Harus Lebih Cantik dari Kabupaten, Bangun Kantor Kembar di Palagimata
PALAGIMATA tidak hanya akan menjadi lokasi Kantor Walikota Baubau, di sana bakal dibangun kantor kembar. Berikut penuturan Kadis PU, Abdul Rahim SE kepada wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.
Laporan: Irwansyah Amunu
---Program unggulan apa yang bisa dilakukan dalam tahun ini, terkait dengan aspek Ke-PU-an? Apalagi dalam strategi empat pilar pembangunan Baubau, salah satunya infrastruktur. Artinya salah satu pilarnya di PU?
Untuk tahun ini secara fisik, tentu saya harus melaksanakan mau atau tidak mau melaksanakan amanah APBD 2013, yang ditetapkan tahun 2012. Nah itu terdiri dari beberapa peningkatan jalan, beberapa pembukaan jalan baru, pembangunan jembatan, ada pembangunan fasilitas air bersih, dan setelah kami evaluasi, programn kegiatan yang benar-benar menyentuh dan berpihak pada masyarakat akan segera kami laksanakan.
Tetapi bagi program-program atau kegiatan yang kami nilai tidak menyentuh langsung masyarakat akan kita pending, nah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ini
, kami juga sudah melakukan langkah-langkah dan hari ini masih dalam tahap penyusunan desain perencanaan. Insya Allah pada akhir bulan ini sudah selesai, sehingga mulai pada bulan enam, mulai eksyen fisiknya. Jadi masyarakatnya bisa memahami ini, prosesnya ini harus berjalan, tidak bisa kami dengan 100 hari langsung mau melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik.
---Ada mekanisme?
Ya ada mekanisme, ada proses. Dan ini sudah kami kawal. Insya Allah pada bulan enam nanti kami mulai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik.
Tentang ada grand strategi untuk ke depan, saya juga beberapa hari lalu sudah melontarkan ide-ide saya, bahwa Kota Baubau ini adalah kota dan wajahnya harus lebih cantik dari kabupaten. Oleh karena itu maka saya sudah merencanakan untuk tahun 2014 nanti kami akan membangun kantor kembar di Palagimata. Yang hari ini sudah ada kantor walikota dan saya akan mencoba mengusulkan kepada pimpinan saya dan kepada DPRD, pembangunan kantor DPRD yang representatif.
Kasihan lho kalau lihat kantor DPRD Kota Baubau. Coba kalau misalnya jalan-jalan di Pasarwajo, Kabupaten Buton lihat kantor DPRD-nya begitu megah, didukung dengan fasilitas yang memadai
, kita bagaimana?
Oleh karena itu, maka konsen kita juga moga-moga ini tahun 2014 kita akan bisa merencanakan pembangunan kantor DPRD yang representatif dan megah.
---Melanjutkan APBD yang ketuk palu tahun kemarin, bagaiman kaitannya dengah Islamic Center? Apakah bisa diselesaikan tahun ini? Atau belum dituntaskan?
Di dalam program kegiatan kita tahun
2013 juga ada kegiatan kami dalam rangka penyelesaian islamic center, ada porsi sekitar Rp 3 miliar lebih, dan memang itu akan segera kita realisasikan.
---Artinya PU ini menjawab program kerja yang dicangkan TAMPIL MESRA, disamping itu dan disisi lain ada kontinuitas, kesinambungan?
Ya, kontulitas, kesinambungan.
--Tahun 2013, intinya dalam 100 hari kerja PU sudah melakukan penguatan-penguatan agar mengikuti dan bisa memberikan dukungan kuat terhadap visi misi TAMPIL MESRA. Apakah sudah bisa dipikul beban itu?
Saya yakin, jadi melalui konsolidasi staf yang bagus, hari ini saya melihat kami sudah kompak dan sangat siap untuk bisa merencanakan. Bisa meletakkan dasar-dasar perencanaan yang bagus, tentu didukung dengan survei dan pendataan. Dalam rangka menyajikan data base yang betul-betul bagus untuk menentukan skala-skala priritas pembangunan di 2014.
Itu tadi baru dalam konteks survei dan bina marga, nah ini yang banyak kegiatan kami justru di bidang cipta karya. Yang pertama-tama yang harus kami lakukan kaitannya dengan pemanfaatan RUsunawa untuk adik-adik mahasiswa.
Jadi hari ini sementara dipersiapkan kelembagaannya. insya Allah sudah ada Pak Walikota sudah bisa disahkan kelembagaannya dan beberapa hari ini kami sudah melakukan pertemuan dalam rangka percepatan pemanfaatan Rusunawa ini dengan yang mewakili Kemeterian Perumahan, instansi terkait, ditambah dengan PDAM dan PLN, dalam rangka untuk mendukung penerangan dan air bersih.
Ketika kelembagaannya sudah ada, PDAM akan segera masuk dengan listriknya tentu saja, sehingga harapan kita pada akhir bulan lima ini atau pertengahan bulan enam, sudah bisa kita dimanfaatkan. Rusunawa itu ada 98 kamar, masing-masing kamar empat orang berarti kita bisa menampung adik-adik mahasiswa kurang lebih 400 orang.
--Rusunawan yang baru di Wameo?
Sudah terhuni tinggal kami akan menyempurnakan manajemennya.
---Bagaimana dengan Rusunawa baru, dua twin blok di Kotamara?
Yang baru, kami sudah membangun komunikasi dengan pelaksananya, harapan kita bahwa akhir Mei selesai dan segera akan kami manfaatkan. Oleh karena itu maka nanti diperubahan anggaran kami akan mengusulkan tentang anggaran listrik dan airnya karena itu sharing kita.
----Tahun ini dimanfaatkan?
Insya Allah. Insya Allah.(***)
Minggu, 12 Mei 2013
Kamis, 09 Mei 2013
Teropong 100 Hari Kerja TAMPIL MESRA dari PU (1)
Gagas Ring Road, Tuntaskan Jembatan Siratal Mustaqim
BERDASARKAN almanak, kemarin merupakan 100 hari kerja AS Tamrin-Wa Ode Maasra Manarfa (TAMPIL MESRA). Apa saja gagasan dan langkah yang sudah diambil Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai institusi teknis berkaitan dengan infrastruktur? Berikut petikan wawancara Kadis PU, Abdul Rahim SE didampingi dua Kabidnya, Yudi Masril ST MT (Survey dan Pendataan), dan Muhammad Ashar ST MEng (Cipta Karya) kepada wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.
Laporan: Irwansyah Amunu
---Apa saja yang dilakukan PU untuk mendeskripsikan visi misi TAMPIL MESRA dalam masa 100 hari kerjanya?
Mengkonsolidasikan SDM di PU dan penyiapan basis data, sehingga kita memiliki kekuatan. Penyiapan sistem pendataan melalui survei-survei. Nah ini juga secara operasional bisa dilihat dari kemarin di semua kelurahan sudah mengadakan Musrenbang.
Lalu kami merekap semua usulan-usulan ini, dan selanjutnya kami tidak hanya bekerja di atas meja, tapi kami turun secara langsung dengan berbagi tugas semua staf turun melakukan survei dan pendataan, sehingga benar-benar bisa kita melakukan skala-skala prioritas. Kegiatan-kegiatan mana yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan mana yang sangat dibutuhkan, kegiatan-kegiatan mana yang bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, itu tentu menjadi prioritas kami.
