Selasa, 14 April 2020

Rusunawa Karantina



Catatan: Irwansyah Amunu

RUMAH Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang diperuntukan bagi ASN untuk sementara beralih fungsi menjadi rumah karantina bagi yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19.

Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin mengatakan jika sudah mendesak akan menggunakan Rusunawa ASN sebagai tempat karantina. “Kita menyiapkan juga Rusun ASN, kalau itu sudah kondisi emergensi, sudah menyebar begitu banyak. kita punya Rusun ASN di atas itu,” ujarnya.

Langkah yang diambil Tamrin patut diapresiasi. Rumah karantina penting. Fungsinya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dengan demikian ada jaminan dari negara ihwal penanganannya. Aman bagi pasien. Plus  masyarakat terlindungi.

Rusunawa ASN terletak di dekat BTN Palagimata. Posisinya hanya selemparan batu.

Gedung megah tersebut hingga kini belum difungsikan. Bisa jadi, Itulah yang mendasari dijadikan alternatif menjadi Rumah Karantina ODP.

Yulia Widiarti, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Baubau mengatakan Rusunawa memiliki 48 kamar.

Diterangkan, setiap kamar terdiri dari dua bilik. Masing-masing bilik tersedia satu tempat tidur dobel dan satu tempat tidur susun. Jadi satu unit bisa ditempati minimal tiga orang

Sehingga, lanjut Yulia, Rusunawa memungkinkan  dijadikan Rumah Karantina.

Ditambah lagi kamarnya dilengkapi mobiler. Untuk jaringan listrik tinggal berkoordinasi dengan pihak PLN. Fasilitas air pihaknya baru membuat sumur bor. Jika sudah dibutuhkan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan PDAM untuk pengadaan air. Karena di Rusunawa sudah memiliki penampungan air.

Rumah Karantina bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang secara ekonomi lemah, namun terkategori ODP. Ketidakmampuannya tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah untuk menanganinya. 


Hal ini bisa diadopsi oleh Pemda lainnya. Sehingga penanganan Covid-19 lebih maksimal.

Ramadan di depan mata. Lebaran sebentar lagi. Ledakan arus mudik lazim terjadi pada dua momentum tersebut. 

Kehadiran arus manusia dalam jumlah besar akan menjadi problem. Terlebih bila mereka berasal dari zona merah Covid-19. 

Nah, inilah urgensi rumah karantina. 

Soal ini, saya salut dengan langkah yang diambil Suharman, Kepala Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Walau Dana Desa (DD) belum cair, dia sudah berencana membuat Rumah Karantina. 

Apalagi belum lama ini, ada warganya yang dari luar daerah ditolak masuk oleh warga lainnya di desanya. Akhirnya, orang tersebut melakukan isolasi mandiri di desa sebelah, Desa Kamelanta. 

 Kepala BPD Kamelanta, Asrin mangaku desanya punya beberapa rumah warga yang kosong. Ditinggal penghuninya merantau. Itulah yang dijadikan rumah isolasi bagi warga yang datang dari luar daerah. Mereka diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari. 

Institusi pemerintahan sekecil desa saja sudah berpikir sangat jauh. Bagaimana dengan Pemkab, Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat? (Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Senin, 13 April 2020

Tujuh Hari Lagi

Catatan: Irwansyah Amunu


AKHIRNYA sebanyak 26 anak buah kapal (ABK) KM Lambelu positif terjangkit Covid-19. Hal itu dipastikan setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulawesi Selatan memeriksa seluruh ABK kapal penumpang milik Pelni tersebut.

"Dari 44 pasien positif tambahan hari ini, 18 dari pasien Sulsel dan ada 26 dari awak kapal KM Lambelu," kata Kadis Kesehatan Sulsel, dr Muhammad Ichsan Mustari, Minggu 12 April 2020.

Sontak hal itu membuat publik terhenyak. Bagaimana dengan nasib penumpang yang diturunkan di Pelabuhan Murhum Baubau, Senin (6/4) lalu?

Seperti diketahui sebanyak 768 penumpang turun di Baubau. Sudah dilakukan pengecekan suhu badan, semuanya aman. Tidak ada yang melewati 38 derajat Celcius. 

