harus diabaikan pendapat orang lain, kapan harus didiskusikan. Tidak semua persoalan harus didiskusikan. Karena kalau metode itu yang selalu digunakan, habis waktu hanya untuk diskusi. Sementara masa jabatan kepala daerah hanya lima tahun. Syukur bisa terpilih kembali pada periode ke-2, kalau tidak maka programnya akan terhenti.
Yang penting dalam mengambil keputusan memiliki landasan, sesuai aturan dan tidak berlawanan dengan norma, ucapkan Bismillah. Yakin. Kalau ada yang menentang, nyatakan dalam hati mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Toh, seiring dengan perjalanan waktu, nanti yang menentang tersebut akan menemukan sendiri jawabannya.
Penjelasan walikota ini relefan dengan pembangunan jalan hot miks dan Pantai Kamali. Ketika itu, demonstrasi silih berganti mengoreksi kebijakannya. Ironisnya, kini pihak-pihak yang menentangnya dulu bungkam. Bahkan merasakan sendiri dampak positif kebijakan Amirul.
Dia pun menjelaskan, seorang pemimpin tidak boleh membenci bawahan, namun suatu keniscayaan bila seorang pemimpin dibenci bawahan. Namun rasa benci bawahan tersebut jangan sampai dijadikan dasar untuk mengambil tindakan negatif kepada aparat tersebut. Di matanya, bila hal tersebut diambil, hanya akan merusak sistem.
Dia membuktikan, saat pertama kali dipercaya untuk memimpin Baubau, banyak orang yang berasumsi dia akan "menghabisi" kabinet Pejabat Walikota pendahulunya, Umar Abibu. Namun hal itu tidak dilakukan. Sebaliknya, dia memanggil seluruh pejabat tersebut untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan untuk menjalankan roda pembangunan di Baubau. Menurutnya, jika pemimpin menghabiskan waktu hanya untuk menggonta-ganti pejabat, bisa jadi akan mengganggu sistem.
Terakhir, soal kepemimpinan. Periode pertama, dia didampingi Wawali Ibrahim Marsela. Namun pada periode ke-2, wakilnya almarhum Halaka Manarfa tidak mendampinginya hingga akhir. Karena almarhum lebih dahulu menghadap ke Sang Khalik saat baru sekitar setahun memimpin.
Sekitar empat tahun memimpin dia tak didampingi Wawali. Menariknya, wacana kepala daerah tanpa wakil sempat bergulir di elit Pusat. Dan, hal tersebut telah dirasakannya.
Maka itu, tidak salah bila dikatakan selama 10 tahun memimpin, Baubau adalah Laboratorium Otonomi Daerah.(one.radarbuton@gmail.com)
Langganan:
Postingan (Atom)