Jadi, kami mencoba meninggalkan pola-pola lama, yang cuma dikalkulasi di atas meja, atau berdasarkan saran masukan dari seseorang. Tapi kami betul-betul melakukan identifikasi yang akurat.
Yudi Masril menambahkan, sampai akhir periode walikota 2008-2013, Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau sama sekali belum memiliki basis data ke-PU-an, sehingga menjadi konsen kami dalam 100 hari masa kepemimpinan TAMPIL MESRA adalah membangunan sistem basis data ke-PU-an yang meliputi bidang cipta karya dan bina marga, sistem yang kami kembangkan sekarang adalah sistem basis data spasial. Sekarang ini untuk basis data bidang bina marga kami sudah rampungkan sekitar 80 persen, atribut data yang kami inputkan antara lain nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, jenis jalan, status jalan, tentunya koordinat jalan, tahun pemeliharaan terakhir, kondisi jalan dan lain-lain. Sedangkan di bidang cipta karya kami telah menyelesaikan peta drainase, irigasi serta peta sarana dan prasarana perkotaan lainnya, sementara ini konsen pada pemetaan rumah-rumah penduduk di seluruh kota Baubau yang akan kami lengkapi dengan data kepemilikan rumah, struktur bangunan rumah, status IMB rumah, kondisi sanitasi rumah dan lain-lain, serta dilengkapi dengan foto rumah itu sendiri.
Untuk di bidang survei, kami sementara ini sedang melakukan survei terhadap usulan-usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang Kelurahan bulan Februari yang lalu. Selain itu pula, kami sementara melakukan survei beberapa hal yang sangat penting dan mendesak untuk kami lakukan, seperti program Pak Walikota dan Ibu Wakil Walikota yang merupakan janji politik semasa beliau berkampanye, salah satu diantaranya adalah rencana pembangunan jalan di Kelurahan Liwuto dan Sukanaeyo. Untuk tahap awal ini kami rencanakan pembangunan jalan antara dermaga Liwuto sampai dermaga Sukanaeyo dengan panjang lebih kurang 1.200 meter.
Beberapa survei lainnya yang tidak kalah penting adalah survey rumah tidak layak huni yang akan kami usulkan ke Kemenpera untuk mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya yang tahun ini kami usulkan lebih kurang 400 rumah, kemudian survei lokasi untuk usulan perumahan PNS yang kami akan tindak lanjuti dalam bentuk proposal. Berikutnya adalah survei penentuan lokasi untuk IPAL Komunal yang tahun ini kita mendapat bantuan untuk tiga lokasi, kemudian kami sedang mempersiapkan proposal untuk pengusulan pembangunan jembatan kotamara yang rencananya kami usulkan untuk dianggarakan APBN, serta kami sedang survei untuk rencana pembangunan jalan lingkar luar (Ring Road) Kota Baubau sepanjang lebih kurang 41,5 KM sebagaimana sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau 2011-2030.
---Kembali ke Kadis PU, intinya pendataan dan penguatan SDM di PU?
Ya, pendataan dan penguatan SDM.
--Terkait dengan program kesejahteraan masyarakat yang paling bersentuhan dengan PU, seperti apa?
Kalau lingkup kami adalah penyiapan infrastruktur. Tentunya ini secara operasional dibagi dalam dua bidang, bidang bina marga dan cipta karya. Di bidang bina marga kami sudah mengadakan evaluasi terlebih dahulu terjadap kegiatan-kegiatan yang diamanahkan APBD, termasuk juga kegiatan-kegiatan cipta karya.
Di dalamnya itu kami melihat ada beberapa kegiatan yang kami anggap tidak mengacu kepada visi misi pak walikota, tidak berpihak kepada masyarakat, belum mendesak ya, untuk dilaksanakan. Oleh karena itu kami mencoba usulkan pada pimpinan, dan moga-moga mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk kita pending dan kami alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat.
Contoh soal misalnya ruas jalan dari Jembatan Gantung yang menuju ke mall, lalu kemudian belok ke Pantai Kamali, untuk tahun ini di hotmiks lagi. Lalu kemudian mulai dari Rumah Sakit lama, turun ke Masjid Raya, Terminal Lama, lalu akhirnya di Jembatan Gantung, itu juga akan dihotmiks. Dan kami sudah melakukan survei, melihat secara langsung, kami sudah mempelajari. Berdasarkan ekonomis maupun kondisi fisik kami menilai masih sangat bagus dan belum perlu, belum mendesak untuk dihotmis.
Ini kemudian kami mengusulkan kepada pimpinan, dan lagi-lagi moga-moga mendapatkan persetujuan DPR untuk kita dialihkan apakah diperubahan atau dikegiatan 2014.
--Kira-kira pengalihannya yang lebih bersentuhan dengan masyarakat, infrastruktur seperti apa?
Saya belum bisa mengatakann secara spesifik, tetapi kami akan mencoba untuk melihat hasil-hasil usulan-usulan masyarakat Musrenbang dan kami akan mengadakan identifikasi.
Dan kami akan melakukan skala prioritas. Kalau katakan misalnya ada usulan misalnya ada genangan air banjir seperti di Bataraguru yang kita anggap sangat meresahkan masyarakat, dan bisa dilaksanakan apakah diperubahan atau 2014, maka itu yang akan diprioritaskan.
---Bagaimanana pula dengan rumah tidak layak huni, yang dilobi dalam waktu 100 hari kerja ini?
Jadi tadi, saya bicara data-data survei. Untuk mendapatkan dasar-dasar yang kuat terhadap perencanaan ini karena kami menganggap, bahwa bidang survei ini merupakan dapur dari pembangunan infratruktur kita sehingga ini harus kuat dan ini kita sudah mengambil langkah-langkah untuk menyusun basis data sehingga kemudian nantinya kita tidak bingung lagi dalam menentukan skala prioritas. Itu bidang survei.
Di bidang binamarga, sebelum kita ke cipta karya, karena tadi yang ditanyakan cipta karya, di bidang binamarga kami sudah mengadakan identifikasi dan perencanaan terhadap pembangunan infrastruktur jalan, yaitu ring road (jalan lingkar). Tidak mungkin dibiayai dari APBD karena angaran yang besar. Oleh karena itu, maka kami sudah mengambil langkah-langkah untuk pemanfaatan dana PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Saya sudah beberapa kali ke sana, dan itu kita mendapatkan lampu hijau untuk pembiayaan ini, melalui PIP.
---Panjangnya 41 kilometer lebih?
Ya, dan tentu itu mungkin tidak akan sekaligus, kita akan sesuakan dengan kondisi kemampuan keuangan kita. Tapi Yang pasti permohonan PIP kita Rp 200 miliar. Jadi di PIP itu yang kita usulkan, pertama, mengenai pembangunan jalan ring road. Terdiri dari dua jalur, pertama dari Waborobo-Bungi sepanjang 10, 89975 kilometer. Kedua, dari Sulaa hingga Ngkaring-ngkaring sepanjang 30,560 kilometer, total 41 kilometer lebih.
Kedua, dalam rangka untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana air bersih. Sehingga harapan kita dalam waktu, minimal lima tahun periode pak walikota ini, kita sudah bisa melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
--1x24 jam?
Ya, 1x24 jam. Harapan kita, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mendukung sarana dan prasarana rumah sakit, karena memang ini juga salah satu kendala kita, keluhan-keluhan masyarakat dalam rangka pelayanan rumah sakit ini, tapi harus juga kita pahami bahwa mungkin adanya kelambatan-kelambatan yang terjadi lebih juga diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, melalui ini kita juga akan suport.