Sayangnya hal tersebut tidak bisa dijadikan rujukan. Sama dengan awak KM Lambelu. Sempat dinyatakan positif versi rapid test, tiga orang di Kabupaten Sikka (NTT). Namun setelah itu dinyatakan negatif. Terakhir malah lebih banyak lagi, 26 positif hasil pengecekan di Sulsel. 

Kenyataan tersebut tentu memberikan efek domino terhadap penumpang yang turun di Baubau. Apalagi hanya dilakukan pengecekan suhu badan. 

Idealnya untuk memastikan perlu dilakukan tes yang akurat. Selain suhu badan, bisa juga rapid test. Lebih jauh lagi PCR swab test. 

Kini, ibarat pepatah: Nasi sudah jadi bubur. 

Penumpang sudah tiba di kampung halaman. Tersebar dibeberapa daerah, antara lain, Buteng, Raha, Baubau, Buton, Busel, Wakatobi, Butur, dan Bombana. 

Semua wajib jaga diri. Bukan hanya Kepton, 
tapi seluruh Sultra waspada. 

Minimal para penumpang tersebut melakukan isolasi mandiri. Jangan melakukan kontak dengan siapa pun. Ingat, mereka tiba di Baubau, Senin (6/4). 

Hari ini, terhitung baru tujuh hari. Mereka butuh tujuh hari lagi untuk lewati masa inkubasi, 14 hari. 

Selain penumpang, masyarakat sekitar juga memberikan perhatian serius. Disiplin untuk tidak melakukan kontak. 

Soal ini, tadi saya menelepon Ketua Gugus Tugas Penangulangan Covid-19 Kota Baubau, Dr Roni Muhtar. Dia katakan seluruh penumpang KM Lambelu diawasi. Semua stakeholder terlibat. 

Menariknya ada penumpang KM Lambelu dengan kesadaran sandiri mengisolasi mandiri di kebun. Dua orang yang melakukan begitu di Kecamatan Sorawolio. 

Roni mengatakan dari 768 penumpang KM Lambelu, yang domisili Baubau sekitar 70-an orang. Dengan demikian, selebihnya tersebar di daerah lain. 

Apa yang harus dilakukan? Kalau rapid test dan swab test tidak ditempuh, maka solusinya isolasi mandiri. 

Jangan lupa, tujuh hari lagi. 

Kalau ada gejala yang mencurigakan mengarah ke Covid-19 segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Seraya berdoa semoga semua baik-baik saja.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Minggu, 12 April 2020

Hado Hasina Gagas Grand Design Transportasi



Tuntaskan Focal Point, Terapkan One Way Street 



KADIS Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr H Hado Hasina mengulas dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas di kota utama Sultra, maka diperlukan penataan lalulintas jangka panjang di kota ini untuk tujuan pengaturan lulintas di jalan nasional.   

Di dalamnya disebutkan Penataan Focal Point Lalulintas Kota Baubau. Sasaranya adalah penerapan lalulintas satu arah (one way street) agar ke depan tidak terjadi kemacetan di wilayah Waruruma dan sekitarnya. Terkait dengan ditetapkannya Lakologou sebagai terminal tipe B di Sultra ditambah pemanfaatan Waramusio dan Pantai Nirwana sebagai prasarana penunjang terminal B itu.

 Nah, dalam hal ini dua tempat itu disebutkan sebagai rest area. "Untuk itu, saat ini pihak Dishub Sultra sementara memiliki kegiatan di simpang Kokalukuna ke arah Lakologou," ujarnya.

Di lokasi yang disebut sebagai focal point akan dilengkapi dengan marka dan rambu lalulintas yang memungkinkan semua mobil kearah utara, harus satu ke kiri satu arah ke Lakologou, bisa parkir di parkiran yang disiapkan di Focal Point Kokalukuna. Karena akan disediakan amenitas berupa lokasi wisata lokal buatan.


