Minggu, 20 April 2014

Siap Menang, (tidak) Siap Kalah

PENCOBLOSAN sudah berakhir, nama-nama yang bakal menduduki kursi legislatif sudah bisa diprediksi. Kendati beberapa TPS ada yang melakukan penghitungan suara ulang, namun figur yang bakal melenggang di kursi dewan sudah bisa ditebak.

Alhasil, pasca-pemungutan suara ini, kontestan Pemilu yang terpilih sudah ada yang berpesta, sedangkan bagi yang kalah mengelus dada. Memang dalam sebuah pertandingan, tidak mungkin semua peserta menang, tapi ada juga yang kalah.

Nah, untuk menjunjung nilai-nilai sportifitas, sebelum hari H Coblosan Rabu (9/4) lalu, semua kontestan Pemilu sudah mentasbihkan deklarasi Pemilu damai, siap menang, siap kalah. Sayangnya hal itu hanya terpatri di atas kertas, tapi realisasinya masih sulit terwujud.

Terbukti, saat ini oknum Caleg yang kalah, depresi karena banyak modal yang digelontor, tapi suaranya gembos. Lebih parah lagi, ada yang stres hingga gila karena uang habis, bahkan minus sedangkan kursi tak bisa diraih.

Dari fenomena ini, kita jadi geli kalau misalnya Kesbang dan Panwaslu Baubau menyatakan tidak menemukan politik uang. Sementara, rata-rata Caleg yang berkompetisi diduga menyiapkan amunisi untuk "serangan fajar".

Jadi, bila setelah pesta demokrasi usai, nilai-nilai deklarasi siap menang, siap kalah sulit diwujudkan karena memang dari awal prosesnya dilakukan secara negatif. Jika inputnya negatif, prosesnya negatif, jangan mimpi hasilnya positif. Sebab hasil positif diraih bila proses dan inputnya juga positif.(follow twitter: @irwansyahamunu)

Minggu, 06 April 2014

Perubahan Bisa Diraih Bila Berasaskan Islam

BAUBAU-Lembaga Studi Islam (LSI) FKIP Unidayan bekerjasama denga Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Kota Baubau menggelar Dialog Perubahan di kampus Istanah Ilmiah Unidayan, Minggu (6/4).

Dalam dialog yang mengangkat tema 'Pro Kontra Pesta Demokrasi Ala Pilcaleg 2014 di Indonesia, Solusi atau Ilusi' ini menghadirkan tiga pemateri, yakni, Caleg PBB Dapil II, Harubali, Caleg PKPI Dapil I, La Ode Arifudin, dan LKM Hizbut Tahrir Indonsesia (HTI) Kota Baubau, Adi Kus Iyut. Dialog perubahan tersebut juga dihadiri puluhan mahasiswa dari perguruan tinggi se Kota Baubau.

Mengawali pemaparan dari LKM HTI, Adi Kus Iyut atas pertanyaan yang dilontarkan host atas tema yang diangkat, apakah perubahan bisa didapatkan dalam Pilcaleg dalam sistem demokrasi tahun ini, dia menjelaskan, perubahan bisa diraih bilamana partai yang berjuang di parlemen konsisten dari perjuangan yang dilakukan, dan perjuangan tersebut tidak asal perjuangan, tapi perjuangan yang berasaskan islami.

Faktanya saat ini kata Adi, tidak ada partai yang konsisten dalam memperjuangkan syariat islam secara menyeluruh ketika duduk di kursi parlemen untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dia mengatakan, untuk melakukan perubahan yang dilakukan ialah mengganti sistem demokrasi saat ini dengan sistem yang bersumber dari sang pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan yakni Allah SWT dalam bingkai daulah khilafah islamiyah.

Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan yang dilontarkan salah seorang mahasiswa UMB, Suharjo, yang menanyakan melihat fenomena yang terjadi setiap pergantian pemimpin tidak ada perubahan, contohnya, pengangguran masih melimpah, dan biaya hidup yang mahal, dimana pemimpin katanya memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

"Kita ketahui bahwa salah satu tugas legislatif ialah membuat hukum untuk diterapkan di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam al-Quran surat Yusuf ayat 40, yang artinya yang berhak membuat atau menetapkan hukum adalah Allah. Di sini manusia sudah mengambil peran Allah membuat hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia," jelasnya.

