KKN di Rumah

Catatan: Irwansyah Amunu

PANDEMI Covid-19 sedang terjadi, bukan berarti aktivitas terhenti. Kegiatan tetap berlangsung namun dipindahkan di rumah. 

Kerja di rumah. Belajar di rumah. Salat di rumah. Kuliah di rumah. KKN juga di rumah. Semua dari rumah. 

Eksistensi akhirnya berpindah ke dunia maya. Jual beli via Medsos. Belajar gunakan fasilitas daring. Aneka aplikasi yang dipakai. 

Rekan yang enterpreneur melapak di online. Teman dosen tak ketinggalan, nyaris setiap hari memposting kegiatan mengajarnya di akun Facebook-nya. 

Saya lantas mengontak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan), Ir Tamar Mustari MSi. Kebetulan saat ditelepon sore, usai mengikuti rapat via online dengan segenap pimpinan Unidayan. 

Sejauh ini perkuliahan dalam bentuk daring. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) berjalan sekitar 95 persen. Aplikasinya beragam, diantaranya whatsapp, google clasroom, zoom, atau e-learning di website masing-masing fakultas. 

Covid-19 membuat kalender akademik bergeser sekitar sabulan. Karena ada beberapa mata kuliah praktek, maka semester genap selesai sampai Agustus. Namun begitu, semester ganjil tetap, dimulai akhir September. 

Bagaimana praktikumnya? Tamar mangaku dalam bentuk digital. 

Terkait kegiatan akademik lainnya, misalnya KKN, kalau tidak ada pandemi Covid-19, sudah hampir ditarik mahasiswa dari lokasi. Solusinya sekarang, KKN dari rumah. 

Berdasarkan arahan dari Dirjen Dikti, KKN bisa dilakukan dengan membuat tulisan karya ilmiah, atau mendesain alat. Temanya seputar penanggulangan atau pencegahan Covid-19. 

Agar tidak dirugikan, Tamar menyatakan pihak Unidayan mengidentifikasi mahasiswanya yang berada pada ujung kuliah atau nyaris DO. Ditemukan sekitar 20 mahasiswa, itulah yang diprioritaskan.  

"Tidak berani menurunkan mahasiswa di lapangan. Apalagi Baubau dalam kondisi milai hangat (Covid-19), kita ber-KKN di rumah," ujarnya melalui sambungan telepon seluler. 

Bukan hanya itu, menghadapi penerimaan mahasiswa baru (PMB) pendaftaran bisa melalui portal Unidayan. Terdapat fitur PMB. Bisa melakukan registrasi selanjutnya pembayaran tidak harus ke kampus. Aplikasinya sedang disinkronisasi. 

Intinya menghadapi Covid-19 pihak Unidayan tidak tinggal diam. Banyak inovasi yang dilakukan agar aktivitas perkuliahan tetap berjalan.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Berpikir 1000 Kali

Catatan: Irwansyah Amunu

“PENYEBARAN virus ini yang paling kita takutkan melalui Orang Tanpa Gejala (OTG). Kalau ada kebijakan wajib dikarantina ini, saya yakin masyarakat akan berpikir 1000 kali untuk melaksanakan urusan tidak penting di luar daerah,” tandas Ketua DPRD Kota Baubau, H Zahari. 

Kekhawatiran H Bobi --sapaan H Zahari-- beralasan. Berdasarkan data, angka yang terpapar Covid-19 terus bertambah. 

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sultra, Rabu (15/4), jumlah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 sebanyak 24 orang. Bertambah 8 orang dari sebelumnya 14 kasus. Delapan pasien tersebut berasal dari Kota Kendari 6 orang, Kolaka 1 orang dan Kolaka Utara 1 orang. 

Jika tidak ada penanganan serius, maka potensi penyebaran Covid-19 akan semakin cepat. Maka itu, segala upaya harus dilakukan untuk mengerem laju penularannya. 

Gagasan terbaru adalah rumah karantina bagi yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19 di Rusunawa ASN dibilangan Palagimata. Sehingga monitoring penanganan pandemi akan lebih profesional. 

