DUA kali pelantikan pejabat yang dilakukan Walikota Baubau AS Tamrin, akhirnya makan korban. La Hidi SPd MPd, Kepala SMK Negeri 5 akhirnya mengundurkan diri, Jumat (8/3) lalu.
Pengganti Safrin tersebut praktis belum bisa merasakan empuknya kursi kepala sekolah (Kepsek). Pasalnya, sehari usai dilantik Kamis (28/2), keesokan harinya siswa SMK 5 atau yang biasa disebut SMK Pertanian tersebut langsung melakukan aksi mogok belajar.
Praktis selama sepekan aksi mogok belajar dilakukan siswa di satu-satunya sekolah kejuruan di Kecamatan Sorawolio tersebut. Sebelum akhirnya sang Kepsek mengundurkan diri.
Beberapa alasan yang membuat siswa ngotot menolak La Hidi, diantaranya, sang Kepsek latar belakang pendidikannya guru Bahasa Inggris sementara sekolah dipimpinnya SMK Pertanian. Terpenting, La Hidi merupakan warga Kaongkeongkea yang nota bene pernah bentrok dengan salah satu daerah di Sorawolio, sekitar 10 tahun lalu dan hingga kini masih menyimpan luka mendalam bagi warga setempat.
Akibatnya, aksi mogok terus berlanjut, meski sejumlah langkah mediasi terus dilakukan, namun tak juga menemukan jalan keluar. Soalnya, siswa sudah mematok harga mati persoalan tersebut, Kepsek diganti.
Di tengah jalan buntu itu, akhirnya sang Kepsek tidak memaksakan diri. La Hidi memilih mengundurkan diri, karena memang hanya itu satu-satunya solusi.
Dari fakta empiris ini, kita tentu mengacungkan jempol kepada La Hidi. Mundur bukan berarti pengecut. Mundur juga berarti pahlawan bila dilakukan secara gentle untuk menyelesaikan persoalan.
Anas Urbaningrum misalnya, sebelum mundur dari Ketua DPP Demokrat, banyak yang menilainya minor. Namun setelah berhenti dari partai pemenang Pemilu tersebut, penilaian publik relatifnya berubah.
Maka itu, langkah La Hidi perlu ditiru pejabat lainnya, bila posisinya dalam suatu jabatan tertentu hanya menimbulkan masalah baru. Apalagi bila tekanan publik begitu kuat, maka hendaknya hal tersebut menjadi salah satu penilaian bahwa dari aspek kepatutan, sang pejabat mendapatkan resistensi atau penolakan dari masyarakat.
Walhasil, dari pada membebani pimpinan, lebih baik mundur teratur. Toh, dunia belum kiamat.(***)
Minggu, 17 Maret 2013
Resistensi Mutasi Kontroversi
WALIKOTA Baubau AS Tamrin merombak lagi kabinetnya, Kamis (28/2) lalu. Kali kedua melantik pejabat barunya, kembali terjadi kontroversi seperti mutasi sebelumnya.
Beberapa hal yang ganjil dalam pelantikan kali ini, pertama, sejumlah pejabat dilantik diposisi barunya, namun pejabat lamanya belum mendapatkan SK pemberhentian atau pemindahan ke posisi lain. Kedua, pejabat baru menduduki kursi kepemimpinan, sementara dari segi kepangkatan dan golongan bawahannya ada yang lebih tinggi.
Ketiga, ada pejabat baru dilantik notabene mantan Napi korupsi. Keempat, lebih aneh lagi sang pejabat telah diberhentikan dari BKN, namun tetap mendapatkan promosi.
Selain empat faktor tersebut, masih ada lagi hal lain yang janggal. Sehingga bukannya menimbulkan daya terima, malah sebaliknya menimbulkan resistensi alias daya tolak yang kuat.
Salah satu indikornya, bisa dilihat dengan penolakan siswa SMK 5 dan SMA 6 terhadap masuknya kepala sekolah (Kepsek) baru, menggantikan kepala sekolah lama. Bahkan mereka tak segan melakukan aksi mogok belajar untuk melampiaskan kekesalannya. Padahal mereka sedang berada dalam suasana jelang ujian nasional (UN), namun hal tersebut bukan alasan untuk tak berunjuk rasa menolak sang Kepsek.
Belum lagi, ada pejabat lama yang karena belum mendapat SK pemberhentian atau pemindahan ke posisi lain, masih berkantor pada Jumat dan Sabtu (1-2/3) lalu. Alhasil, sejumlah SKPD memiliki pemimpin ganda. Hal tersebut semakin melengkapi resistensi terhadap mutasi kontroversi itu.
Mestinya, kendati mutasi merupakan hak prerogatif walikota, namun perlu diperhatikan latar belakang pejabat baru. Ini sejalan dengan komentar Walikota Tamrin, dalam menempatkan seseorang harus right man in the right job.
Kemudian, mutasi harus merujuk pada aturan. Dengan demikian, resistensi terhadap mutasi tidak lagi terjadi.
Alhasil, kapankan mutasi tak lagi berakhir kontroversi dan menimbulkan resistensi? Sampai aturan Kepegawaian ditegakkan.(***)
Beberapa hal yang ganjil dalam pelantikan kali ini, pertama, sejumlah pejabat dilantik diposisi barunya, namun pejabat lamanya belum mendapatkan SK pemberhentian atau pemindahan ke posisi lain. Kedua, pejabat baru menduduki kursi kepemimpinan, sementara dari segi kepangkatan dan golongan bawahannya ada yang lebih tinggi.