Kemudian keempat, mendukung penerangan jalan. Karena kita ini kota, bukan kabupaten. Dalam benak kita, kalau dia kota wajahnya harus lebih cantik dari kabupaten. Oleh karena itu maka dengan dukungan dari penerangan jalan ini kita harapkan di malam hari kota Baubau ini menyala.
Disampung itu tadi untuk bidang bina marga juga kami sudah mengadakan pendekatan-pendekatan di Kementerian PU, untuk mengusulkan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pantai Kamali dengan Kotamara, anggarannya sekitar Rp 150 miliar. Sehingga kami harus menyusun proposal yang betul-betul rasional. Dan tentu ini karena anggarannya besar kami juga akan mintakan persetujuan dari Pak Gub.
---Jembatan Siratal Mustaqim?
Ya. Kira-kira itu.
Nah, terkait PIP, hari ini bukan lagi penjajakan, kemarin dua kali saya kesana masih tahap penjajakan, tapi sekarang sudah mulai tahap konsultasi. Bahkan ini sudah komunikasikan dengan teman-teman anggota dewan, dan sudah mendapatkan respon dari mereka.
---Jalan ring road, dari 41 kilometer berapa kilometer yang bisa dikerjakan tahun ini?
Belum.
---Tapi masuk dalam grand design?
Tapi masuk dalam grand design ke depan. Dan harapan kita kalau betul komunikasi dengan PIP bisa berjalan lancar, kita juga harus satu persepsi semua, termasuk dukungan dengan DPRD. Kita sudah komunikasi dengan teman-teman DPRD. Mereka juga responding dengan ini, sehingga harapan kita
bahwa fasilitas ini tuntas pada beberapa bulan ini, sehingga 2014 nanti tuntas masuk dalam APBD kita. Sehingga kita sudah bisa bergerak di lapangan.(***)
BERDASARKAN almanak, kemarin merupakan 100 hari kerja AS Tamrin-Wa Ode Maasra Manarfa (TAMPIL MESRA). Apa saja gagasan dan langkah yang sudah diambil Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai institusi teknis berkaitan dengan infrastruktur? Berikut petikan wawancara Kadis PU, Abdul Rahim SE didampingi dua Kabidnya, Yudi Masril ST MT (Survey dan Pendataan), dan Muhammad Ashar ST MEng (Cipta Karya) kepada wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.
Laporan: Irwansyah Amunu
---Apa saja yang dilakukan PU untuk mendeskripsikan visi misi TAMPIL MESRA dalam masa 100 hari kerjanya?
Mengkonsolidasikan SDM di PU dan penyiapan basis data, sehingga kita memiliki kekuatan. Penyiapan sistem pendataan melalui survei-survei. Nah ini juga secara operasional bisa dilihat dari kemarin di semua kelurahan sudah mengadakan Musrenbang.
Lalu kami merekap semua usulan-usulan ini, dan selanjutnya kami tidak hanya bekerja di atas meja, tapi kami turun secara langsung dengan berbagi tugas semua staf turun melakukan survei dan pendataan, sehingga benar-benar bisa kita melakukan skala-skala prioritas. Kegiatan-kegiatan mana yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan mana yang sangat dibutuhkan, kegiatan-kegiatan mana yang bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, itu tentu menjadi prioritas kami.
Jadi, kami mencoba meninggalkan pola-pola lama, yang cuma dikalkulasi di atas meja, atau berdasarkan saran masukan dari seseorang. Tapi kami betul-betul melakukan identifikasi yang akurat.
Yudi Masril menambahkan, sampai akhir periode walikota 2008-2013, Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau sama sekali belum memiliki basis data ke-PU-an, sehingga menjadi konsen kami dalam 100 hari masa kepemimpinan TAMPIL MESRA adalah membangunan sistem basis data ke-PU-an yang meliputi bidang cipta karya dan bina marga, sistem yang kami kembangkan sekarang adalah sistem basis data spasial. Sekarang ini untuk basis data bidang bina marga kami sudah rampungkan sekitar 80 persen, atribut data yang kami inputkan antara lain nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, jenis jalan, status jalan, tentunya koordinat jalan, tahun pemeliharaan terakhir, kondisi jalan dan lain-lain. Sedangkan di bidang cipta karya kami telah menyelesaikan peta drainase, irigasi serta peta sarana dan prasarana perkotaan lainnya, sementara ini konsen pada pemetaan rumah-rumah penduduk di seluruh kota Baubau yang akan kami lengkapi dengan data kepemilikan rumah, struktur bangunan rumah, status IMB rumah, kondisi sanitasi rumah dan lain-lain, serta dilengkapi dengan foto rumah itu sendiri.
Untuk di bidang survei, kami sementara ini sedang melakukan survei terhadap usulan-usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang Kelurahan bulan Februari yang lalu. Selain itu pula, kami sementara melakukan survei beberapa hal yang sangat penting dan mendesak untuk kami lakukan, seperti program Pak Walikota dan Ibu Wakil Walikota yang merupakan janji politik semasa beliau berkampanye, salah satu diantaranya adalah rencana pembangunan jalan di Kelurahan Liwuto dan Sukanaeyo. Untuk tahap awal ini kami rencanakan pembangunan jalan antara dermaga Liwuto sampai dermaga Sukanaeyo dengan panjang lebih kurang 1.200 meter.
Beberapa survei lainnya yang tidak kalah penting adalah survey rumah tidak layak huni yang akan kami usulkan ke Kemenpera untuk mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya yang tahun ini kami usulkan lebih kurang 400 rumah, kemudian survei lokasi untuk usulan perumahan PNS yang kami akan tindak lanjuti dalam bentuk proposal. Berikutnya adalah survei penentuan lokasi untuk IPAL Komunal yang tahun ini kita mendapat bantuan untuk tiga lokasi, kemudian kami sedang mempersiapkan proposal untuk pengusulan pembangunan jembatan kotamara yang rencananya kami usulkan untuk dianggarakan APBN, serta kami sedang survei untuk rencana pembangunan jalan lingkar luar (Ring Road) Kota Baubau sepanjang lebih kurang 41,5 KM sebagaimana sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau 2011-2030.
---Kembali ke Kadis PU, intinya pendataan dan penguatan SDM di PU?
Ya, pendataan dan penguatan SDM.
--Terkait dengan program kesejahteraan masyarakat yang paling bersentuhan dengan PU, seperti apa?
Kalau lingkup kami adalah penyiapan infrastruktur. Tentunya ini secara operasional dibagi dalam dua bidang, bidang bina marga dan cipta karya. Di bidang bina marga kami sudah mengadakan evaluasi terlebih dahulu terjadap kegiatan-kegiatan yang diamanahkan APBD, termasuk juga kegiatan-kegiatan cipta karya.
Di dalamnya itu kami melihat ada beberapa kegiatan yang kami anggap tidak mengacu kepada visi misi pak walikota, tidak berpihak kepada masyarakat, belum mendesak ya, untuk dilaksanakan. Oleh karena itu kami mencoba usulkan pada pimpinan, dan moga-moga mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk kita pending dan kami alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat.
Contoh soal misalnya ruas jalan dari Jembatan Gantung yang menuju ke mall, lalu kemudian belok ke Pantai Kamali, untuk tahun ini di hotmiks lagi. Lalu kemudian mulai dari Rumah Sakit lama, turun ke Masjid Raya, Terminal Lama, lalu akhirnya di Jembatan Gantung, itu juga akan dihotmiks. Dan kami sudah melakukan survei, melihat secara langsung, kami sudah mempelajari. Berdasarkan ekonomis maupun kondisi fisik kami menilai masih sangat bagus dan belum perlu, belum mendesak untuk dihotmis.