Lalu semua mobil yang kearah Kota Baubau nanti akan satu arah dari Lakologou atau asal Utara kota masuk via jalan lama Waruruma ke dalam Kota Baubau. "Dengan begitu maka hingga 100 tahun ke depan maka di sana tidak akan terjadi kemacetan walaupun jalan lama tidak perlu dilebarkan karena Sikon di sana tidak memungkinkan dilebarkan," jelas Hado.


Kenapa propinsi terlibat, tambah Hado, karena jalan itu berstatus jalan nasional. Sehingga bukan hanya menjadi urusan gubernur tapi juga urusan Balai Kementerian Perhubungan RI, dalam visi program manajemen rekayasa lalulintas di Kota Baubau.

Mantan Pj Wali Kota Baubau ini menunjukkan layout Terminal Tipe B Lakologou, Focal Point Kokalukuna Rest Area Waramusio dan Pelabuhan Murhum atau Pelabuhan Feri Batulo Kota Baubau. Terintegrasi dengan rencana akses sepanjang 3 KM yang dilengkapi fasilitas kesehatan (Faskes). 

Seperti diketahui, Dishub Sultra juga telah membangun Rest Area Pantai Nirwana. Fungsinya sama dengan Rest Area Waramosiu yang saat ini sementara berfungsi sebagai Terminal Tipe B sebelum Lakologou berfungsi maksimal.

"Dalam waktu dekat izin trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Busel maupun dari Terminal B Wasaga Pasarwajo akan berakhir di Waramusio," jelas Hado.

Dijelaskan, Terminal B Wasaga Pasarwajo, Kabupaten Buton saat ini sedang dalam pembangunan tahap pertama tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp 7 miliar dari APBD Provinsi Sultra. Direncanakan tuntas dalam enam bulan ke depan. Menyusul pembangunan Terminal Tipe B Sampolawa, Kabupaten Busel.

Trayek AKDP dari Sampolawa dan Batauga akan berakhir di Rest Area Pantai Nirwana, sebagian akan lanjut ke Waramosiu menurut izin trayek yang akan diterbitkan Dishub Sultra. Mereka hanya boleh menurunkan penumpang pada Halte Kawalingka dalam Kota Baubau.

"Disaat yang sama kami harapkan trayek angkutan kota bisa terbitkan oleh Dishub Kota Baubau, yang akan melayani, Lakologou atau Waramusio masing-masing PP ke Pantai Nirwana, Pasar Wameo, Palagimata, Waborobo dan lainnya tergantung Kota Baubau. Maka dengan begitu penyelenggaraan angkutan kota dan luar Kota Baubau akan menjadi
lancar aman dan selamat. Begitu grand desainnya," terang Hado.(*)


MELAWAN COVID-19

Menghadapi situasi pandemi, Hado mengeluarkan seruan:


Kaheruna Covid-19 siy, takojaga bari bari kita, boli tamokasu bada, te kalapeana paamani karota iuata boli tatosala yi ruma saki, te uka salabina boli u bose ancosala ndo mbuli mbuli.

(Covid-19 masih terus mengancam kita. Cara kita mematikan ancamannya, pertama, utamakan kebersihan kita secara fisik dan rohani. Kedua, hindari kerumunan dan saling jaga jarak fisik antara kita minimal dua meter. Tunda perjalanan ke luar daerah daripada anda tidak kembali lagi selamanya).(**)



Tolak Impor




Catatan: Irwansyah Amunu

SECARA ekonomi, salah satu kiat untuk meningkatkan neraca perdagangan adalah dengan menolak impor. Dua sekaligus keuntungannya, menolak barang masuk dari luar, dan menciptakan kemandirian ekonomi untuk menciptakan produk lokal.

Metafora tersebut sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19. Mencegah penularannya maka banyak daerah yang menolak "impor kasus" Covid-19 dari luar.

Caranya dengan menolak arus mudik. Menghimbau agar warganya yang di perantauan jangan pulang kampung dulu.
Wakatobi sudah menghimbau warganya yang berada di zona merah untuk tidak mudik. Buton Selatan (Busel) juga demikian.

“Alangkah baiknya, masyarakat perantauan dari Busel entah itu mahasiswa atau orang yang pergi mencari di luar daerah dapat menunda dulu mudik lebaran tahun ini. Karena ini untuk kebaikan kita bersama dalam memerangi Covid-19,” beber Bupati Busel, Arusani.