Ketiga, ada pejabat baru dilantik notabene mantan Napi korupsi. Keempat, lebih aneh lagi sang pejabat telah diberhentikan dari BKN, namun tetap mendapatkan promosi.
Selain empat faktor tersebut, masih ada lagi hal lain yang janggal. Sehingga bukannya menimbulkan daya terima, malah sebaliknya menimbulkan resistensi alias daya tolak yang kuat.
Salah satu indikornya, bisa dilihat dengan penolakan siswa SMK 5 dan SMA 6 terhadap masuknya kepala sekolah (Kepsek) baru, menggantikan kepala sekolah lama. Bahkan mereka tak segan melakukan aksi mogok belajar untuk melampiaskan kekesalannya. Padahal mereka sedang berada dalam suasana jelang ujian nasional (UN), namun hal tersebut bukan alasan untuk tak berunjuk rasa menolak sang Kepsek.
Belum lagi, ada pejabat lama yang karena belum mendapat SK pemberhentian atau pemindahan ke posisi lain, masih berkantor pada Jumat dan Sabtu (1-2/3) lalu. Alhasil, sejumlah SKPD memiliki pemimpin ganda. Hal tersebut semakin melengkapi resistensi terhadap mutasi kontroversi itu.
Mestinya, kendati mutasi merupakan hak prerogatif walikota, namun perlu diperhatikan latar belakang pejabat baru. Ini sejalan dengan komentar Walikota Tamrin, dalam menempatkan seseorang harus right man in the right job.
Kemudian, mutasi harus merujuk pada aturan. Dengan demikian, resistensi terhadap mutasi tidak lagi terjadi.
Alhasil, kapankan mutasi tak lagi berakhir kontroversi dan menimbulkan resistensi? Sampai aturan Kepegawaian ditegakkan.(***)
Senin, 11 Februari 2013
14 Dimutasi, 20 Lebih Non Job
Rombak Kabinet Jilid I ala TAMPIL MESRA
BAUBAU-
Rupanya dampak mutasi yang dilakukan Walikota Baubau Drs AS Tamrin MH bukan hanya menimpa 14 pejabat, tapi lebih 20 pejabat lainnya non job.
Informasi yang dihimpun koran ini, pejabat eselon II yang non job tujuh orang, Kostantinus Bukide (Kadishub), Yansur (Kadis Dikmudora), Buhayu (Staf Ahli), Abd Wahid (Kepala BKD), Muirun Awi (Staf Ahli), Hasan Ginca (Kasat Pol PP), dan H Naam (Kepala Inspektorat).
Menariknya, dari tujuh pejabat yang non job tersebut, hanya dua yang terisi, Kadishub kini dijabat Amiruddin, dan Kadis Dikmudora, ditempati Masri. Sementara lima kursi eselon II lainnya, masih kosong, belum ada pejabat definitif. Masing-masing, dua staf ahli, Kepala BKD, Kasat Pol PP, dan Kepala Inspektorat.
Eselon III yang non job, Rusdin (Sekretaris BKD), Haeruddin (Kabag Umum), Rifai (Kabag Hukum), M Nurhidayat, M Nazar, Syahroni, Agussalim, Sumiati, dan Anwar Ana (Camat Sorawolio). Sementara eselon IV non job antara lain Abdul Rajab (Kasubag Protokoler), dan Juhia (Kepala Rumah Tangga Rujab Walikota).
Terkait informasi tersebut koran ini sudah mengkonfirmasi mantan Kepala BKD, Abdul Wahid yang membenarkan dirinya kini tidak menjabat lagi. "Saya belum tahu di mana saya ditempatkan," ujarnya di ujung telepon selulernya, semalam.
Bagaimana pendapatnya terkait mutasi tersebut? "Kita terima, segala keputusan pimpinan harus kita dukung. Apa yang dilakukan pimpinan, itu yang terbaik. Saya ditempatkan di mana, itu yang terbaik," jawabnya.
Sementara itu, pihak BKD enggan untuk memberikan keterangan terkait data valid sejumlah pejabat yang dilantik Walikota Baubau, Rabu (6/2) lalu.
Koran ini meminta data itu, Jumat (8/2) pagi di instansi kepegawaian tersebut, kepala BKD yang sementara dijabat Muhammad Zakir juga tidak memberikan data dan keteragannya.
Zakir yang juga Asisten III Setkot, justru mengalihkan pertanyaan tersebut kepada Sekretaris BKD, Amin Afu. Saat dikonfirmasi, Sekretaris BKD yang notabene juga baru dilantik mengemban jabatan itu, tak juga memperlihatkan data tersebut. Malah meminta koran ini untuk datang keesokan harinya, dan dijanjikan akan diberi tahu.
Keesokan harinya, Amin Afu, absen. Menurut salah seorang staf, Amin tidak berkantor tanpa alasan jelas.
Berdasarkan kabar yang diperoleh koran ini, mutasi yang dilakukan Rabu pekan lalu, jilid I. Bila tidak aral melintang, mutasi jilid II digelar pekan ini.(cr3)
BAUBAU-
Rupanya dampak mutasi yang dilakukan Walikota Baubau Drs AS Tamrin MH bukan hanya menimpa 14 pejabat, tapi lebih 20 pejabat lainnya non job.
Informasi yang dihimpun koran ini, pejabat eselon II yang non job tujuh orang, Kostantinus Bukide (Kadishub), Yansur (Kadis Dikmudora), Buhayu (Staf Ahli), Abd Wahid (Kepala BKD), Muirun Awi (Staf Ahli), Hasan Ginca (Kasat Pol PP), dan H Naam (Kepala Inspektorat).