Sementara Caleg PBB dapil II Harubali menjelaskan, perubahan bisa dicapai dengan mengedepankan kriteria yang sesuai dengan islam. "Kesadaran individual dulu yang harus dibangun untuk menerapkan syariat islam," katanya.

Ia juga menjelaskan, untuk membuat Perda kita harus mendengar aspirasi rakyat, sehingga perda yang dibuat bukan keinginan individu atau kelompok, tapi murni atas aspirasi rakyat.

Membuat Perda ada beberapa sudut pandang yang harus dilihat, tentunya harus sesuai dengan ajaran islam yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan, Haris salah seorang mahasiswa STAI Baubau yang menanyakan peran manusia membuat hukum, padahal dalam QS Yusuf ayat 40, artinya yang berhak membuat atau menetapkan  hukum ialah Allah.

"Pilcaleg pada tahun ini merupakan solusi, tapi asalkan kita jalankan dengan tidak hura-hura, namun harus mempunyai konsep yang jelas. Solusi ke depan adalah bukan dilihat dari caleg yang mempunyai ekonomi yang banyak, tapi dilihat dari kecerdesanya," kata Harubali.

Sementara Caleg PKPI, La Ode Arifudin menjelaskan, proses demokrasi di Indonesia saat ini harus dibangun dengan pemikiran politik yang baik, sesuai dengan pemikiran   akidah islam.

"Yang menjadikan kehancuran negeri ini karena kesejahteraan tidak dirasakan oleh masyarakat. Perubahan bisa dihasilkan dengan membangun kecerdasan masyarakat, karena ketika masyarakat sudah cerdas, maka kesejahteraan akan dirasakan masyarakat," jelasnya.(p5)

Lagu Lama Jualan Pemekaran



SELAMA masa kampanye Caleg, hampir kita tidak mendengar program yang disampaikan para kontestan Pemilu. Entah karena sudah terlalu banyak janji diumbar dan belum ada yang terealisir, namun yang terjadi  keramaian paling terasa hanya dalam bentuk konvoi kendaraan, dan goyang artis.

Kalaupun ada janji diberikan, paling banter yang dilontarkan adalah pemekaran. Mulai dari Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), hingga Provinsi Buton Raya. Ya, inilah lagu wajib yang kerap kali didendangkan mereka untuk menarik simpati pemilih agar berjoget bersamanya.

Memang pemakaran menjadi jualan paling laku untuk dihembuskan kepada pemilih di jazirah Buton Raya. Dan segala macam bumbu juga digunakan mereka untuk membuat racikannya dikonsumsi rakyat.

Sayangnya jualan pemekaran ini seolah menjadi lagu lama yang hanya dinyanyikan setiap para politisi punya syahwat untuk berkuasa. Entah itu melalui Pilkada maupun Pileg.

Namun setelah kursi direngkuh mereka mengidap penyakit amnesia. Lupa bahwa mereka pernah berucap. Lupa bila mereka sebanarnya punya kuasa untuk menggolkannya ketika duduk di singgasana kekuasaan, namun tuah itu tidak digunakan.

Malah yang terjadi, selama masa kampanye ini sesama mereka, para Caleg atau antar partai saling menuding. Menyalahkan memang mudah dilakukan, yang sulit kerja nyata untuk mewujudkannya. Sebab menyalahkan tidak butuh tenaga sementara bekerja perlu energi banyak.

Padahal, bicara soal perwujudan pemekaran begitu mudahnya. Sebab, sudah ada surat yang diteken Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Buteng dan Busel prioritas. Harus tuntas sebelum pembahasan 65 daerah otonom baru (DOB) yang belum lama ini disodorkan DPR RI. Bayangkan, sekaliber 01 RI sudah turun tangan. Namun kenapa keduanya begitu sulit terwujud?

Maka itu, Pileg kali ini pemilih harus cerdas menggunakan hak konstitusinya. Kepada siapa mereka wakilkan suaranya. Apakah memang ada Caleg yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat? Memilih atau tidak? Ingat, hanya keledai yang terperosok di lubang yang sama untuk kedua kalinya. (follow twitter: @irwansyahamunu)

Elektabilitas: Kualitas atau Isi Tas?


Catatan: Irwansyah Amunu

MASA kampanye berakhir. Tahapan Pileg kini memasuki masa tenang.