Bagaimana dengan jatah hidup mereka? Misalnya mahasiswa yang tidak Pulkam. Harus dicarikan solusi.

Apalagi bila kiriman dari kampung seret. Aliran dana tersumbat. Tidak bisa dipungkiri Covid-19 membuat kondisi ekonomi warga ketar-ketir.

Dampaknya asap dapur tanggungan mereka di perantauan pun terganggu. Fakta ini mesti segera ditemukan pemecahannya. Pemda hendaknya turun tangan.

Toh alokasi dana penanganan Covid-19 sudah ditetapkan. Angkanya bervariasi tiap daerah. Misalnya Kota Baubau (Rp 33,9 miliar), Buteng (Rp 11 miliar), Buton (Rp 16 miliar), Butur (Rp 10 miliar), Busel Rp 27 miliar dan Bombana (Rp 30 miliar).

Sayangnya dari alokasi dana tersebut belum jelas berapa anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Akan dibagikan kepada berapa penerima? Berapa besaran per kepala? Kapan dibagikan?Apa syarat penerima bantuan JPS? Semua masih menjadi tanda tanya.

Berdasarkan teleconference sejumlah daerah dengan Kemendagri dan BPK terkait realokasi anggaran Covid-19, Rabu (8/4/2020), Mendagri Tito Karnavian sudah mengeluarkan seruan.  Selaku pembina pemerintahan daerah pihaknya telah mengeluarkan Permendagri No. 20/2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah hak untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran.

“Ada tiga hal utama yang menjadi fokus daerah dalam melakukan realokasi dan refocussing anggaran, yakni peningkatan kapasitas kesehatan publik, Sosial Safetynet (jaring pengaman sosial) dan peningkatan kapasitas ekonomi dan usaha agar dapat terus hidup dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan protokol kesehatan,” pesan mantan Kapolri ini.

JPS menjadi salah satu poin yang digarisbawahi. Sabab yang terdampak secara ekonomi banyak. Perlu mendapatkan uluran tangan. Jangan sampai JPS hanya menjadi "angin surga".

Warga disiplin melakukan lockdown, namun karena dana tak kunjung cair mereka harus rela makan lauk daun.

Maka saya salut dengan partisipasi sejumlah stakeholder untuk membantu ekonomi warga terdampak, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Antara lain pihak Polres Baubau yang membagikan 300 paket Sembako, FIF Group Pos Baubau, dan Kururio. Kururio membagikan makan siang Jumat gratis kepada anak yatim piatu, penyandang disabilitas, Lansia, pemulung, tukang gerobak, tukang sapu jalanan, dan tukang gerobak.

Mereka memilih menyalakan lilin ketimbang mengutuk kegelapan.

Kembali ke Pemda, apakah mampu menolak kedatangan "impor kasus" positif Covid-19 dari luar? Insyaallah bisa. Dengan catatan jalankan sepenuhnya protokol kesehatan yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Minggu, 11 Januari 2015

Menanti Tumbal di Kampus Biru UMB


Menanti Tumbal di Kampus Biru UMB
SAMA dengan Pilrek sebelumnya, suksesi rektor di Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) menyisakan polemik. Ceritanya pun hampir sama masih diseputaran kasus dugaan pemalsuan dokumen.
Tak heran bila beberapa hari terakhir demo sempat terjadi di depan kampus biru. Teranyar unjuk rasa akhir pekan lalu yang dilakukan sejumlah mahasiswa.
Suriadi, sang tektor terpilih dilaporkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMB ke Polres Baubau tuduhan memalsukan surat pemberhentiannya dari PKP Indonesia. Kasusnya pun mulai bergulir dengan pemanggilan Ketua KPU dan Ketua PKP Indonesia Kota Baubau untuk dimintai keterangan.
Sekadar mengingatkan dalam Pilrek edisi sebelumnya pada masa Syarifuddin Bone, salah seorang civitas akademika UMB, Ibrahim harus duduk di kursi pesakitan. Bahkan harus merasakan pengapnya hotel prodeo. Kasus yang menjeratnya pun berkutat di tengara pemalsuan dokumen.
Nah, pada episode kali ini dugaan pemalsuan dokumen kembali mengemuka. Siapa yang bakal menjadi tumbal? Kita tunggu saja.
Yang jelas, Korps Bhayangkara kini sedang bekerja mengusut kasus tersebut. Semoga dalam waktu dekat aparat dibawah kepemimpinan AKBP Eko Wahyuniawan segera dapat membuka kotak pandora di kampus biru. Dengan demikian kita akan mengetahui siapa lagi yang menjadi tumbalnya.(***)