Bukan hanya Ketua DPRD, pihak Pelni juga punya kiat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Perusahaan pelat merah itu menghentikan pelayarannya untuk sementara hingga Mei 2020 mendatang.

Kepala Cabang PT Pelni Baubau, Ahmad Sadikin tidak mau ambil resiko. Mereka memiliki 26 armada, 11 diantaranya rutenya singgah di Pelabuhan Murhum Baubau. 

Rinciannya, Kfc Jetliner, KM Tidar, KM Sirimau, KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Dorolonda, KM Sinabung, KM Lambelu, KM Leuser, KM Tilongkabila, dan KM Nggapulu.

Keputusan pelayaran hingga Mei masih bisa berubah. Jika belum memungkinkan, maka penyetopan pelayaran tetap dilanjutkan.

Artinya pihak PT Pelni secara teknis langsung mengambil tindakan. Apalagi sebelumnya, 26 awak KM Lambelu dinyatakan positif Covid-19. 

Apakah kita harus tetap berpikir 1000 kali? Ya. 

Bahkan levelnya dinaikkan. Bukan lagi di luar daerah, tapi di luar rumah. 

Kalau mau keluar berpikir 1000 kali jika tidak penting. Bila urgen, wajib menerapkan protokol WHO. Gunakan masker, rajin mencuci tangan, social dan phisical distancing, dlsb. 

Soalnya, sejak Rabu (15/4) sore ramai beredar kabar ihwal pasien di RSUD Kota Baubau dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan rapid test. Hal itu ramai menjadi topik perbincangan di Medsos.

Hingga seorang rekan di kantor mengaku pihak RT-nya melakukan pengecekan terhadap warganya. Khawatir, pasien tersebut tinggal di lingkungannya. 

Berkaitan dengan pasien positif Covid-19 versi rapid test, saya mengontak Ketua Gugus Tugas Penangulangan Covid-19 Kota Baubau, Dr Roni Muhtar untuk mengkonfirmasi. "Tunggu Nanti buka di FB akunnya Sekber Covid 19, Fb Pemkot Baubau, dll release resmi ya dinda. Saat ini sedang dibuat. Nanti buka di FB akunnya Sekber Covid 19, Fb Pemkot Baubau, dll," bunyi pesannya. 

Nyaris pukul 01.00 dini hari, Kamis (16/4) press release yang dimaksud muncul di beranda Fb SekberCov Pemkot Baubau. Tidak ada satu pun narasi yang menyebutkan hasil rapid test positif. 

Hanya ada penggalan kalimat yang menyatakan:

...terhadap pasien, atau OTG dengan hasil Rapid test yang reaktif..

Dalam waktu dekat pula, kedua warga tersebut akan diupayakan pemeriksaan Swab tenggorokan dan selanjutnya dilakukan PCR.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Rusunawa Karantina

Catatan: Irwansyah Amunu

RUMAH Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang diperuntukan bagi ASN untuk sementara beralih fungsi menjadi rumah karantina bagi yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19.

Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin mengatakan jika sudah mendesak akan menggunakan Rusunawa ASN sebagai tempat karantina. “Kita menyiapkan juga Rusun ASN, kalau itu sudah kondisi emergensi, sudah menyebar begitu banyak. kita punya Rusun ASN di atas itu,” ujarnya.

Langkah yang diambil Tamrin patut diapresiasi. Rumah karantina penting. Fungsinya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dengan demikian ada jaminan dari negara ihwal penanganannya. Aman bagi pasien. Plus  masyarakat terlindungi.

Rusunawa ASN terletak di dekat BTN Palagimata. Posisinya hanya selemparan batu.

Gedung megah tersebut hingga kini belum difungsikan. Bisa jadi, Itulah yang mendasari dijadikan alternatif menjadi Rumah Karantina ODP.

Yulia Widiarti, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Baubau mengatakan Rusunawa memiliki 48 kamar.