Menariknya, dari tujuh pejabat yang non job tersebut, hanya dua yang terisi, Kadishub kini dijabat Amiruddin, dan Kadis Dikmudora, ditempati Masri. Sementara lima kursi eselon II lainnya, masih kosong, belum ada pejabat definitif. Masing-masing, dua staf ahli, Kepala BKD, Kasat Pol PP, dan Kepala Inspektorat.
Eselon III yang non job, Rusdin (Sekretaris BKD), Haeruddin (Kabag Umum), Rifai (Kabag Hukum), M Nurhidayat, M Nazar, Syahroni, Agussalim, Sumiati, dan Anwar Ana (Camat Sorawolio). Sementara eselon IV non job antara lain Abdul Rajab (Kasubag Protokoler), dan Juhia (Kepala Rumah Tangga Rujab Walikota).
Terkait informasi tersebut koran ini sudah mengkonfirmasi mantan Kepala BKD, Abdul Wahid yang membenarkan dirinya kini tidak menjabat lagi. "Saya belum tahu di mana saya ditempatkan," ujarnya di ujung telepon selulernya, semalam.
Bagaimana pendapatnya terkait mutasi tersebut? "Kita terima, segala keputusan pimpinan harus kita dukung. Apa yang dilakukan pimpinan, itu yang terbaik. Saya ditempatkan di mana, itu yang terbaik," jawabnya.
Sementara itu, pihak BKD enggan untuk memberikan keterangan terkait data valid sejumlah pejabat yang dilantik Walikota Baubau, Rabu (6/2) lalu.
Koran ini meminta data itu, Jumat (8/2) pagi di instansi kepegawaian tersebut, kepala BKD yang sementara dijabat Muhammad Zakir juga tidak memberikan data dan keteragannya.
Zakir yang juga Asisten III Setkot, justru mengalihkan pertanyaan tersebut kepada Sekretaris BKD, Amin Afu. Saat dikonfirmasi, Sekretaris BKD yang notabene juga baru dilantik mengemban jabatan itu, tak juga memperlihatkan data tersebut. Malah meminta koran ini untuk datang keesokan harinya, dan dijanjikan akan diberi tahu.
Keesokan harinya, Amin Afu, absen. Menurut salah seorang staf, Amin tidak berkantor tanpa alasan jelas.
Berdasarkan kabar yang diperoleh koran ini, mutasi yang dilakukan Rabu pekan lalu, jilid I. Bila tidak aral melintang, mutasi jilid II digelar pekan ini.(cr3)
Minggu, 10 Februari 2013
TRANSFORMASI
Catatan: Irwansyah Amunu
TIDAK terasa, Radar Buton telah menjalani tahun ke-4. Tahun ini, memasuki usianya ke-5, koran kesayangan anda ini mengalami transformasi, berubah nama menjadi Buton Pos.
Ibarat manusia, usia tersebut masih tergolong bocah ingusan. Namun demikian kami terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pembaca. Dengan kata lain, tetap memberikan kepuasan bagi pembaca. Itulah prinsip kami. Sehingga meski masih bocoh ingusan, bukan menjadi alasan pembenaran untuk abai dengan keinginan pembaca. Karena hal tersebut hanya akan semakin menjauhkan kami dengan pembaca.
Maka itu, tahun ini, seiring dengan perubahan tahun, banyak perubahan pula yang terjadi di Koran Penyalur Aspirasi Rakyat Buton Raya ini.
Termasuk yang terbaru, perubahan nama Radar Buton menjadi Buton Pos.
Perubahan tersebut sekaligus menjadi beban bagi kami untuk terus berinovasi, dan selalu kreatif dalam memenuhi kebutuhan pembaca yang terus berkembang seiring dengan perubahan waktu. Jangan sampai keinginan pembaca berlari, sedangkan kami hanya berjalan. Seharusnya bila pembaca berlari, Buton Pos pun harus berlari.
Pergantian nama juga menjadi spirit baru bagi kami untuk tak pernah lelah memberikan kepuasan terhadap dahaga informasi pembaca. Kekuatannya, ada pada isu lokal.
Mengutip komentar, wartawan senior Arief Santosa (Jawa Pos) saat saya menghadiri Workshop Redpel di Denpasar, Bali, akhir tahun lalu: Isu lokal akan lebih mendekatkan media dengan audiensnya, pasarnya. Inilah bagian dari upaya media untuk merawat pembaca setianya. Bahkan, lebih dari itu untuk terus mengembangkan pasar hingga ke tingkat paling lokal (komunitas/RT-RW). Orang lebih memilih berita-berita di sekitar dirinya dibanding berita dari langit sekalipun.
Semoga perubahan nama tersebut sekaligus menjadi transformasi bagi kepuasan pembaca ke arah yang lebih baik. Termasuk yang terpenting, transformasi hadirnya koran kesayangan anda ini kepada pembaca di Baubau, lebih cepat lagi: dari siang hari, menjadi subuh atau pagi hari. Semoga.(follow twitter @irwansyahamunu)
TIDAK terasa, Radar Buton telah menjalani tahun ke-4. Tahun ini, memasuki usianya ke-5, koran kesayangan anda ini mengalami transformasi, berubah nama menjadi Buton Pos.
Ibarat manusia, usia tersebut masih tergolong bocah ingusan. Namun demikian kami terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pembaca. Dengan kata lain, tetap memberikan kepuasan bagi pembaca. Itulah prinsip kami. Sehingga meski masih bocoh ingusan, bukan menjadi alasan pembenaran untuk abai dengan keinginan pembaca. Karena hal tersebut hanya akan semakin menjauhkan kami dengan pembaca.