Read more: http://www.butonpos.com/tajuk-rencana/metro-baubau/tajuk-rencana/menanti-tumbal-di-kampus-biru-umb#ixzz3OZiOKyOY

Lippo to Lipu

Catatan: Irwansyah Amunu


Lipo to Lipu

DEMAM lippo masih terasa di Kota Semerbak. Setelah grand opening Lippo Plaza Buton, Senin (22/12) lalu tradisi belanja masyarakat Baubau mulai berubah.
Sebelumnya untuk mendapatkan barang belanjaan kita harus ke sejumlah pasar tradisional semisal Pasar  Wameo, kini lokasinya berpindah ke Lippo. Aneka kebutuhan dari A sampai Z tersedia. Inilah yang mampu menyihir masyarakat untuk mengganti kiblatnya.
Kehadiran Lippo memang menjadi surga bagi konsumen. Baubau selama ini terkenal sebagai salah satu daerah yang menjual komuditas namun dengan harga selangit. Lippo memberi jawaban.
Benar saja, hari pertama Lipo dibuka, langsung dibanjiri pembeli. Saking banyaknya pembeli, teler yang melayani konsumen betul-betul "teler". Pembeli mengular antri hingga berjam-jam. Bahkan beberapa pembeli meninggalkan belanjannya karena tak kuasa antri.
Bukan hanya itu, ada salah seorang pengunjung yang meninggalkan mobilnya karena tak bisa keluar dihalangi mobil lain. Dia meninggalkan Lippo menggunakan sepeda motor, nanti pagi keesokan hari ia mengambil mobilnya.
Bagaimana perspektif penjual? Jawabannya pasti lain lagi. Masuknya Lippo tentu menjadi pesaing bisnis.
Membicarakan Lippo tentu merupakan hal menarik. Apalagi sejak dibangun, pro kontra mencuat di masyarakat, bahkan tak berhenti hingga kini. Demo juga kerap kali dilakukan sejumlah elemen mahasiswa.
Beruntung saat launching perdana, saya bertemu dengan Fernando Repi, Corporate Communication Dept. Head Hypermart. Dia mengatakan tidak semua barang dagangan di hypermart didatangkan dari luar Baubau. Sayur-sayuran dan ikan misalnya, pihaknya bekerjasama dengan warga lokal untuk menyuplai kebutuhan mereka. Dengan demikian kehadiran Lippo tetap menghidupkan ekonomi lokal.
Begitupun dengan teler dan sejumlah SDM di Lippo dan hypermart banyak mempekerjakan masyarakat setempat. Direncanakan tahun ini akan dibuka lagi 20 gerai di Lippo, diperkirakan membutuhkan 4000 pekerja. Luar biasa, suatu angka yang fantastis.
Kemudian mereka bisa berkarir disana. Tidak yang berposisi sebagai teler, lantas dia abadi sebagai teler. Seraya mencontohkan rekannya, Tunggul Manik, kini menjabat Store General Manager Hypermart Lippo Plaza Buton. Sebelumnya jabatannya biasa saja. Dengan catatan mau berkarir di luar Baubau untuk mengejar karir.
Tentang membanjirnya pembeli dihari pertama operasi, Fernando takjub dengan antusisme warga berbelanja. Dimatanya kehadiran Lipo nantinya akan mengedukasi warga agar dalam berbelanja kebutuhan rumahtangga di hypermart bukan tiap hari, tapi dua kali dalam sebulan.
Hiruk pikuk soal Lippo bukan saja terjadi di dunia nyata, namun di dunia maya melalui sosial media facebook juga ramai menjadi bahan perbincangan. Ditengah aneka opini berkembang, yang menarik menurut saya yang membuat status: Lippo to Lipu? Ada juga menuliskan hastag #LippoToLipu. Dalam bahasa setempat berarti lippo untuk kampung atau daerah. Dengan tanda tanya dan tanpa tanda tanya.
Tanda tanya berarti ingin mengeksplorasi lebih dalam kemanfaatan Lippo bagi masyarakat. Apa plus minusnya kehadiran Lippo bagi warga setempat. Satunya lagi hastag dengan pemaknaan positif.
Ditengah sikap yang ambigu itu, akhir pekan lalu saya bersama keluarga belanja di hypermart. Sebelum masuk ke dalam mata saya menyapu pelataran parkir, saya melihat kendaraan tidak sepadat saat pembukaan. Begitupun dengan yang berbelanja tidak seramai sewaktu baru dibuka.
Inilah yang disebut dengan kesetimbangan pasar. Kehadiran Lippo tidak mematikan pelaku ekonomi lokal. Bahkan menurut Kepala BPS Baubau, Mustari, inflasi bulan ini ditekan dengan kehadiran Lippo. Apakah ini hanya dampak sesaat? Wallahu 'alam. (Follow twitter: @irwansyahamunu)