Diterangkan, setiap kamar terdiri dari dua bilik. Masing-masing bilik tersedia satu tempat tidur dobel dan satu tempat tidur susun. Jadi satu unit bisa ditempati minimal tiga orang

Sehingga, lanjut Yulia, Rusunawa memungkinkan  dijadikan Rumah Karantina.

Ditambah lagi kamarnya dilengkapi mobiler. Untuk jaringan listrik tinggal berkoordinasi dengan pihak PLN. Fasilitas air pihaknya baru membuat sumur bor. Jika sudah dibutuhkan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan PDAM untuk pengadaan air. Karena di Rusunawa sudah memiliki penampungan air.

Rumah Karantina bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang secara ekonomi lemah, namun terkategori ODP. Ketidakmampuannya tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah untuk menanganinya. 

Hal ini bisa diadopsi oleh Pemda lainnya. Sehingga penanganan Covid-19 lebih maksimal.

Ramadan di depan mata. Lebaran sebentar lagi. Ledakan arus mudik lazim terjadi pada dua momentum tersebut. 

Kehadiran arus manusia dalam jumlah besar akan menjadi problem. Terlebih bila mereka berasal dari zona merah Covid-19. 

Nah, inilah urgensi rumah karantina. 

Soal ini, saya salut dengan langkah yang diambil Suharman, Kepala Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Walau Dana Desa (DD) belum cair, dia sudah berencana membuat Rumah Karantina. 

Apalagi belum lama ini, ada warganya yang dari luar daerah ditolak masuk oleh warga lainnya di desanya. Akhirnya, orang tersebut melakukan isolasi mandiri di desa sebelah, Desa Kamelanta. 

 Kepala BPD Kamelanta, Asrin mangaku desanya punya beberapa rumah warga yang kosong. Ditinggal penghuninya merantau. Itulah yang dijadikan rumah isolasi bagi warga yang datang dari luar daerah. Mereka diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari. 

Institusi pemerintahan sekecil desa saja sudah berpikir sangat jauh. Bagaimana dengan Pemkab, Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat? (Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Tujuh Hari Lagi

Catatan: Irwansyah Amunu

AKHIRNYA sebanyak 26 anak buah kapal (ABK) KM Lambelu positif terjangkit Covid-19. Hal itu dipastikan setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulawesi Selatan memeriksa seluruh ABK kapal penumpang milik Pelni tersebut.

"Dari 44 pasien positif tambahan hari ini, 18 dari pasien Sulsel dan ada 26 dari awak kapal KM Lambelu," kata Kadis Kesehatan Sulsel, dr Muhammad Ichsan Mustari, Minggu 12 April 2020.

Sontak hal itu membuat publik terhenyak. Bagaimana dengan nasib penumpang yang diturunkan di Pelabuhan Murhum Baubau, Senin (6/4) lalu?

Seperti diketahui sebanyak 768 penumpang turun di Baubau. Sudah dilakukan pengecekan suhu badan, semuanya aman. Tidak ada yang melewati 38 derajat Celcius. 

Sayangnya hal tersebut tidak bisa dijadikan rujukan. Sama dengan awak KM Lambelu. Sempat dinyatakan positif versi rapid test, tiga orang di Kabupaten Sikka (NTT). Namun setelah itu dinyatakan negatif. Terakhir malah lebih banyak lagi, 26 positif hasil pengecekan di Sulsel. 

Kenyataan tersebut tentu memberikan efek domino terhadap penumpang yang turun di Baubau. Apalagi hanya dilakukan pengecekan suhu badan. 

Idealnya untuk memastikan perlu dilakukan tes yang akurat. Selain suhu badan, bisa juga rapid test. Lebih jauh lagi PCR swab test. 

Kini, ibarat pepatah: Nasi sudah jadi bubur. 

Penumpang sudah tiba di kampung halaman. Tersebar dibeberapa daerah, antara lain, Buteng, Raha, Baubau, Buton, Busel, Wakatobi, Butur, dan Bombana. 