Setelah fase jual diri melalui program selesai, sekarang semua Caleg saatnya menyusun strategi terakhir untuk bisa dipilih pada hari H, Rabu (9/4), lusa. Yang menarik, kini perbincangan bergeser dari hiruk pikuk kampanye menjadi berapa banderol yang disiapkan para Caleg untuk menggoda iman pemilih.

Ada yang terjun langsung, ada pula menggunakan peluncur di lapangan. Angka yang disebut beragam, mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu per kepala.

Kenapa "pasali" atau "serangan fajar" yang dijadikan standar? Sebab, belajar dari kecenderungan politik selama ini yang diyakini publik dan politisi, kalau ingin dipilih, maka tidak cukup dengan omong doang, tapi yang terpenting adalah "tanda jadi".

Jangan heran kalau ada politisi yang kebetulan menguji peruntungan dengan maju dalam bursa Pilcaleg kali ini sempat mengeluh ke saya. Dia mengaku telah melakukan blusukan ke pemilih di daerah pemilihannya. Apa aspirasi yang diserap? Bukan harapan dan program yang dititipkan tapi rata-rata pemilih menanyakan berapa dana yang disiapkan untuk hari H nanti. Inilah yang membuatnya lesu, sebab dia mengaku modalnya pas-pasan.

Mengapa hal tersebut menjadi tradisi? Sebab selama ini budaya tersebut terpelihara. Sayangnya kendati hal tersebut sudah menggejala, namun terkondisi terus karena sulit disentuh oleh KPU, Panwaslu, dan stakeholder Pemilu lainnya. Ibarat orang buang angin, bau busuknya tercium namun tidak bisa dipegang.

Praktek inilah yang membuat banyak orang menilai elektabilitas atau keterpilihan seseorang di dewan sebetulnya bukan ditentukan oleh kapasitas, kualitas, dan kapabilitas. Tapi yang menentukan adalah isi tas alias faktor duit. Sehingga yang terpilih menjadi Aleg (anggota legislatif) umumnya yang paling banyak modal, kalau kere jangan mimpi. Kalaupun ada yang berhasil duduk, hanya keruntungan saja, peluangnya sangat kecil.

Padahal, kalau diukur dengan bayaran, sebetulnya transaksi politik ini sangat murah. Harga pemilih per kepala hanya Rp 55 (kalau dibanderol Rp 100 ribu) dan Rp 137 (banderol Rp 250 ribu). Lebih mahal harga sepotong roti dari ongkos pemilih.

Selain itu, modus lain yang digunakan untuk merebut kursi dengan cara memanfaatkan celah mulai dari pembagian surat panggilan hingga penghitungan suara. Pada wilayah ini yang digoda penyelenggara Pemilu.

Teknik yang digunakan dengan memanfaatkan surat suara yg tidak terpakai biasanya surat suara sisa dicoblos untuk Caleg tertentu. Caranya, bisa menggunakan penyelenggara Pemilu atau pemilih siluman yang bergerak ke mana-mana ditugaskan untuk menggunakan surat suara sisa.

Jurus lain, Caleg yang merasa tidak bisa duduk di dewan, ditengarai "menjual" suaranya kepada Caleg tertentu yang separtai dan se-Dapil dengannya untuk mengatrol suara Caleg tersebut. Hal ini juga tidak mudah, kuat dugaan melibatkan elemen penyelenggara Pemilu.

Pendek kata, modus inilah yang paling lazim digunakan setiap kali pesta demokrasi. Jadi, kalau semuanya berjalan terus tanpa kontrol dan monitoring ketat dari rakyat dan setiap pemangku kepentingan, maka yang terjadi Aleg yang akan kembali bertakhta adalah yang bermodal kuat.

Maka jika muncul pertanyan, elektabilitas: kualitas atau isi tas? Jawabannya pasti kita sudah mafhum bersama. Dan kalau ini terus terjadi, kasihan lembaga legislatif, jauh dari mutu yang diharapkan. (Follow twitter: @irwansyahamunu)

Rabu, 02 April 2014

Program BPJS "Memalak" Rakyat

-Dibahas Dalam Diskusi Publik HTI Kota Baubau


BAUBAU-Kebijakan pemerintah terkait jaminan kesehatan nasional yang diimplementasikan dalam program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) menuai pro dan kontra di masyarakat.