Read more: http://www.butonpos.com/tajuk-rencana/metro-baubau/lipo-to-lipu#ixzz3OZi6koNb

Minggu, 04 Januari 2015

Kota Buton untuk Siapa?

BELUM selesai persoalan "rapor merah", kini Kota Baubau dihadapkan dengan pergantian nama menjadi Kota Buton.

Tidak main-main, pihak Pemkot bahkan membawanya ke forum seminar yang dihadiri sejumlah eleman masyarakat. Bisa ditebak, hasil forum tersebut kesimpulannya apa. Kota Baubau berubah jadi Kota Buton, dan setuju dengan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton Raya.

Terlepas dari isi seminar, pertanyaan kita adalah perubahan nama sebenarnya untuk kepentingan siapa? Apakah kehendak masyarakat Baubau?

Waktu satu hari tentu tidak cukup untuk merefleksikan aspirasi masyarakat. Kalau ingin mengetahui isi hati rakyat mestinya Pemkot melakukan publik hearing dengan melibatkan seluruh masyarakat. Bukan hanya itu, pendekatan survei dan poling harus juga ditempuh untuk mendekatkan hasilnya dengan kebenaran.

Melihat reaksi masyarakat yang masih terbelah, sebetulnya masyarakat Kota Semerbak lebih menginginkan roda ekonominya kembali berputar kencang. Sebab, tren mutakhir sektor ril melambat.

Jadi, lebih baik dana dan energi yang digunakan untuk proyek perubahan nama kota menjadi proyek fisik atau pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Proyek perubahan nama pasti menelan anggaran miliaran rupiah. Prosesnya pun panjang mulai dari eksekutif, legislatif, hingga ke Mendagri.

Setelah nama berubah, pasti tetek bengek dan aneka dokumen lainnya berubah. Logo kota otomatis berubah, begitupun dengan nama dan plank kantor vertikal dan lingkup kota.

Hal lain, sebut saja satu contoh, KTP, yang baru saja selesai diurus menggunakan sistem kependudukan baru, otomatis berubah. Berapa lagi dana terkuras, dan berapa lama lagi waktu yang terbuang.

Dibanding mengurus perubahan nama Kota Baubau, lebih baik dana dan energinya dipakai untuk memperjuangkan pemekaran provinsi lepas dari Sultra. Ini yang lebih dikehendaki rakyat dibanding perubahan nama kota, supaya lebih fokus.

Ingat, perubahan nama kota pasti akan merubah dokumen pemekaran provinsi. Kalau ini terjadi, maka perjuangan pemekaran bakal mengalami stagnasi. Nah, lho.

Alhasil, kalau perubahan Kota Baubau menjadi Kota Buton bukan untuk rakyat, lantas untuk siapa?(***)