Ini kemudian kami mengusulkan kepada pimpinan, dan lagi-lagi moga-moga mendapatkan persetujuan DPR untuk kita dialihkan apakah diperubahan atau dikegiatan 2014.
--Kira-kira pengalihannya yang lebih bersentuhan dengan masyarakat, infrastruktur seperti apa?
Saya belum bisa mengatakann secara spesifik, tetapi kami akan mencoba untuk melihat hasil-hasil usulan-usulan masyarakat Musrenbang dan kami akan mengadakan identifikasi.
Dan kami akan melakukan skala prioritas. Kalau katakan misalnya ada usulan misalnya ada genangan air banjir seperti di Bataraguru yang kita anggap sangat meresahkan masyarakat, dan bisa dilaksanakan apakah diperubahan atau 2014, maka itu yang akan diprioritaskan.
---Bagaimanana pula dengan rumah tidak layak huni, yang dilobi dalam waktu 100 hari kerja ini?
Jadi tadi, saya bicara data-data survei. Untuk mendapatkan dasar-dasar yang kuat terhadap perencanaan ini karena kami menganggap, bahwa bidang survei ini merupakan dapur dari pembangunan infratruktur kita sehingga ini harus kuat dan ini kita sudah mengambil langkah-langkah untuk menyusun basis data sehingga kemudian nantinya kita tidak bingung lagi dalam menentukan skala prioritas. Itu bidang survei.
Di bidang binamarga, sebelum kita ke cipta karya, karena tadi yang ditanyakan cipta karya, di bidang binamarga kami sudah mengadakan identifikasi dan perencanaan terhadap pembangunan infrastruktur jalan, yaitu ring road (jalan lingkar). Tidak mungkin dibiayai dari APBD karena angaran yang besar. Oleh karena itu, maka kami sudah mengambil langkah-langkah untuk pemanfaatan dana PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Saya sudah beberapa kali ke sana, dan itu kita mendapatkan lampu hijau untuk pembiayaan ini, melalui PIP.
---Panjangnya 41 kilometer lebih?
Ya, dan tentu itu mungkin tidak akan sekaligus, kita akan sesuakan dengan kondisi kemampuan keuangan kita. Tapi Yang pasti permohonan PIP kita Rp 200 miliar. Jadi di PIP itu yang kita usulkan, pertama, mengenai pembangunan jalan ring road. Terdiri dari dua jalur, pertama dari Waborobo-Bungi sepanjang 10, 89975 kilometer. Kedua, dari Sulaa hingga Ngkaring-ngkaring sepanjang 30,560 kilometer, total 41 kilometer lebih.
Kedua, dalam rangka untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana air bersih. Sehingga harapan kita dalam waktu, minimal lima tahun periode pak walikota ini, kita sudah bisa melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
--1x24 jam?
Ya, 1x24 jam. Harapan kita, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mendukung sarana dan prasarana rumah sakit, karena memang ini juga salah satu kendala kita, keluhan-keluhan masyarakat dalam rangka pelayanan rumah sakit ini, tapi harus juga kita pahami bahwa mungkin adanya kelambatan-kelambatan yang terjadi lebih juga diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, melalui ini kita juga akan suport.
Kemudian keempat, mendukung penerangan jalan. Karena kita ini kota, bukan kabupaten. Dalam benak kita, kalau dia kota wajahnya harus lebih cantik dari kabupaten. Oleh karena itu maka dengan dukungan dari penerangan jalan ini kita harapkan di malam hari kota Baubau ini menyala.
Disampung itu tadi untuk bidang bina marga juga kami sudah mengadakan pendekatan-pendekatan di Kementerian PU, untuk mengusulkan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pantai Kamali dengan Kotamara, anggarannya sekitar Rp 150 miliar. Sehingga kami harus menyusun proposal yang betul-betul rasional. Dan tentu ini karena anggarannya besar kami juga akan mintakan persetujuan dari Pak Gub.
---Jembatan Siratal Mustaqim?
Ya. Kira-kira itu.
Nah, terkait PIP, hari ini bukan lagi penjajakan, kemarin dua kali saya kesana masih tahap penjajakan, tapi sekarang sudah mulai tahap konsultasi. Bahkan ini sudah komunikasikan dengan teman-teman anggota dewan, dan sudah mendapatkan respon dari mereka.
---Jalan ring road, dari 41 kilometer berapa kilometer yang bisa dikerjakan tahun ini?
Belum.
---Tapi masuk dalam grand design?
Tapi masuk dalam grand design ke depan. Dan harapan kita kalau betul komunikasi dengan PIP bisa berjalan lancar, kita juga harus satu persepsi semua, termasuk dukungan dengan DPRD. Kita sudah komunikasi dengan teman-teman DPRD. Mereka juga responding dengan ini, sehingga harapan kita
bahwa fasilitas ini tuntas pada beberapa bulan ini, sehingga 2014 nanti tuntas masuk dalam APBD kita. Sehingga kita sudah bisa bergerak di lapangan.(***)
Selasa, 07 Mei 2013
Dihadiri 25.000 Peserta, HTI Sukses Galang Komponen Umat
--Dari Dekat Muktamar Khilafah (MK) Kendari 2013
GERIMIS berganti panas, kemudian terik berganti mendung. Namun tidak sedikit pun mempengaruhi peserta Muktamar Khilafah yang datang membanjiri Stadion Lakidende Kendari, Minggu (5/5).
Laporan: Nusma, Heri Jovantri, dan Djumarno-Kendari
DIPERKIRAKAN lebih dari 25.000 peserta hadir dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Sulawesi Tenggara. Padatnya iring-iringan kendaraan membuat pihak kepolisian harus mengalihkan arus kendaraan umum yang melintas depan Stadion.
Diperkirakan sekitar 1.000 mobil dan 5.000 motor parkir di arena parkir Stadion dan halaman TVRI. Di antara kendaraan itu adalah kendaraan peserta dari luar kota Kendari yang mengangkut tidak kurang dari 5.000 peserta dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
Acara yang diawali dengan musik tradisional gambus dan nasyid dengan narasi perjuangan khilafah berhasil menyita perhatian peserta yang terdiri dari para tokoh masyarakat, politikus, intelektual, pengusaha, mahasiswa, pelajar, birokrat, petani, tukang becak, sopir, majelis taklim dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Demikian juga aksi teatrikal oleh para pelajar dan mahasiswa binaan HTI juga membuat para peserta harus berdiri, bahkan mereka naik di atas kursinya untuk menyaksikan pertunjukan yang sangat heroik ini.
Suasana mengharukan pun tercipta karena matahari yang semula terik di pagi hari, tiba-tiba dihalangi oleh awan hitam, sehingga suasana stadion menjadi demikian sejuk. Hampir seluruh peserta merasakan bahwa awan itu adalah awan yang dikirim untuk menutupi stadion Lakidende, tempat acara yang mengagungkan Allah.
Pekikan takbir dikumandangkan, syariah dan khilafah diserukan. Suasana haru lalu ditambah lagi dengan hadirnya pembicara dari kursi VVIP menuju ke panggung utama. Pembicara lokal yang terdiri atas La Ode Amrul Hasan, Fitriaman, Muh. Yasin, Wildan Abdu dan pembicara nasional seperti KH Muh SHiddiq al-Jawie dan KH Rahmat S. Labib menyerukan secara bersahutan tema Perubahan Besar Dunia menuju Khilafah.