Semua wajib jaga diri. Bukan hanya Kepton, 

tapi seluruh Sultra waspada. 

Minimal para penumpang tersebut melakukan isolasi mandiri. Jangan melakukan kontak dengan siapa pun. Ingat, mereka tiba di Baubau, Senin (6/4). 

Hari ini, terhitung baru tujuh hari. Mereka butuh tujuh hari lagi untuk lewati masa inkubasi, 14 hari. 

Selain penumpang, masyarakat sekitar juga memberikan perhatian serius. Disiplin untuk tidak melakukan kontak. 

Soal ini, tadi saya menelepon Ketua Gugus Tugas Penangulangan Covid-19 Kota Baubau, Dr Roni Muhtar. Dia katakan seluruh penumpang KM Lambelu diawasi. Semua stakeholder terlibat. 

Menariknya ada penumpang KM Lambelu dengan kesadaran sandiri mengisolasi mandiri di kebun. Dua orang yang melakukan begitu di Kecamatan Sorawolio. 

Roni mengatakan dari 768 penumpang KM Lambelu, yang domisili Baubau sekitar 70-an orang. Dengan demikian, selebihnya tersebar di daerah lain. 

Apa yang harus dilakukan? Kalau rapid test dan swab test tidak ditempuh, maka solusinya isolasi mandiri. 

Jangan lupa, tujuh hari lagi. 

Kalau ada gejala yang mencurigakan mengarah ke Covid-19 segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Seraya berdoa semoga semua baik-baik saja.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Hado Hasina Gagas Grand Design Transportasi

Tuntaskan Focal Point, Terapkan One Way Street 



KADIS Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr H Hado Hasina mengulas dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas di kota utama Sultra, maka diperlukan penataan lalulintas jangka panjang di kota ini untuk tujuan pengaturan lulintas di jalan nasional.   

Di dalamnya disebutkan Penataan Focal Point Lalulintas Kota Baubau. Sasaranya adalah penerapan lalulintas satu arah (one way street) agar ke depan tidak terjadi kemacetan di wilayah Waruruma dan sekitarnya. Terkait dengan ditetapkannya Lakologou sebagai terminal tipe B di Sultra ditambah pemanfaatan Waramusio dan Pantai Nirwana sebagai prasarana penunjang terminal B itu.

 Nah, dalam hal ini dua tempat itu disebutkan sebagai rest area. "Untuk itu, saat ini pihak Dishub Sultra sementara memiliki kegiatan di simpang Kokalukuna ke arah Lakologou," ujarnya.

Di lokasi yang disebut sebagai focal point akan dilengkapi dengan marka dan rambu lalulintas yang memungkinkan semua mobil kearah utara, harus satu ke kiri satu arah ke Lakologou, bisa parkir di parkiran yang disiapkan di Focal Point Kokalukuna. Karena akan disediakan amenitas berupa lokasi wisata lokal buatan.


Lalu semua mobil yang kearah Kota Baubau nanti akan satu arah dari Lakologou atau asal Utara kota masuk via jalan lama Waruruma ke dalam Kota Baubau. "Dengan begitu maka hingga 100 tahun ke depan maka di sana tidak akan terjadi kemacetan walaupun jalan lama tidak perlu dilebarkan karena Sikon di sana tidak memungkinkan dilebarkan," jelas Hado.


Kenapa propinsi terlibat, tambah Hado, karena jalan itu berstatus jalan nasional. Sehingga bukan hanya menjadi urusan gubernur tapi juga urusan Balai Kementerian Perhubungan RI, dalam visi program manajemen rekayasa lalulintas di Kota Baubau.

Mantan Pj Wali Kota Baubau ini menunjukkan layout Terminal Tipe B Lakologou, Focal Point Kokalukuna Rest Area Waramusio dan Pelabuhan Murhum atau Pelabuhan Feri Batulo Kota Baubau. Terintegrasi dengan rencana akses sepanjang 3 KM yang dilengkapi fasilitas kesehatan (Faskes). 