Maka itu, tahun ini, seiring dengan perubahan tahun, banyak perubahan pula yang terjadi di Koran Penyalur Aspirasi Rakyat Buton Raya ini.
Termasuk yang terbaru, perubahan nama Radar Buton menjadi Buton Pos.
Perubahan tersebut sekaligus menjadi beban bagi kami untuk terus berinovasi, dan selalu kreatif dalam memenuhi kebutuhan pembaca yang terus berkembang seiring dengan perubahan waktu. Jangan sampai keinginan pembaca berlari, sedangkan kami hanya berjalan. Seharusnya bila pembaca berlari, Buton Pos pun harus berlari.
Pergantian nama juga menjadi spirit baru bagi kami untuk tak pernah lelah memberikan kepuasan terhadap dahaga informasi pembaca. Kekuatannya, ada pada isu lokal.
Mengutip komentar, wartawan senior Arief Santosa (Jawa Pos) saat saya menghadiri Workshop Redpel di Denpasar, Bali, akhir tahun lalu: Isu lokal akan lebih mendekatkan media dengan audiensnya, pasarnya. Inilah bagian dari upaya media untuk merawat pembaca setianya. Bahkan, lebih dari itu untuk terus mengembangkan pasar hingga ke tingkat paling lokal (komunitas/RT-RW). Orang lebih memilih berita-berita di sekitar dirinya dibanding berita dari langit sekalipun.
Semoga perubahan nama tersebut sekaligus menjadi transformasi bagi kepuasan pembaca ke arah yang lebih baik. Termasuk yang terpenting, transformasi hadirnya koran kesayangan anda ini kepada pembaca di Baubau, lebih cepat lagi: dari siang hari, menjadi subuh atau pagi hari. Semoga.(follow twitter @irwansyahamunu)
Anomali Mutasi
GERBONG mutasi birokrasi di Pemkot Baubau akhirnya bergerak. Genap sepekan berkuasa, akhirnya Drs AS Tamrin MH merombak kabinetnya.
Sedikitnya, 14 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik. Diantara nama-nama yang mendapatkan promosi di eselon II, tidak ada muka baru, semuanya nama lama, Amiruddin (Kadishub) dan Masri (Kadis Dikmudora).
Eselon III, entah karena sudah tidak ada lagi birokrat di Pemkot, dari guru ada yang dipercaya menjabat camat.
Yang menarik dari mutasi pertama di kabinet Tamrin-Maasra (TAMPIL MESRA) ini, kendati hanya dua yang dilantik sebagai pejabat eselon II, namun yang non job di eselon ini nyaris empat kali lipat, alias tujuh orang. Masing-masing, Kostantinus Bukide (Kadishub), Yansur (Kadis Dikmudora), Buhayu (Staf Ahli), Abd Wahid (Kepala BKD), Muirun Awi (Staf Ahli), Hasan Ginca (Kasat Pol PP), dan H Naam (Kepala Inspektorat).
Sehingga jangan heran, bila yang dilantik secara resmi pekan lalu sebanyak 14 orang, namun yang non job kurang lebih 20 orang. Sebab di jabatan eselon II saja, dua yang dilantik, namun pejabat eselon ini yang kehilangan jabatan, delapan orang. Artinya, enam kursi di eselon II, lowong, belum ada pejabat definitifnya.
Kepala BKD misalnya, Wahid sudah kehilangan jabatan, namun untuk sementara kursi tersebut dikendalikan Asisten III Setkot, Muhammad Zakir. Nasib serupa dialami Buhayu, Muirun Awi, Hasan Ginca, dan H Naam.
Defisit antara jumlah pejabat diproyeksikan mengisi jabatan, dan pejabat yang di-non job itulah menimbulkan sejumlah anomali atau keanehan dalam mutasi.
Kalau hendak mengganti pejabatnya, kenapa dilakukan dengan langsung mengosongkan pejabatnya? Bukankah baik jika sudah ada penggantinya, lantas dilakukan mutasi? Kemudian, apa tidak lebih elok lagi bila yang diganti direposisi ke jabatan lain? Tidak lantas "dihabisi"?
Anomali yang lain, sebelumnya Tamrin sudah menyatakan akan melakukan Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi jabatan. Namun yang terjadi, hal tersebut tidak dilakukan. Sebagai bukti saat pelantikan pejabat dimutasi ada yang sedang berada di luar daerah. Jadi mustahil tes tersebut dilakukan.
Alhasil, suasana yang terjadi di birokrasi sekarang adalah kegalauan. Apalagi saat Pilkada lalu tidak sehaluan politik, mereka kini sedang menanti SK pemberhentian dari Jabatan. Sementara yang sehaluan menerima SK promosi.
Dari semua hiruk-pikuk di dunia birokrasi tersebut, apakah dengan kabinet barunya TAMPIL MESRA mampu memenuhi harapan rakyat untuk memajukan Baubau? Ini soal penting yang harus dijawab. Sebab, harapan rakyat kepada pemimpin baru begitu besar, sebagai bukti baru sepekan menjabat masyarakat Lowulowu-Kolese sudah menagih janji politik yang pernah di tebar.
Setidaknya publik akan melihat 100 hari kerja pengganti DR Amirul Tamim ini memimpin Baubau. Apakah sesuai harapan, atau sebaliknya? Semua tergantung duet Tamrin-Maasra plus kabinetnya.