Acara yang dipandu oleh duet MC Samsul Alam dan Eko Irwanto ini berakhir pada pukul 11.50 dengan diakhiri Refleksi dan doa yang dibacakan oleh Abu Rafiq dan Abu Hakim.[***]
GERIMIS berganti panas, kemudian terik berganti mendung. Namun tidak sedikit pun mempengaruhi peserta Muktamar Khilafah yang datang membanjiri Stadion Lakidende Kendari, Minggu (5/5).
Laporan: Nusma, Heri Jovantri, dan Djumarno-Kendari
DIPERKIRAKAN lebih dari 25.000 peserta hadir dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Sulawesi Tenggara. Padatnya iring-iringan kendaraan membuat pihak kepolisian harus mengalihkan arus kendaraan umum yang melintas depan Stadion.
Diperkirakan sekitar 1.000 mobil dan 5.000 motor parkir di arena parkir Stadion dan halaman TVRI. Di antara kendaraan itu adalah kendaraan peserta dari luar kota Kendari yang mengangkut tidak kurang dari 5.000 peserta dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
Acara yang diawali dengan musik tradisional gambus dan nasyid dengan narasi perjuangan khilafah berhasil menyita perhatian peserta yang terdiri dari para tokoh masyarakat, politikus, intelektual, pengusaha, mahasiswa, pelajar, birokrat, petani, tukang becak, sopir, majelis taklim dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Demikian juga aksi teatrikal oleh para pelajar dan mahasiswa binaan HTI juga membuat para peserta harus berdiri, bahkan mereka naik di atas kursinya untuk menyaksikan pertunjukan yang sangat heroik ini.
Suasana mengharukan pun tercipta karena matahari yang semula terik di pagi hari, tiba-tiba dihalangi oleh awan hitam, sehingga suasana stadion menjadi demikian sejuk. Hampir seluruh peserta merasakan bahwa awan itu adalah awan yang dikirim untuk menutupi stadion Lakidende, tempat acara yang mengagungkan Allah.
Pekikan takbir dikumandangkan, syariah dan khilafah diserukan. Suasana haru lalu ditambah lagi dengan hadirnya pembicara dari kursi VVIP menuju ke panggung utama. Pembicara lokal yang terdiri atas La Ode Amrul Hasan, Fitriaman, Muh. Yasin, Wildan Abdu dan pembicara nasional seperti KH Muh SHiddiq al-Jawie dan KH Rahmat S. Labib menyerukan secara bersahutan tema Perubahan Besar Dunia menuju Khilafah.
Acara yang dipandu oleh duet MC Samsul Alam dan Eko Irwanto ini berakhir pada pukul 11.50 dengan diakhiri Refleksi dan doa yang dibacakan oleh Abu Rafiq dan Abu Hakim.[***]
POLEMIK MUTASI, DPRD BAUBAU AKAN KONSULTASI KE PEMERINTAH PUSAT
SK Mutasi Pejabat Pemkot Baubau Minta Dievaluasi
BAUBAU-Menyikapi beberapa kebijakan Walikota Baubau, AS Tamrin, DPRD Kota Baubau menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah, kemarin. Dalam rapat dengar pendapat tersebut walikota diwakili Sekot Drs Ahmad Arfa MM dan Kepala BKDD Kota Baubau Rony Muhtar.
Sekot, Ahmad Arfa menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan tuntutan para PNS yang tergabung dalam Forum Penyelamat Daerah. Mengenai pembebas tugasan ratusan pejabat melalui surat keputusan walikota merupakan kebijakan yang diambil kepala daerah tentu alasan dan dasar pembebas tugasan tersebut merupakan hasil evaluasi kepala daerah.
"Terkait dengan keputusan yang dikeluarkan itu subtansinya pemberhentian berdasarkan aturan-aturan yang telah dituangkan dalam konsideren SK. Jika dalam surat keputusan tersebut ada kekeliruan, Sekda menilai hal itu merupakan masalah biasa apalagi dikerjakan oleh tangan manusia," tuturnya.
Kata dia, Terkait polemik pengangkatan pejabat impor, telah dilakukan melalui proses mulai dari kepindahannya dan diterima menjadi pegawai di Kota Baubau berdasarkan keputusan gubernur. Selain itu pengangkatan para pejabat tersebut telah melalui proses pertimbangan untuk diberikan amanah dalam mengemban jabatannya.
"Sementara mengenai pengangkatan pegawai terpidana kasus korupsi, pihaknya belum melihat ada dasar dan aturan mengenai larangan tersebut namun hal itu sudah terjadi dan dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan," tambahnya.
Sebelumnya, Sekda menghanturkan permohonan maafnya karena seyogyanya rapat dihadiri walikota namun karena AS Tamrin sementara diluar daerah untuk menghadiri undangan musyawarah nasional Apeksi di Palangkaraya sehingga dirinya ditunjuk mewakili walikota menghadiri rapat tersebut.
Sementara itu, legislator PDIP Kota Baubau Rais Jaya Rachman menjelaskan kedatangan beberapa pejabat birokrasi yang mewakili walikota tidak bisa memberikan penjelasan tegas terhadap sejumlah permasalah ditingkatan birokrasi. Karena dalam beberapa hal dewan telah dilecehkan, bahkan dari perwakilan pemerintah sendiri ada yang menyebut dewan tidak memahami kewenangannya.
"Kami menghormati kepala daerah tidak bisa hadir karena ada tugas di luar daerah tapi kami meminta supaya diberikan penjelasan yang tegas terkait sejumlah permasalahan yang ada. Karena jika tidak ada penjelasan yang tegas setelah rapat ini diluar sana sudah pasti kami akan dicaci. Jadi saya tidak harapkan rapat ini dilanjutkan jika tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah menyikapi beberapa persoalan yang ada," bebernya.
Dia menambahkan, permasalahan tersebut sebenarnya bukan merupakan hal yang rumit jika kedua lembaga bisa memahami kewenangannya masing-masing. Namun pihaknya melihat justru kedua lembaga memakai kewenangan arogansinya.
"Beberapa hal pelanggaran terhadap PP Walikota No.12 tentang SOP pendistribusian tenaga pendidik, hal itu dewan menentang keras tetapi kemudian rekomendasi dewan yang tertuang dalam kesimpulan rapat juga tidak diindahkan," tambahnya.
Selain itu, legislator PPP, Ny Zulianti yang juga menolak rapat dilanjutkan jika pada akhirnya tidak ada ketegasan pemerintah dalam memberikan penjelasan mengenai beberapa persoalan yang ada.
"Saya minta penjelasan kepada pemerintah alasan mengambil pejabat dari daerah tetangga, karena berdasarkan prestasi yang diperoleh daerah selama 13 tahun ini tidak bisa dipungkiri berdasarkan kerja keras dan pikiran pejabat yang ada didalam daerah sendiri," singkatnya.
Dalam rapat tersebut, dewan menarik tiga kesimpulan, dewan meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi SK mutasi dan pembebas tugasan sejumlah PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mendesak kepala daerah melakukan pendekatan psikologi kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh pemerintah daerah dan mencari solusi terbaik. Menganai beberapa kebijakan kepegawaian yang dinilai bertentangan aturan yang ada, dewan juga akan mengkonsultasikan masalah tersebut kepada pemerintah pusat.(p4)
BAUBAU-Menyikapi beberapa kebijakan Walikota Baubau, AS Tamrin, DPRD Kota Baubau menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah, kemarin. Dalam rapat dengar pendapat tersebut walikota diwakili Sekot Drs Ahmad Arfa MM dan Kepala BKDD Kota Baubau Rony Muhtar.