Di Kota Baubau kebijakan ini masih terkategori asing di tengah masyarakat, sebab kebijakan ini belum menyentuh masyarakat luas, sementara hanya kalangan tertentu yang menyoroti hal tersebut.

Menyikapi hal inilah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Kota Baubau menyelenggarakan Diskusi Publik Pro Kontra atas Kebijakan tersebut, di aula Panti Asuhan Kota Baubau, Minggu (16/3).

Hadir dalam acara ini Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Baubau selaku narasumber, Aktivis HTI Baubau Syahril Abu Khalid, Pimpred SKH Buton Pos Irwansyah Amunu, dan Musran Abu Vitha sebagai Panelis.

Dalam paparannya, perwakilan Dinkes menjelaskan secara rinci tentang pasal-pasal dalam regulasi BPJS. Seperti seorang warga dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta akan dikenakan iuran/premi sebesar Rp. 22.500 perkapita.

Sementara itu, dalam kacamata Pemred Buton Pos, Irwansyah Amunu mengatakan di tahun berikutnya kebijakan ini mencekik dan memeras rakyat, sebab setiap warga negara wajib mengikuti program ini selama dia menjadi WNI, padahal jaminan kesehatan yang diberikan hanya kategori tertentu saja.

Lanjut Irwan, ini adalah bentuk lepas tangan pemerintah Indonesia yang kapitalistik atas rakyatnya. "Jika tidak membayar tak mendapatkan pelayanan publik, jadi ini kebijakan zalim," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah harusnya lebih arif dan bijaksana dalam menggelontorkan program agar masyarakat seluruh lapisan bisa terjangkau.

Pandangan berbeda dikatakan Aktivis HTI Syahril. Menurutnya, dalam negara Islam yang pernah diterapkan pada zaman kekhalifahan, masalah kesehatan dan pendidikan merupakan kemaslahatan umum.

"Umum dalam arti segala sesuatunya gratis menjadi tanggungan negara sebagai pemerintah, bukan melepas tanggungjawab rakyatnya dibuat tertindas, dengan harus membayar iuran setiap bulannya terhadap perusahaan asuransi atau sekarang BPJS, bagaimana jika dia kurang mampu atau miskin," tuturnya.

Inilah salah satu kebobrokan bangsa ini, yang menerapkan simbol-simbol demokrasi dengan kapitalismenya. "Dimana materi di atas segalanya, tidak peduli warganya miskin dan tertindas dengan aturan maupun regulasinya. Inilah yang salah di negeri yang masyoritas muslim ini tidak menerapkan aturan Allah, yakni Syariat Islam, aturannya hanya dibuat pemikiran dan hawa nafsu manusia dengan berbagai kepentingannya, bukan kepentingan umat," ujarnya.

Sementara itu, Farihi SKM, Kabid Kesga Dinkes Kota Baubau menyatakan pihaknya hanya menjalankan regulasi dari pusat. Untuk Kota Baubau, masyarakat miskin yang ditanggung APBD kota sebanyak 4583 orang. Walau demikian, dia merasa ada beberapa hal yang tidak disepakatinya, salah satunya Juknis terkait BPJS dari Kemenkes belum turun hingga kini.(her)

Amirul Tamim: Jangan Ulangi Kesalahan Memilih

Amirul Tamim: Jangan Ulangi Kesalahan Memilih

Amirul Tamim: Jangan Ulangi Kesalahan Memilih
KEHADIRAN Amirul Tamim di Stadion Betoambari, Sabtu (29/3) lalu betul-betul menghapus kerinduan warga Kota Semerbak terhadap mantan Walikota Baubau dua periode tersebut.    

Masyarakat berduyun-duyun mendatangi stadion hanya ingin melihat dan mendengarkan materi kampanye bapak pembangunan Kota Baubau ini. Dan itulah yang dijadikan magnet bagi Caleg PPP disemua tingkatan, mulai dari Kota Baubau, dan propinsi untuk memanfaatkan popularitas Amirul dalam menarik simpati pemilih.

Banyak hal yang disampaikan Caleg PPP untuk DPR RI nomor urut dua ini kepada kader dan simpatisan partai kakbah tersebut. Salah satunya dia berujar,"Jangan ulangi kesalahan memilih, sepakat?" Sontak dijawab sepakat oleh massa yang menghijaukan stadion. 