Apakah janji politiknya dipenuhi atau tidak? Lagi, semua tergantung duet Tamrin-Maasra plus kabinetnya.(***)
Sedikitnya, 14 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik. Diantara nama-nama yang mendapatkan promosi di eselon II, tidak ada muka baru, semuanya nama lama, Amiruddin (Kadishub) dan Masri (Kadis Dikmudora).
Eselon III, entah karena sudah tidak ada lagi birokrat di Pemkot, dari guru ada yang dipercaya menjabat camat.
Yang menarik dari mutasi pertama di kabinet Tamrin-Maasra (TAMPIL MESRA) ini, kendati hanya dua yang dilantik sebagai pejabat eselon II, namun yang non job di eselon ini nyaris empat kali lipat, alias tujuh orang. Masing-masing, Kostantinus Bukide (Kadishub), Yansur (Kadis Dikmudora), Buhayu (Staf Ahli), Abd Wahid (Kepala BKD), Muirun Awi (Staf Ahli), Hasan Ginca (Kasat Pol PP), dan H Naam (Kepala Inspektorat).
Sehingga jangan heran, bila yang dilantik secara resmi pekan lalu sebanyak 14 orang, namun yang non job kurang lebih 20 orang. Sebab di jabatan eselon II saja, dua yang dilantik, namun pejabat eselon ini yang kehilangan jabatan, delapan orang. Artinya, enam kursi di eselon II, lowong, belum ada pejabat definitifnya.
Kepala BKD misalnya, Wahid sudah kehilangan jabatan, namun untuk sementara kursi tersebut dikendalikan Asisten III Setkot, Muhammad Zakir. Nasib serupa dialami Buhayu, Muirun Awi, Hasan Ginca, dan H Naam.
Defisit antara jumlah pejabat diproyeksikan mengisi jabatan, dan pejabat yang di-non job itulah menimbulkan sejumlah anomali atau keanehan dalam mutasi.
Kalau hendak mengganti pejabatnya, kenapa dilakukan dengan langsung mengosongkan pejabatnya? Bukankah baik jika sudah ada penggantinya, lantas dilakukan mutasi? Kemudian, apa tidak lebih elok lagi bila yang diganti direposisi ke jabatan lain? Tidak lantas "dihabisi"?
Anomali yang lain, sebelumnya Tamrin sudah menyatakan akan melakukan Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi jabatan. Namun yang terjadi, hal tersebut tidak dilakukan. Sebagai bukti saat pelantikan pejabat dimutasi ada yang sedang berada di luar daerah. Jadi mustahil tes tersebut dilakukan.
Alhasil, suasana yang terjadi di birokrasi sekarang adalah kegalauan. Apalagi saat Pilkada lalu tidak sehaluan politik, mereka kini sedang menanti SK pemberhentian dari Jabatan. Sementara yang sehaluan menerima SK promosi.
Dari semua hiruk-pikuk di dunia birokrasi tersebut, apakah dengan kabinet barunya TAMPIL MESRA mampu memenuhi harapan rakyat untuk memajukan Baubau? Ini soal penting yang harus dijawab. Sebab, harapan rakyat kepada pemimpin baru begitu besar, sebagai bukti baru sepekan menjabat masyarakat Lowulowu-Kolese sudah menagih janji politik yang pernah di tebar.
Setidaknya publik akan melihat 100 hari kerja pengganti DR Amirul Tamim ini memimpin Baubau. Apakah sesuai harapan, atau sebaliknya? Semua tergantung duet Tamrin-Maasra plus kabinetnya.
Apakah janji politiknya dipenuhi atau tidak? Lagi, semua tergantung duet Tamrin-Maasra plus kabinetnya.(***)
Senin, 04 Februari 2013
Jangan jadi "Pemadam Kebakaran"
AKHIRNYA emosi sekelompok warga di Lealea, tak terbendung. Mereka menggunakan caranya sendiri untuk melampiaskan amarahnya dengan cara merusak rumah warga yang diduga pro dengan keberadaan perusahaan nikel milik PT Bumi Inti Sulawesi (BIS). Termasuk rumah Lurah Kolese juga tak luput dari amukan.
Sebetulnya, bila Polisi lebih tegas, amukan warga Rabu (30/1) malam lalu, tidak perlu terjadi. Sebab, tahun sebelumnya, kasus serupa pernah meletup, demo anarkis yang terjadi pada 18 Juli 2012 berujung pengrusakan Kantor Lurah Lowulowu. Namun empat hari setelah diamankan, Polisi memulangkan delapan pendemo yang sempat ditahan dengah alasan tidak cukup bukti.
Ironisnya, sampai hari ini, Polisi belum menangkap seorang pun tersangka pengrusakan fasilitas pemerintah tersebut. Padahal, kerugiannya ditaksir ratusan juta rupiah.
Di sisi lain, Polisi bergerak cepat meringkus Hamzah, mantan Lurah Lowulowu karena tindakannya diduga menampar anak di bawah umur. Padahal perbuatan tersebut dilakukan karena kesal dengan sang anak yang diduga mengeluarkan kalimat bernada tidak menyenangkan terkait aktivitas pertambangan PT BIS kepadanya. Bahkan dia kini menjadi terpidana, dan diancam tujuh bulan penjara.
Bila aparat bisa tegas terhadap sang lurah, mestinya mereka bersikap tegas pula terhadap pelaku pengrusakan Kantor Lurah. Dengan demikian, emosi warga bisa dikendalikan. Mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengambil tindakan main hakim sendiri, sebab ada konsekuensi hukum yang bakal mereka dapatkan.