Seperti diketahui, Dishub Sultra juga telah membangun Rest Area Pantai Nirwana. Fungsinya sama dengan Rest Area Waramosiu yang saat ini sementara berfungsi sebagai Terminal Tipe B sebelum Lakologou berfungsi maksimal.

"Dalam waktu dekat izin trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Busel maupun dari Terminal B Wasaga Pasarwajo akan berakhir di Waramusio," jelas Hado.

Dijelaskan, Terminal B Wasaga Pasarwajo, Kabupaten Buton saat ini sedang dalam pembangunan tahap pertama tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp 7 miliar dari APBD Provinsi Sultra. Direncanakan tuntas dalam enam bulan ke depan. Menyusul pembangunan Terminal Tipe B Sampolawa, Kabupaten Busel.

Trayek AKDP dari Sampolawa dan Batauga akan berakhir di Rest Area Pantai Nirwana, sebagian akan lanjut ke Waramosiu menurut izin trayek yang akan diterbitkan Dishub Sultra. Mereka hanya boleh menurunkan penumpang pada Halte Kawalingka dalam Kota Baubau.

"Disaat yang sama kami harapkan trayek angkutan kota bisa terbitkan oleh Dishub Kota Baubau, yang akan melayani, Lakologou atau Waramusio masing-masing PP ke Pantai Nirwana, Pasar Wameo, Palagimata, Waborobo dan lainnya tergantung Kota Baubau. Maka dengan begitu penyelenggaraan angkutan kota dan luar Kota Baubau akan menjadi
lancar aman dan selamat. Begitu grand desainnya," terang Hado.(*)


MELAWAN COVID-19

Menghadapi situasi pandemi, Hado mengeluarkan seruan:


Kaheruna Covid-19 siy, takojaga bari bari kita, boli tamokasu bada, te kalapeana paamani karota iuata boli tatosala yi ruma saki, te uka salabina boli u bose ancosala ndo mbuli mbuli.

(Covid-19 masih terus mengancam kita. Cara kita mematikan ancamannya, pertama, utamakan kebersihan kita secara fisik dan rohani. Kedua, hindari kerumunan dan saling jaga jarak fisik antara kita minimal dua meter. Tunda perjalanan ke luar daerah daripada anda tidak kembali lagi selamanya).(**)

Tolak Impor

Catatan: Irwansyah Amunu

SECARA ekonomi, salah satu kiat untuk meningkatkan neraca perdagangan adalah dengan menolak impor. Dua sekaligus keuntungannya, menolak barang masuk dari luar, dan menciptakan kemandirian ekonomi untuk menciptakan produk lokal.

Metafora tersebut sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19. Mencegah penularannya maka banyak daerah yang menolak "impor kasus" Covid-19 dari luar.

Caranya dengan menolak arus mudik. Menghimbau agar warganya yang di perantauan jangan pulang kampung dulu.

Wakatobi sudah menghimbau warganya yang berada di zona merah untuk tidak mudik. Buton Selatan (Busel) juga demikian.

“Alangkah baiknya, masyarakat perantauan dari Busel entah itu mahasiswa atau orang yang pergi mencari di luar daerah dapat menunda dulu mudik lebaran tahun ini. Karena ini untuk kebaikan kita bersama dalam memerangi Covid-19,” beber Bupati Busel, Arusani.

Bagaimana dengan jatah hidup mereka? Misalnya mahasiswa yang tidak Pulkam. Harus dicarikan solusi.

Apalagi bila kiriman dari kampung seret. Aliran dana tersumbat. Tidak bisa dipungkiri Covid-19 membuat kondisi ekonomi warga ketar-ketir.

Dampaknya asap dapur tanggungan mereka di perantauan pun terganggu. Fakta ini mesti segera ditemukan pemecahannya. Pemda hendaknya turun tangan.

Toh alokasi dana penanganan Covid-19 sudah ditetapkan. Angkanya bervariasi tiap daerah. Misalnya Kota Baubau (Rp 33,9 miliar), Buteng (Rp 11 miliar), Buton (Rp 16 miliar), Butur (Rp 10 miliar), Busel Rp 27 miliar dan Bombana (Rp 30 miliar).