Dalam pidatonya ia mengulas, setahun dua bulan meninggalkan Baubau untuk melihat hari esok, bagaimana cerahnya panggilan jiwa untuk mengabdi maka momentum pemilihan legislatif dia dicalonkan PPP untuk duduk di DPR RI, Senayan. Mudah-mudahan pengalaman di Baubau, meniti karir, memberikan sumbangsih yang besar pada daerah dan negara, lebih khusus pada saudara-saudara kita di negeri Buton Raya. 

Menurutnya, Allah SWT telah memberikan anugerah kepada Sultra, lebih khusus Buton, dan Baubau berada di bawah kaki depan Pulau Sulawesi. Sangat strategis, sehingga tidak ada alasan kalau daerah ini tidak maju. "Yang menjadi alasan karena kita belum cerdas untuk menentukan siapa yang patut untuk menata kawasan yang seperti ini, tidak ada alasan. Saudara ojek bisa mendapatkan penghasilan, kaki lima bisa mendapatkan penghasilan, penjual-penjual bakso bisa mendapatkan penghasilan, tanah-tanah kita di gunung yang tidak punya harga, itu bisa menjadi punya harga, cuma karena kita belum cerdas," bebernya.

"10 tahun kita coba menata dengan sentuhan-sentuhan kecil bisa kita berubah. Kita bisa menciptakan Kotamara, kita bisa menciptakan Wantiro, disana saudara-saudara bisa hidup. Kalau sekarang sepi jangan kita saling menyalahkan, mari kita belajar dari kesalahan. Mari kita melihat hari esok, tanggal 9 adalah tanggal yang menentukan apakah anugerah Allah ini, kota yang cantik ini, Buton Raya yang ada di kaki depan Pulau Sulawesi bisa berarti untuk warga yang huni di atas bumi ini," paparnya seraya mengatakan Tuhan tidak merubah nasib kita, kecuali kita sendiri. 

Amirul menerangkan, pada 27 April mendatang Sultra genap berusia 50 tahun. Tercatat sebagai daerah kaya, tapi masih berada pada urutan paling bawah. Hal itu disebabkan karena belum memanfatkan secara maksimal potensinya. Oleh sebab itu, Sultra 50 tahun dengan 14 kabupaten/kota menurutnya kalau mau maju perlu dibagi dua, wilayah daratan, dan kepulauan. 

Suami Ny Yusni ini mengaku wilayah kepulauan diupayakan, sebab berapa tahun silam, para kepala daerah di Buton Raya termasuk dia didalamnya sepakat kawasan ini dibentuk menjadi Propinsi Buton Raya. Tapi syarat untuk menjadi propinsi minimal lima kabupaten, hari ini baru empat. Karenanya dimimpikan sejak dulu langkah-langkah sudah dilakukan Buton Tengah, dan Buton Selatan harus terwujud, sayangnya sampai saat ini belum. "Oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh komponen, saudara-saudaraku, teman-teman yang memegang peran yang ikut menentukan, mari menjadi sejarawan, mari menjadi pelaku-pelaku sejarah, mari kita ringankan tangan untuk mengusung Buton Selatan, Buton Tengah, untuk mempercepat Buton Raya ini. Tidak usah kita halang-halangi, karena mari kita siapkan kalau ini jadi potensi berarti akan ada perguruan tinggi negeri, ada anak-anak kita bisa dididik disana," serunya. 

Sultra, lanjutnya yang berusia 50 tahun berarti tahun 1964 dibentuk, gubernur kita Nur Alam belum lahir, namun sekarang memimpin Sultra. Berarti tidak menutup kemungkinan yang SD saat ini, atau belum lahir bisa mengabdi di Buton Raya ke depan. 

"Kawasan yang indah seperti ini, strategis, bagaimana menatanya, bagaimana kedepan mimpi-mimpi dari teman-teman semua di Partai Persatuan Pembangunan supaya Buton Raya terbentuk maka perlu kita membagi wilayah-wilayah sesuai dengan potensi dan karakternya. Wakatobi kita perkuat untuk menjadi Bandar Udara Internasional karena disana ada jualan internasional, ada jualan global, ada surga di bawah laut sehingga perlu dijadikan ini. Buton Tengah, yang ada di Pulau Muna karena yang menentukan," terangnya.  