Namun karena aksi pengrusakan seolah tidak tersentuh hukum itulah yang membuat sekelompok orang di sana bisa saja merasa tindakannya dibenarkan. Buntutnya, terjadi lagi aksi pengrusakan yang menimpa fasilitas pribadi empat warga di sana.
Maka itu, untuk mendinginkan suasana, mestinya aparat bersikap tegas. Jadikan hukum sebagai panglima. Jangan menjadi "pemadam kebakaran", yang turun ke lapangan ketika persoalan terjadi. Tapi mestinya lebih tanggap, dengan mengambil tindakan prefentif atau pencegahan. Tidak hanya mengandalkan tindakan kuratif atau mengobati, yang terjun ke lokasi saat masalah terjadi.
Siapa saja yang bersalah harus diproses hukum. Bukan saja warga, termasuk aparat pemerintah setempat, termasuk PT BIS.
Dengan demikian, polemik di sana bisa dipadamkan. Bukan sebaliknya, terus menjadi "bom waktu" yang siap meledak kapan pun.
Nah, dalam hal ini, untuk menjaga agar tercipta Kamtibmas yang kita harapkan bersama, maka semua pihak harus menahan diri. Ingat, kekerasan atau aksi anarkis, bukanlah solusi, tapi hanya akan menambah masalah baru. Agar lebih elok, maka semua persoalan harus diselesaikan secara hukum.
Terakhir, bila diperlukan Walikota Tamrin bisa turun tangan untuk mendinginkan persoalan. Sehingga masalah di Lealea selesai secara permanen.(***)
Sebetulnya, bila Polisi lebih tegas, amukan warga Rabu (30/1) malam lalu, tidak perlu terjadi. Sebab, tahun sebelumnya, kasus serupa pernah meletup, demo anarkis yang terjadi pada 18 Juli 2012 berujung pengrusakan Kantor Lurah Lowulowu. Namun empat hari setelah diamankan, Polisi memulangkan delapan pendemo yang sempat ditahan dengah alasan tidak cukup bukti.
Ironisnya, sampai hari ini, Polisi belum menangkap seorang pun tersangka pengrusakan fasilitas pemerintah tersebut. Padahal, kerugiannya ditaksir ratusan juta rupiah.
Di sisi lain, Polisi bergerak cepat meringkus Hamzah, mantan Lurah Lowulowu karena tindakannya diduga menampar anak di bawah umur. Padahal perbuatan tersebut dilakukan karena kesal dengan sang anak yang diduga mengeluarkan kalimat bernada tidak menyenangkan terkait aktivitas pertambangan PT BIS kepadanya. Bahkan dia kini menjadi terpidana, dan diancam tujuh bulan penjara.
Bila aparat bisa tegas terhadap sang lurah, mestinya mereka bersikap tegas pula terhadap pelaku pengrusakan Kantor Lurah. Dengan demikian, emosi warga bisa dikendalikan. Mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengambil tindakan main hakim sendiri, sebab ada konsekuensi hukum yang bakal mereka dapatkan.
Namun karena aksi pengrusakan seolah tidak tersentuh hukum itulah yang membuat sekelompok orang di sana bisa saja merasa tindakannya dibenarkan. Buntutnya, terjadi lagi aksi pengrusakan yang menimpa fasilitas pribadi empat warga di sana.
Maka itu, untuk mendinginkan suasana, mestinya aparat bersikap tegas. Jadikan hukum sebagai panglima. Jangan menjadi "pemadam kebakaran", yang turun ke lapangan ketika persoalan terjadi. Tapi mestinya lebih tanggap, dengan mengambil tindakan prefentif atau pencegahan. Tidak hanya mengandalkan tindakan kuratif atau mengobati, yang terjun ke lokasi saat masalah terjadi.
Siapa saja yang bersalah harus diproses hukum. Bukan saja warga, termasuk aparat pemerintah setempat, termasuk PT BIS.
Dengan demikian, polemik di sana bisa dipadamkan. Bukan sebaliknya, terus menjadi "bom waktu" yang siap meledak kapan pun.
Nah, dalam hal ini, untuk menjaga agar tercipta Kamtibmas yang kita harapkan bersama, maka semua pihak harus menahan diri. Ingat, kekerasan atau aksi anarkis, bukanlah solusi, tapi hanya akan menambah masalah baru. Agar lebih elok, maka semua persoalan harus diselesaikan secara hukum.
Terakhir, bila diperlukan Walikota Tamrin bisa turun tangan untuk mendinginkan persoalan. Sehingga masalah di Lealea selesai secara permanen.(***)
Fit and Proper Test: Kompeten atau Impoten
Catatan: Irwansyah Amunu
ENAM hari sudah Tamrin resmi menggantikan DR Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau. Sayangnya, momen bersejarah pelantikannya, Rabu (30/1) lalu, saya tidak berada di Baubau karena bertepatan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar BPP Harian Fajar di Makassar. Saya tiba di Baubau setelah pelantikan.
Namun demikian, hari ke-2 UKW digelar, saat Amirul masih menjabat walikota, saya sempat mengontak sejumlah kolega dan sumber berita bahwa saya akan menghubungi bila tim penguji dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta saya menghubungi mereka. Sejumlah nama yang saya tuliskan, diantaranya AS Tamrin. Selain itu, DR Amirul Tamim, Umar Samiun, LM Yamin, AKBP Fahrurozi, Ahmad Arfa, Amril Tamim, DR Ansir, DR Andi Tenri, dan La Masikamba. Masih ada sejumlah nama lainnya, total berjumlah 20 orang.