Sekot, Ahmad Arfa menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan tuntutan para PNS yang tergabung dalam Forum Penyelamat Daerah. Mengenai pembebas tugasan ratusan pejabat melalui surat keputusan walikota merupakan kebijakan yang diambil kepala daerah tentu alasan dan dasar pembebas tugasan tersebut merupakan hasil evaluasi kepala daerah.
"Terkait dengan keputusan yang dikeluarkan itu subtansinya pemberhentian berdasarkan aturan-aturan yang telah dituangkan dalam konsideren SK. Jika dalam surat keputusan tersebut ada kekeliruan, Sekda menilai hal itu merupakan masalah biasa apalagi dikerjakan oleh tangan manusia," tuturnya.
Kata dia, Terkait polemik pengangkatan pejabat impor, telah dilakukan melalui proses mulai dari kepindahannya dan diterima menjadi pegawai di Kota Baubau berdasarkan keputusan gubernur. Selain itu pengangkatan para pejabat tersebut telah melalui proses pertimbangan untuk diberikan amanah dalam mengemban jabatannya.
"Sementara mengenai pengangkatan pegawai terpidana kasus korupsi, pihaknya belum melihat ada dasar dan aturan mengenai larangan tersebut namun hal itu sudah terjadi dan dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan," tambahnya.
Sebelumnya, Sekda menghanturkan permohonan maafnya karena seyogyanya rapat dihadiri walikota namun karena AS Tamrin sementara diluar daerah untuk menghadiri undangan musyawarah nasional Apeksi di Palangkaraya sehingga dirinya ditunjuk mewakili walikota menghadiri rapat tersebut.
Sementara itu, legislator PDIP Kota Baubau Rais Jaya Rachman menjelaskan kedatangan beberapa pejabat birokrasi yang mewakili walikota tidak bisa memberikan penjelasan tegas terhadap sejumlah permasalah ditingkatan birokrasi. Karena dalam beberapa hal dewan telah dilecehkan, bahkan dari perwakilan pemerintah sendiri ada yang menyebut dewan tidak memahami kewenangannya.
"Kami menghormati kepala daerah tidak bisa hadir karena ada tugas di luar daerah tapi kami meminta supaya diberikan penjelasan yang tegas terkait sejumlah permasalahan yang ada. Karena jika tidak ada penjelasan yang tegas setelah rapat ini diluar sana sudah pasti kami akan dicaci. Jadi saya tidak harapkan rapat ini dilanjutkan jika tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah menyikapi beberapa persoalan yang ada," bebernya.
Dia menambahkan, permasalahan tersebut sebenarnya bukan merupakan hal yang rumit jika kedua lembaga bisa memahami kewenangannya masing-masing. Namun pihaknya melihat justru kedua lembaga memakai kewenangan arogansinya.
"Beberapa hal pelanggaran terhadap PP Walikota No.12 tentang SOP pendistribusian tenaga pendidik, hal itu dewan menentang keras tetapi kemudian rekomendasi dewan yang tertuang dalam kesimpulan rapat juga tidak diindahkan," tambahnya.
Selain itu, legislator PPP, Ny Zulianti yang juga menolak rapat dilanjutkan jika pada akhirnya tidak ada ketegasan pemerintah dalam memberikan penjelasan mengenai beberapa persoalan yang ada.
"Saya minta penjelasan kepada pemerintah alasan mengambil pejabat dari daerah tetangga, karena berdasarkan prestasi yang diperoleh daerah selama 13 tahun ini tidak bisa dipungkiri berdasarkan kerja keras dan pikiran pejabat yang ada didalam daerah sendiri," singkatnya.
Dalam rapat tersebut, dewan menarik tiga kesimpulan, dewan meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi SK mutasi dan pembebas tugasan sejumlah PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mendesak kepala daerah melakukan pendekatan psikologi kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh pemerintah daerah dan mencari solusi terbaik. Menganai beberapa kebijakan kepegawaian yang dinilai bertentangan aturan yang ada, dewan juga akan mengkonsultasikan masalah tersebut kepada pemerintah pusat.(p4)
Senin, 06 Mei 2013
AS Tamrin: Pejabat Non Jon Dievaluasi
WALIKOTA Baubau AS Tamrin MH, akhirnya angkat bicara terkait mutasi yang menyebabkan ratusan PNS non job melakukan aksi unjuk rasa di kantor walikota dan kantor DPRD Baubau beberapa hari terakhir ini.
Menurut orang nomor satu di Baubau ini, ia tidak perlu banyak menanggapinya. Ada dua visi yang disampaikannya saat dicegat sejumlah wartawan usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa AKBID YKN Baubau di gedung Maedani, akhir pekan lalu.
Visi pertama adalah realitas, yakni dengan melihat pengangkatan pejabat di seluruh Indonesia, pasca suatu daerah menyelenggarakan Pilkada. Kepala daerah yang jabatannya sudah akan berakhir saja, masih melakukan penyegaran mutasi. Apalagi, pergantian kepala daerah yang baru, sudah pasti akan melakukan penyegaran pejabat.
"Jadi, dimana-mana selalu ada mutasi bila ada pergantian kepala daerah akibat imbas dari Pilkada. Sesungguhnya tidak ada dendam atau sentimen terhadap mereka yang diganti, tetapi semata-mata kita melakukan penyegaran dari tuntutan Pilkada itu sendiri," terangnya, sebelum naik di mobil dinasnya.
Visi kedua, lanjut mantan Kakanwil Pertanahan Sultra ini, dilihat dari segi legalitasnya mengacu pada kewenangan kepala daerah. Kewenangan tersebut mencakup kewenangan atribusi, mandat, dan delegasi.
Kewenangan atribusi, kata Tamrin, hanya dipunyai kepala daerah berdasarkan undang-undang. "Dengan kewenangan ini bukan berarti kita harus sewenang-wenang, tetapi kita juga fungsikan orang yang benar-benar berkompeten," timpalnya.
Tentunya, sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab, setelah pengangkatan itu ia akan melakukan evaluasi, ada yang keliru ia berjanji akan memperbaikinya. "Termasuk yang sudah non job itu, kita juga akan evaluasi dengan pejabat yang sudah diangkat, apakah mampu atau tidak," tegasnya.
Bagaimana dengan pengangkatan para pejabat fungsional (Kepala Sekolah, red) yang melompat menjadi pejabat struktural tanpa diangkat terlebih dahulu menjadi staf Diknas? Tamrin menandaskan, hal yang begitu banyak terjadi. "Bukan melompat, dia diangkat juga berdasarkan persyaratan yang ada.
Kalau zaman saya dulu ada diklat-diklat. Intinya, kalau ada kekeliruan akan diperbaiki kembali," imbuhnya.
Ditanyakan soal SK para PNS non job yang dicantumkan PP No.53/2010 sebagai pelanggaran disiplin berat PNS yang bersangkutan, Tamrin menyatakan hal itu persoalan teknis, kalau keliru akan diperbaiki.