"Kalau mau maju perkuat infrastruktur Pulau Muna termasuk Buton Tengah di dalamnya, konsep PPP ke depan bagaimana kalau bapak-bapak, teman-teman Caleg dari PPP bersama dengan partai-partai lain perjuangkan agar Pulau Muna perkuat infrastrukturnya agar mengikat jazirah Sulawesi dengan jazirah Buton Raya akan menjadi masa depan Indonesia," sambungnya.     

Pria berkacamata ini melanjutkan, Buton Selatan kalau sebentar menjadi ibukota Buton Raya, Baubau, disadari tidak akan bisa menampung dinamika propinsi, maka Batauga alternatif pengembangannya, kawasan propinsi akan dikembangkan disana. "Oleh sebab itu, baik di Kota Baubau, Kabupaten Buton, propinsi harus bagaimana PPP kita perjuangkan satu fraksi untuk bisa menampung kader-kader, pemikir-pemikir yang akan mengikat dan memajukan kawasan Buton Raya, Sultra secara umum dan akan menjawab bahwa di sini ada masa depan Indonesia," bebernya.

Amirul menyebut, Pemilu 2014 strategis. Disadari tidak mungkin disatu lembaga legislatif semua PPP, pasti ada partai lain, maka itu PPP ketika jadi satu fraksi bergandeng tangan dengan partai lain memikirkan masa depan kawasan ini.

"Saudara-saudara sekalian Sultra khususnya Buton Raya, selama ini kita dengar bahwa daerah kita kaya tetapi infrastruktur kita lemah. Buton Raya kita perjuangkan sejak lama, Buton Tengah, Buton Selatan kita perjuangkan sejak lama tapi belum gol-gol, jawabananya karena belum ada kita di Pusat, tidak ada wakil kita di Pusat. Saat ini saya hadir dan saya mohon doa restunya, dukungannya, agar wakil kita di Pusat ada dari negeri ini berhasil kita perjuangkan, insya Allah yang akan memikirkan bagaimana daerah ini," ulasnya.

Lebih jauh Amirul menyebut, potensi laut kita kaya, terumbu karang indah, ikan berfariasi, nelayan dan petani tangguh, tapi bagaimana bisa unggul, kalau infrastruktur dan pasarnya lemah. Dia pernah mencoba 10 tahun, dengan sentuhan-sentuhan kecil bisa mewujudkan Baubau maju. "Baubau yang kita coba 10 tahun, gunung Wantiro kita bisa tebas, Palagimata yang tidak pernah dilirik bisa menjadi nilai yang berharga. Kotamara yang setiap bulan musim ombak warganya tidak bisa tidur karena dihempas ombak, di Kaobula, Wameo sekarang bisa tidur nyenyak, Bonebone," sebutnya.

"Oleh sebab itu saya minta kepada calon-calon anggota DPR dari PPP khususnya untuk Kota Baubau, teruskan perjuangkan anggaran di DPR, bagaimana agar Pantai Bonebone dan sekitarnya. Tidak usah pesimis, teknologi untuk infrastruktur jembatan, sistem jembatan layang tahun-tahun ke depan akan murah dan bisa sanggup dibiayai pemerintah, tinggal bagaimana memperjuangkan dan memikirkannya," terang Amirul. 

Dia juga minta kepada para Caleg ketika duduk di legislatif propinsi agar sama-sama berjuang, oleh sebab itu PPP disana juga satu fraksi agar bisa bersuara. "Kalau tidak bisa didanai propinsi maka kita sama-sama berjuang di Pusat, disana ada wakil saudara maka tentu tidak sulit untuk membangun infrastruktur. Sistem jembatan layang mulai dari Pantai Kamali, kita buat jembatan untuk melintas di atas Jembatan Batu, melintas di atas Kotamara, dan bagaimana Bonebone agar terus di Lakeba itu bisa. Dan demikian juga dari Lakologou yang kita sudah bangun jalan di pinggir laut, sudah dua tahun anggaran agar dapat diperjuangkan calon-calon anggota DPRD dari PPP, kalau satu fraksi, apalagi pegang palu, Kota Baubau bisa melejit terus sesuai dengan tahapan-tahapan rencana yang kita canangkan," paparnya.