Dari beberapa nama yang saya tuliskan, penguji hanya meminta menghubungi Amirul, Umar Samiun, dan LM Yamin. Alhamdulillah, setelah mengikuti seluruh rangkaian tes, saya dinyatakan lulus UKW level utama. Untuk diketahui, kompetensi wartawan tiga tingkatan, muda, madya, dan utama.
Beruntung, saya merupakan wartawan pertama di jazirah Buton Raya yang lulus UKW level utama. Mungkin karena baru saya yang mengikuti UKW, maka lebih beruntung lagi karena saya merupakan satu-satunya wartawan di Buton Raya yang dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers. Dan akan mendapatkan kartu yang diteken Bagir Manan, Ketua Dewan Pers. Kenapa Dewan Pers? Karena peserta hasil UKW yang lulus tersebut akan dikirimkan ke Dewan Pers untuk mendapatkan nomor kartu.
Mengapresiasi kelulusan tersebut, Kepala Redaksi Fajar, Faisal Syam menyatakan hasil UKW menjadi indikator kualitas wartawan. Sekaligus membedakan wartawan yang kompeten atau impoten. Karena peserta pelatihan dari Fajar Grup, membuktikan jebolannya kompeten. Apalagi peserta pelatihan semuanya dari Fajar Grup, diantaranya Radar Buton, Kendari Pos, Fajar Tv, Kendari Ekspres, Radar Sulbar, Radar Bone, Radar Bulukumba, Palopo Pos, Pare Pos, dan Timor Ekspres.
Lulus UKW, saya kembali menghubungi sejumlah rekan tadi, rata-rata mengucapkan selamat atas kelulusan saya. Termasuk AS Tamrin yang mengirimkan pesan pendek (SMS) berbunyi: Als, SAYA mengucapkan selamat dan Sukses atas kelulusan Bpk, tentu atas kemampuan dan prestasi Bpk dlm profesi yg sdh mapan, SY merasa belum pernah berkontribusi atas prestasi Bpk tsb, sepenuhnya atas kualitas kapasitas Bpk...., mdh2an kesuksesan Bpk hari ini menjadi tangga bagi kesuksesan selanjutnya, semoga TUHAN YMK meridhoi dan merakhmati, wass, terima kasih.
Nah, dari pengalaman pribadi ini saya hendak memparalelkan dengan nafas awal pemerintahan Baubau sekarang di bawah kendali Tamrin. Sebab, dia berencana juga melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan kepada pejabat Pemkot. Kurang lebih sama dengan yang saya alami di Makassar, awal pekan lalu.
Suatu hal yang mengejutkan, ketika ditanya wartawan soal mutasi pejabat, dia menyatakan tidak ingin terburu-buru melakukannya. Ia hendak menyelami para pejabat sekarang melalui fit and proper test, apakah mereka tetap dibiarkan pada jabatannya, atau diganti.
Ini sekaligus meruntuhkan rumor yang selama ini berkembang, bahwa bila berkuasa, pasangan Tamrin-Maasra (Tampil Mesra) akan melakukan mutasi termasuk me-non job-kan sejumlah pejabat. Nama pejabat baru, pejabat yang dimutasi sudah ada, lengkap beserta tanggal pelantikannya.
Kita berharap fit and proper test berjalan objektif, sehingga akan terlihat mana pejabat yang layak, dan tidak. Indikatornya, apakah mereka memahami Tupoksinya atau tidak. Kemudian, bagaimana kesesuainnya dengan visi misi Pemkot dan Tampil Mesra ke depan.
Tujuannya, tentu untuk membawa "kapal" yang bernama Baubau kian melesat cepat dan jauh ke depan. Semakin maju sesuai harapan rakyat. Bukan jalan di tempat, atau lebih parah lagi mundur ke belakang.
Maka itu, pihak yang melakukan propert test pun harus kompeten. Sehingga out put-nya pun kompeten.
Bila tidak maka, proper test yang dilakukan hanya bersifat sandiwara. Karena hasilnya sudah bisa ditebak, sesuai selera dan kedekatan. Bukan objektifitas apalagi rasionalitas. Sehingga hasilnya sesuai dengan nama-nama rumor yang berkembang. Dengan kata lain "kunci jawabannya" atau nama-nama pejabat yang bakal mengisi kursi kabinetnya sudah ada.
Sehingga harapan lahirnya pejabat kompeten, jauh dari kenyataan. Tentu hal ini bukan pilihan Tamrin. Apalagi dia telah lama, puluhan tahun malang-melintang di dunia birokrasi. Bahkan mampu menembus eselon II BPN Pusat dengan menempati jabatan salah satu direktur di sana. Tidak mungkin Ketua PAN ini bisa menebus posisi penting tersebut kalau dengan modal pas-pasan. Tentulah dia memiliki modal kepintaran.
Alhasil, publik berharap fit and proper test yang dilakukan akan melahirkan pejabat yang kompeten, mampu menjalankan tugas sesuai harapan, bukan impoten yang hampa kreativitas. Ya, hasil fit and proper test: kompeten atau impoten.(one.radarbuton@gmail.com)
ENAM hari sudah Tamrin resmi menggantikan DR Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau. Sayangnya, momen bersejarah pelantikannya, Rabu (30/1) lalu, saya tidak berada di Baubau karena bertepatan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar BPP Harian Fajar di Makassar. Saya tiba di Baubau setelah pelantikan.