Bagaimana dengan isu terkait pelantikan yang dirubah oleh oknum-oknum pejabat yang sudah diangkatnya, tanpa sepengetahuan atau rekomendasi dirinya sebagau walikota? "Itu akan saya lihat dan evaluasi kembali," jawabnya singkat, langsung naik ke mobilnya.(uzi/p4)
Menurut orang nomor satu di Baubau ini, ia tidak perlu banyak menanggapinya. Ada dua visi yang disampaikannya saat dicegat sejumlah wartawan usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa AKBID YKN Baubau di gedung Maedani, akhir pekan lalu.
Visi pertama adalah realitas, yakni dengan melihat pengangkatan pejabat di seluruh Indonesia, pasca suatu daerah menyelenggarakan Pilkada. Kepala daerah yang jabatannya sudah akan berakhir saja, masih melakukan penyegaran mutasi. Apalagi, pergantian kepala daerah yang baru, sudah pasti akan melakukan penyegaran pejabat.
"Jadi, dimana-mana selalu ada mutasi bila ada pergantian kepala daerah akibat imbas dari Pilkada. Sesungguhnya tidak ada dendam atau sentimen terhadap mereka yang diganti, tetapi semata-mata kita melakukan penyegaran dari tuntutan Pilkada itu sendiri," terangnya, sebelum naik di mobil dinasnya.
Visi kedua, lanjut mantan Kakanwil Pertanahan Sultra ini, dilihat dari segi legalitasnya mengacu pada kewenangan kepala daerah. Kewenangan tersebut mencakup kewenangan atribusi, mandat, dan delegasi.
Kewenangan atribusi, kata Tamrin, hanya dipunyai kepala daerah berdasarkan undang-undang. "Dengan kewenangan ini bukan berarti kita harus sewenang-wenang, tetapi kita juga fungsikan orang yang benar-benar berkompeten," timpalnya.
Tentunya, sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab, setelah pengangkatan itu ia akan melakukan evaluasi, ada yang keliru ia berjanji akan memperbaikinya. "Termasuk yang sudah non job itu, kita juga akan evaluasi dengan pejabat yang sudah diangkat, apakah mampu atau tidak," tegasnya.
Bagaimana dengan pengangkatan para pejabat fungsional (Kepala Sekolah, red) yang melompat menjadi pejabat struktural tanpa diangkat terlebih dahulu menjadi staf Diknas? Tamrin menandaskan, hal yang begitu banyak terjadi. "Bukan melompat, dia diangkat juga berdasarkan persyaratan yang ada.
Kalau zaman saya dulu ada diklat-diklat. Intinya, kalau ada kekeliruan akan diperbaiki kembali," imbuhnya.
Ditanyakan soal SK para PNS non job yang dicantumkan PP No.53/2010 sebagai pelanggaran disiplin berat PNS yang bersangkutan, Tamrin menyatakan hal itu persoalan teknis, kalau keliru akan diperbaiki.
Bagaimana dengan isu terkait pelantikan yang dirubah oleh oknum-oknum pejabat yang sudah diangkatnya, tanpa sepengetahuan atau rekomendasi dirinya sebagau walikota? "Itu akan saya lihat dan evaluasi kembali," jawabnya singkat, langsung naik ke mobilnya.(uzi/p4)
Muktamar Khilafah 2013 Kendari: Perubahan Besar Hanya dengan Khilafah
KENDARI-Panas teriknya mentari yang bersinar tak menyurutkan kehadiran sekitar 25 ribu peserta Muktamar Khilafah (MK) Kendari dari seantero Sultra mengikuti iven akbar yang diselenggarakan DPD Hizbut Tahrir Sultra, di stadion Lakidende, kemarin.
Bertema: Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah, acara tersebut dihadiri seluruh komponen masyarakat. Mulai dari ulama, intelektual, pengusaha, pekerja pers, mahasiswa, majelis taklim, dan sejumlah Ormas tumpah ruah menghadiri acara tersebut. Bahkan ibu-ibu yang menggendong Balita pun terlihat dalam acara tersebut.
Peserta datang dari seluruh bumi anoa, Kabupaten Wakatobi, Buton Utara, Buton, Muna, Kota Baubau, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Kolaka, Bombana, dan Kota Kendari.
Seperti peserta Kota Baubau sebagian melalui jalur darat (Butur,red) menggunakan kendaraan roda dua menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 245 kilometer. Sedangkan lainnya melalui kapal cepat melaui jalur laut. Sedangkan Sultra daratan seperti Kolaka dan Konawe dengan iring-iringan ratusan kendaraan roda dua empat.
Dalam sambutanya, Pimpinan DPD HTI Sultra, La Malesi mengajak masyarakat Sultra untuk keluar dari sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi dengan menganti sistem tersebut secara menyeluruh sesuai islam.
"Khilafah islamiah sperti yang dijanjikan Allah SWT pasti akan tegak dimuka bumi dan demokrasi akan menjadi sampah peradaban," tegasnya. Menurutnya, sistem demokrasi yang berasaskan sekularisme kapitalisme tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan hukum buatan manusia bukan dari Allah SWT.
"Muktamar Khilafah yang diselenggarakan ini, karena 28 rajab runtuhnya khilafah, oleh Kemal Ataktur agen Inggris, tanpa adanya intitusi khilafah umat islam dicampakan tanpa khilafah umat islam mengalami keterpurukan karena induk dan pangkalnya sudah dihancurkan," katanya.
Acara yang dipandu Samsu Alam dan Eko menghadirkan pembicara Amrul Hasan, Wildan, dan Fitriaman dari DPD HTI Sultra. Menurut Amrul krisis ekonomi dunia ini telah menjadi ancaman bangsa Eropa. Tidak ada pilihan lain selain kembali kepada Islam dengan menegakkan Khilafah Islamiyah.
Anggota DPP HTI, Shiddiq al Jawi menegaskan layar telah terkembang, pantang mundur sebelum kemenangan. "Demokrasi menyengsarakan dan menghianati rakyat," timpal Ketua DPP HTI, Rahmat S Labib.(cr2/cr3/m1)
Kepsek dan Lurah di Kota Baubau Mundur
"Saya yakin, Pak Tamrin hanya bertanda tangan. Bukan beliau yang memilih. Kepercayaan itu disalah gunakan oleh oknum-oknum," Kostantinus Bukide
BAUBAU- Sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi birokrasi yang tidak harmonis dibawah kepemimpinan Walikota Baubau AS Tamrin, sejumlah lurah dan kepala sekolah (Kepsek) memilih mundur, akhir pekan lalu.
Kepsek SDN 1 Badia, Mujizat SPd memilih meletakan jabatan karena tidak bisa bekerja dengan nyaman. Maka itu dia mewakili teman-teman mengundurkan diri.
"Karena setahu saya, dalam konsep dunia pendidikan, wajar atau tidak wajar dan layak tidak layak, sekarang menurut pengamatan saya bukan lagi itu, sudah dirubah menjadi suka tidak suka. Indikasinya, ini sudah politik praktis. Ini mencederai kode etik guru RI," bebernya di Kantor Walikota Baubau di Palagimata, Sabtu (4/5) lalu.
Kata dia, khusus untuk kepala sekolah awalnya sembilan orang akan pengunduran diri serentak setelah dikonfirmasi berkurang tinggal tiga. Namun sampai saat ini baru dirinya yang berani membawa surat pengunduran diri tersebut, sementara dua rekannya, La Hamu kepala SDN 1 Labalawa dan Nur Salam Kepala SDN 3 Katobengke belum ada informasi lebih lanjut.