Sayangnya dari alokasi dana tersebut belum jelas berapa anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Akan dibagikan kepada berapa penerima? Berapa besaran per kepala? Kapan dibagikan?Apa syarat penerima bantuan JPS? Semua masih menjadi tanda tanya.

Berdasarkan teleconference sejumlah daerah dengan Kemendagri dan BPK terkait realokasi anggaran Covid-19, Rabu (8/4/2020), Mendagri Tito Karnavian sudah mengeluarkan seruan.  Selaku pembina pemerintahan daerah pihaknya telah mengeluarkan Permendagri No. 20/2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah hak untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran.

“Ada tiga hal utama yang menjadi fokus daerah dalam melakukan realokasi dan refocussing anggaran, yakni peningkatan kapasitas kesehatan publik, Sosial Safetynet (jaring pengaman sosial) dan peningkatan kapasitas ekonomi dan usaha agar dapat terus hidup dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan protokol kesehatan,” pesan mantan Kapolri ini.

JPS menjadi salah satu poin yang digarisbawahi. Sabab yang terdampak secara ekonomi banyak. Perlu mendapatkan uluran tangan. Jangan sampai JPS hanya menjadi "angin surga".

Warga disiplin melakukan lockdown, namun karena dana tak kunjung cair mereka harus rela makan lauk daun.

Maka saya salut dengan partisipasi sejumlah stakeholder untuk membantu ekonomi warga terdampak, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Antara lain pihak Polres Baubau yang membagikan 300 paket Sembako, FIF Group Pos Baubau, dan Kururio. Kururio membagikan makan siang Jumat gratis kepada anak yatim piatu, penyandang disabilitas, Lansia, pemulung, tukang gerobak, tukang sapu jalanan, dan tukang gerobak.

Mereka memilih menyalakan lilin ketimbang mengutuk kegelapan.

Kembali ke Pemda, apakah mampu menolak kedatangan "impor kasus" positif Covid-19 dari luar? Insyaallah bisa. Dengan catatan jalankan sepenuhnya protokol kesehatan yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Menanti Tumbal di Kampus Biru UMB

12 Januari 2015 - 11:30:48 WIT

Tajuk Rencana

15

SAMA dengan Pilrek sebelumnya, suksesi rektor di Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) menyisakan polemik. Ceritanya pun hampir sama masih diseputaran kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Tak heran bila beberapa hari terakhir demo sempat terjadi di depan kampus biru. Teranyar unjuk rasa akhir pekan lalu yang dilakukan sejumlah mahasiswa.

Suriadi, sang tektor terpilih dilaporkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMB ke Polres Baubau tuduhan memalsukan surat pemberhentiannya dari PKP Indonesia. Kasusnya pun mulai bergulir dengan pemanggilan Ketua KPU dan Ketua PKP Indonesia Kota Baubau untuk dimintai keterangan.

Sekadar mengingatkan dalam Pilrek edisi sebelumnya pada masa Syarifuddin Bone, salah seorang civitas akademika UMB, Ibrahim harus duduk di kursi pesakitan. Bahkan harus merasakan pengapnya hotel prodeo. Kasus yang menjeratnya pun berkutat di tengara pemalsuan dokumen.

Nah, pada episode kali ini dugaan pemalsuan dokumen kembali mengemuka. Siapa yang bakal menjadi tumbal? Kita tunggu saja.

Yang jelas, Korps Bhayangkara kini sedang bekerja mengusut kasus tersebut. Semoga dalam waktu dekat aparat dibawah kepemimpinan AKBP Eko Wahyuniawan segera dapat membuka kotak pandora di kampus biru. Dengan demikian kita akan mengetahui siapa lagi yang menjadi tumbalnya.(***)

Read more: http://www.butonpos.com/tajuk-rencana/metro-baubau/tajuk-rencana/menanti-tumbal-di-kampus-biru-umb#ixzz3OZiOKyOY