Namun demikian, hari ke-2 UKW digelar, saat Amirul masih menjabat walikota, saya sempat mengontak sejumlah kolega dan sumber berita bahwa saya akan menghubungi bila tim penguji dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta saya menghubungi mereka. Sejumlah nama yang saya tuliskan, diantaranya AS Tamrin. Selain itu, DR Amirul Tamim, Umar Samiun, LM Yamin, AKBP Fahrurozi, Ahmad Arfa, Amril Tamim, DR Ansir, DR Andi Tenri, dan La Masikamba. Masih ada sejumlah nama lainnya, total berjumlah 20 orang.
Dari beberapa nama yang saya tuliskan, penguji hanya meminta menghubungi Amirul, Umar Samiun, dan LM Yamin. Alhamdulillah, setelah mengikuti seluruh rangkaian tes, saya dinyatakan lulus UKW level utama. Untuk diketahui, kompetensi wartawan tiga tingkatan, muda, madya, dan utama.
Beruntung, saya merupakan wartawan pertama di jazirah Buton Raya yang lulus UKW level utama. Mungkin karena baru saya yang mengikuti UKW, maka lebih beruntung lagi karena saya merupakan satu-satunya wartawan di Buton Raya yang dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers. Dan akan mendapatkan kartu yang diteken Bagir Manan, Ketua Dewan Pers. Kenapa Dewan Pers? Karena peserta hasil UKW yang lulus tersebut akan dikirimkan ke Dewan Pers untuk mendapatkan nomor kartu.
Mengapresiasi kelulusan tersebut, Kepala Redaksi Fajar, Faisal Syam menyatakan hasil UKW menjadi indikator kualitas wartawan. Sekaligus membedakan wartawan yang kompeten atau impoten. Karena peserta pelatihan dari Fajar Grup, membuktikan jebolannya kompeten. Apalagi peserta pelatihan semuanya dari Fajar Grup, diantaranya Radar Buton, Kendari Pos, Fajar Tv, Kendari Ekspres, Radar Sulbar, Radar Bone, Radar Bulukumba, Palopo Pos, Pare Pos, dan Timor Ekspres.
Lulus UKW, saya kembali menghubungi sejumlah rekan tadi, rata-rata mengucapkan selamat atas kelulusan saya. Termasuk AS Tamrin yang mengirimkan pesan pendek (SMS) berbunyi: Als, SAYA mengucapkan selamat dan Sukses atas kelulusan Bpk, tentu atas kemampuan dan prestasi Bpk dlm profesi yg sdh mapan, SY merasa belum pernah berkontribusi atas prestasi Bpk tsb, sepenuhnya atas kualitas kapasitas Bpk...., mdh2an kesuksesan Bpk hari ini menjadi tangga bagi kesuksesan selanjutnya, semoga TUHAN YMK meridhoi dan merakhmati, wass, terima kasih.
Nah, dari pengalaman pribadi ini saya hendak memparalelkan dengan nafas awal pemerintahan Baubau sekarang di bawah kendali Tamrin. Sebab, dia berencana juga melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan kepada pejabat Pemkot. Kurang lebih sama dengan yang saya alami di Makassar, awal pekan lalu.
Suatu hal yang mengejutkan, ketika ditanya wartawan soal mutasi pejabat, dia menyatakan tidak ingin terburu-buru melakukannya. Ia hendak menyelami para pejabat sekarang melalui fit and proper test, apakah mereka tetap dibiarkan pada jabatannya, atau diganti.
Ini sekaligus meruntuhkan rumor yang selama ini berkembang, bahwa bila berkuasa, pasangan Tamrin-Maasra (Tampil Mesra) akan melakukan mutasi termasuk me-non job-kan sejumlah pejabat. Nama pejabat baru, pejabat yang dimutasi sudah ada, lengkap beserta tanggal pelantikannya.
Kita berharap fit and proper test berjalan objektif, sehingga akan terlihat mana pejabat yang layak, dan tidak. Indikatornya, apakah mereka memahami Tupoksinya atau tidak. Kemudian, bagaimana kesesuainnya dengan visi misi Pemkot dan Tampil Mesra ke depan.
Tujuannya, tentu untuk membawa "kapal" yang bernama Baubau kian melesat cepat dan jauh ke depan. Semakin maju sesuai harapan rakyat. Bukan jalan di tempat, atau lebih parah lagi mundur ke belakang.
Maka itu, pihak yang melakukan propert test pun harus kompeten. Sehingga out put-nya pun kompeten.
Bila tidak maka, proper test yang dilakukan hanya bersifat sandiwara. Karena hasilnya sudah bisa ditebak, sesuai selera dan kedekatan. Bukan objektifitas apalagi rasionalitas. Sehingga hasilnya sesuai dengan nama-nama rumor yang berkembang. Dengan kata lain "kunci jawabannya" atau nama-nama pejabat yang bakal mengisi kursi kabinetnya sudah ada.
Sehingga harapan lahirnya pejabat kompeten, jauh dari kenyataan. Tentu hal ini bukan pilihan Tamrin. Apalagi dia telah lama, puluhan tahun malang-melintang di dunia birokrasi. Bahkan mampu menembus eselon II BPN Pusat dengan menempati jabatan salah satu direktur di sana. Tidak mungkin Ketua PAN ini bisa menebus posisi penting tersebut kalau dengan modal pas-pasan. Tentulah dia memiliki modal kepintaran.
Alhasil, publik berharap fit and proper test yang dilakukan akan melahirkan pejabat yang kompeten, mampu menjalankan tugas sesuai harapan, bukan impoten yang hampa kreativitas. Ya, hasil fit and proper test: kompeten atau impoten.(one.radarbuton@gmail.com)
Langganan:
Postingan (Atom)