Bukan hanya itu, Lurah Wale, Rusdi Ashar juga melakukan hal serupa setelah melepaskan logo garudanya sebagai simbol lurah. Surat pengunduran diri keduanya langsung diserahkan kepada Sekot Drs Ahmad MM untuk dilanjutkan kepada Walikota Baubau.
Koordinator Forum Penyelamat Daerah (FPD), Kostantinus Bukide menambahkan pengunduran diri para pejabat tersebut dilakukan karena semata-mata menyayangi walikota. Untuk Lurah Wale, kata dia, sejak 3 Mei lalu sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada walikota, bentuk keprihatinannya terhadap kondisi kota hari ini.
"Kami salut dengan sikap beliau (yang mengundurkan diri), karena kita anggap sebagai seorang kader pemerintahan yang baik, memang harus sperti itu. Jangan malu dengan budaya mengundurkan diri itu. Menurut saya ini sikap yang sangat terpuji. Tadi malam belia menyatakan kepada saya, sebenarnya dia sayang kepada walikota. Dia menganggap, walikota hari ini sudah dipengaruhi oknum-oknum yang memang sengaja mengacaukan. Seperti adanya statemen-statemen di media massa beberapa hari yang lalu, seakan-akan PNS non job itu merupakan ancaman bagi visi misi kota," beber mantan Asisten III Sekot ini.
Padahal, lanjutnya, menurut kami 13 tahun Kota Baubau berdiri sejak 2001, justru Baubau sangat maju. "Jadi, yang jadi ancaman itu mereka atau kami," sebutnya.
Dia menyatakan, ini model pemerintahan yang salah kaprah, ketika salah paham terhadap model pemerintahan seperti ini, maka akan kacau. Karena disamakan model pemerintahan kepala daerah dengan kepala negara.
"Dalam referensi kewenangan kepala daerah, tidak ada kewenangan hak prerogatif. Itu hanya melekat kepada kepala negara dalam menyusun kabinetnya. Kita ini kan bukan kabinet, tapi perangkat daerah yang punya aturan main dalam undang-undang kepegawaian," ulasnya.
Dimatanya, ada UU pemerintahan daerah yang memang kepala daerah harus tunduk pada aturan tersebut. Hari ini mereka melihat, walikota digiring beberapa oknum untuk keluar dari aturan yang sebenarnya.
"Saya yakin, Pak Tamrin tidak seperti ini, dia seorang alumni Lemhanas yang baik. Sebenarnya kalau beliau diberikan kesempatan memilih pejabat sendiri, saya yakin tidak akan seperti ini. Ini adalah ulah oknum-oknum yang memang memperkeruh masalah ini. Buktinya, SK-SK yang dikeluarkan sekarang tidak sesuai aturan. Saya yakin, Pak Tamrin hanya bertanda tangan. Bukan beliau yang memilih. Kepercayaan itu disalah gunakan oleh oknum-oknum," bebernya.
Massa FPD juga melaporkan Kadis PU Baubau, Abdul Rahim ke Polres Baubau terkait pemberitaan di salah satu media lokal yang menyebut beberapa eks eselon II nonjob minta jabatannya dikembalikan.(p4/uzi)
BAUBAU- Sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi birokrasi yang tidak harmonis dibawah kepemimpinan Walikota Baubau AS Tamrin, sejumlah lurah dan kepala sekolah (Kepsek) memilih mundur, akhir pekan lalu.
Kepsek SDN 1 Badia, Mujizat SPd memilih meletakan jabatan karena tidak bisa bekerja dengan nyaman. Maka itu dia mewakili teman-teman mengundurkan diri.
"Karena setahu saya, dalam konsep dunia pendidikan, wajar atau tidak wajar dan layak tidak layak, sekarang menurut pengamatan saya bukan lagi itu, sudah dirubah menjadi suka tidak suka. Indikasinya, ini sudah politik praktis. Ini mencederai kode etik guru RI," bebernya di Kantor Walikota Baubau di Palagimata, Sabtu (4/5) lalu.
Kata dia, khusus untuk kepala sekolah awalnya sembilan orang akan pengunduran diri serentak setelah dikonfirmasi berkurang tinggal tiga. Namun sampai saat ini baru dirinya yang berani membawa surat pengunduran diri tersebut, sementara dua rekannya, La Hamu kepala SDN 1 Labalawa dan Nur Salam Kepala SDN 3 Katobengke belum ada informasi lebih lanjut.
Bukan hanya itu, Lurah Wale, Rusdi Ashar juga melakukan hal serupa setelah melepaskan logo garudanya sebagai simbol lurah. Surat pengunduran diri keduanya langsung diserahkan kepada Sekot Drs Ahmad MM untuk dilanjutkan kepada Walikota Baubau.
Koordinator Forum Penyelamat Daerah (FPD), Kostantinus Bukide menambahkan pengunduran diri para pejabat tersebut dilakukan karena semata-mata menyayangi walikota. Untuk Lurah Wale, kata dia, sejak 3 Mei lalu sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada walikota, bentuk keprihatinannya terhadap kondisi kota hari ini.
"Kami salut dengan sikap beliau (yang mengundurkan diri), karena kita anggap sebagai seorang kader pemerintahan yang baik, memang harus sperti itu. Jangan malu dengan budaya mengundurkan diri itu. Menurut saya ini sikap yang sangat terpuji. Tadi malam belia menyatakan kepada saya, sebenarnya dia sayang kepada walikota. Dia menganggap, walikota hari ini sudah dipengaruhi oknum-oknum yang memang sengaja mengacaukan. Seperti adanya statemen-statemen di media massa beberapa hari yang lalu, seakan-akan PNS non job itu merupakan ancaman bagi visi misi kota," beber mantan Asisten III Sekot ini.
Padahal, lanjutnya, menurut kami 13 tahun Kota Baubau berdiri sejak 2001, justru Baubau sangat maju. "Jadi, yang jadi ancaman itu mereka atau kami," sebutnya.
Dia menyatakan, ini model pemerintahan yang salah kaprah, ketika salah paham terhadap model pemerintahan seperti ini, maka akan kacau. Karena disamakan model pemerintahan kepala daerah dengan kepala negara.
"Dalam referensi kewenangan kepala daerah, tidak ada kewenangan hak prerogatif. Itu hanya melekat kepada kepala negara dalam menyusun kabinetnya. Kita ini kan bukan kabinet, tapi perangkat daerah yang punya aturan main dalam undang-undang kepegawaian," ulasnya.
Dimatanya, ada UU pemerintahan daerah yang memang kepala daerah harus tunduk pada aturan tersebut. Hari ini mereka melihat, walikota digiring beberapa oknum untuk keluar dari aturan yang sebenarnya.
"Saya yakin, Pak Tamrin tidak seperti ini, dia seorang alumni Lemhanas yang baik. Sebenarnya kalau beliau diberikan kesempatan memilih pejabat sendiri, saya yakin tidak akan seperti ini. Ini adalah ulah oknum-oknum yang memang memperkeruh masalah ini. Buktinya, SK-SK yang dikeluarkan sekarang tidak sesuai aturan. Saya yakin, Pak Tamrin hanya bertanda tangan. Bukan beliau yang memilih. Kepercayaan itu disalah gunakan oleh oknum-oknum," bebernya.
Massa FPD juga melaporkan Kadis PU Baubau, Abdul Rahim ke Polres Baubau terkait pemberitaan di salah satu media lokal yang menyebut beberapa eks eselon II nonjob minta jabatannya dikembalikan.(p4/uzi)
Langganan:
Postingan (Atom)