"Yang penting pegang palu, kalau tidak disetujui jepit itu palu?" Lantas disambut dengan suara tawa hadirin. 

Menurut mantan Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sultra di era Gubernur Kaimoeddin ini, kita bisa buat jalan jembatan karena di Jakarta, Jawa, dan Makassar memiliki jalan layang. Namun demikian jalan layang kita jangan di darat, tapi di pinggir laut karena akan mempermudah, apalagi teknologinya bisa. 

Nah, sebelum terwujud propinsi Buton Raya, perjuangkan cepat jalan lingkar luar kawasan ini, konsepnya sudah ada, tinggal diperjuangkan. "Konsep Kota Baubau pada 2015 Lealea sudah harus diletakkan sebagai Kota Satelit karena dalam waktu yang tidak lama lagi jembatan penyeberangan antara Palabusa, Kolagana, ke Baruta akan terwujud. Sudah dirintis jalan-jalan penghubungnya, kalau jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) 6 Kilometer, Kolagana-Baruta hanya 1 Kilometer, kenapa tidak bisa? Tergantung dari ini dan ini?" ujarnya seraya menunjuk kepala dan hatinya.

"Oleh sebab itu, ketika saya diminta oleh teman-teman, Pak Amirul mari pidato dulu diwarga Kota Baubau untuk mengingatkan kembali dan saya tentu hadir disini untuk mengingatkan calon-calon anggota DPR dari PPP dan saya minta kepada rakyat Baubau pilih PPP. Jadikan dia satu fraksi untuk bisa memimpin kembali lembaga itu dan bersama partai-partai yang lain untuk memperjuangkan konsep Kota Baubau ke depan bagaimana menjadi ibukota Buton Raya dan insya Allah menjadi kota yang cantik, kota yang memakmurkan masyarakatnya," bebernya. 

"10 tahun kita sudah coba, jual apa saja di Pantai Kamali, laku. Kalau sekarang tidak laku berarti ada yang kurang tepat. Kalau di Wameo kurang laku, berarti ada yang salah. Kalau saudara-saudara ojek kurang pendapatannya berarti ada yang kurang disentuh. Kalau penjual makanan ini kurang laku makanannya berarti ada yang kita lupa. Sebenarnya tidak susah, cukup kita goyang begini, dia jalan itu barang. Apalagi kalau diketuk palunya," sambungnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, tangggal 9 April yang menentukan apakah konsep Kota Baubau, Buton Raya yang diimpikan bisa jadi, berlanjut, pikiran-pikiran tersebut bisa diterima tergantung tanggal 9 nanti. Apakah saudara-saudara pilih wakil-wakil dari PPP, karena konsep dari Baubau, Buton Raya sudah ada di kepala kader PPP. "Bukan di dalam laptop, tapi ada di kepala kita. Ada di hati kita, oleh sebab itu tanggal 9 April jangan sia-siakan," tegasnya. 

Di matanya, jangan dianggap sebagai lima tahunan apa yang diperoleh, tapi tanggal 9 April adalah lima tahun ke depan ikut menentukan nasib kita. "Silahkan saudara terima 100 ribu, tetapi ingat baru satu tahun anda sudah rugi berapa ratus ribu. Malah mungkin saudara sudah rugi jutaan karena ada yang terima 100 ribu. Oleh sebab itu kita katakan pada kader PPP, ini lambang kakbah, di dalamnya ada simbol Islam. Hati-hati, mari kita perjungkan, apa arti rahmatan lil alamin. Kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai Kemahakuasaan, kita berdoa kasih kesehatan kader PPP, kasih keterbukaan hati warga Buton Raya, agar ada Caleg-Calegnya yang duduk di Pusat. Satu fraksi di propinsi, satu fraksi di sini, satu fraksi di Kabupaten Buton, satu fraksi di Wakatobi, di Buton Utara, dan lain sebagainya insya Allah, kita akan pikir sama-sama. Bagaimana konsep daerah ini, insya Alah kemakmuran, kemaslahatan dari ketiga peran maasyarakat, dari kawasan ini karena kita tahu karunia Tuhan untuk daerah ini," bebernya.
 
"Kita daerah kaya, kaya dari prosisi strategisnya, kaya dari manusianya yang cerdas, unggul, ulet, kemudian kekayaan alamnya, di gunung, di laut, di dalam laut, dan yang tidak kalah pentingnya ada di dalam kepala kita. Oleh sebab itu mari saudara-saudara sekalian, saya di PPP, tanggal 9 nomor berapa?" tanyanya. "Nomor dua," jawab serentak hadirin. 

Amirul minta kalau hadirin di Stadion Betoambari sudah tahu,  tolong sampaikan pada yang lain. "Jangan salah, mudah-mudahan suara Baubau, Buton Raya, suara orang-orang Buton yang ada di luar, memberikan kepada saudaranya Amirul Tamim dan insya Alah Amirul Tamim akan berjanji, akan menuangkan segala potensi pikirannya bersama teman-teman lain yang ada di Kota Baubau, yang ada di Fraksi PPP Kota Baubau, propinsi yang kalau sebentar jadi propinsi ini saya kira akan ada juga DPRD Buton Tengah, Buton Selatan, Kabupaten Buton, Buton Utara, Wakatobi," tegasnya.

"Mari kita desain satu kawasan ini terkoneksi mulai dari jalan Lasalimu, sampai sana itu adalah jalan yang panjang yang indah dari Baubau sampai dengan tembus di Kangkeongkea, tembus di Burangasi sana. Wabula, Ereke, untuk Buteng, kita ikat Pulau Muna, kita ikat dengan Bombana, kita ikat dengan Kabaena. Dan Kabaena saya kira bisa menjadi satu kabupaten tersendiri dimasa depan. Wawonii saja bisa apalagi Kabaena, saya kira daerah sini akan menjadi satu kesatuan yang utuh oleh sebab itu konsep membangun daerah, mari kita membangun daerah ini dengan konsep keindonesiaan. Insya Allah kita akan bersama lebih baik untuk meneruskan bagaimana langkah selanjutnya," paparnya.           

Amirul menambahkan, masih ada rahasia-rahasia lain, tapi kita tunggu. Nanti ada konsep dan rahasia bagaimana memajukan daerah, kita tunggu setelah tanggal 9 April, Caleg DPRD Kota Baubau, PPP kembali satu fraksi dan pegang palu-palu bersama dengan partai lainnya, akan dikeluarkan semua bagaimana konsep Kota Baubau tinggal sentuhan-sentuhan yang lebih cerdas lagi. 

"Karena kita sudah punya pelabuhan yang besar, ingat dulu mungkin saudara-saudara yang ada disini demo saya soal Pantai Kamali. Demo saya soal finger, tapi saya tahu bahwa saudara-saudara belum paham. Oleh sebab itu tetap kita lanjutkan pembangunan itu, kerena kita tahu bagaimana pasar Baubau dulu, bagaimana Wameo, berapa orang yang sudah bersumpah. Tinggal saya tunggu kapan tangannya terpotong, karena mereka pernah bersumpah kalau Wameo berhasil ramai, potong tangannya," sebutnya.
 
"Bagaimana dengan Kotamara, Kotamara itu baru 40 persen, belum 100 persen. Tapi mari saya mengajak kepada kita semua jangan ada dendam, jangan ada saling menyalahkan. Dendam dan saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan persoalan. Warisan leluhur, binci-binciki kuli, pongka-angkataka, popia-piara, pomamasiaka, pomamaeyaka, bukan porambi-rambitaka," tandasnya disambung dengan suara geer peserta.

Maka itu, dia ingatkan jangan menyalahkan masa lalu, mari perbaiki masa lalu yang tidak baik, merancang kelemahan-kelemahan masa lalu agar tidak terulang. "Jangan kita salahkan si A, jangan kita salahkan si B, 10 tahun saya bersama saudara-saudara apa yang pernah dibangun pendahulu-pendahulu saya tidak pernah saya bongkar. Kita tetap menghargai, tetap kita akui bahwa ada saja yang tidak tepat, oleh sebab itu masyarakat Baubau jangan terpancing untuk membicarakan kelamahan, siapa yang salah," ingatnya. 

"Tapi kelemahan, siapa yang salah, termasuk salah pilih mari kita benarkan di tanggal 9 April yang akan datang, untuk kita tidak mengulang. Kita benarkan, kita renungkan, kita tahajudkan kalau perlu agar tanggal 9 jangan ada yang lalai, jangan ada yang tunggu siraman, tapi datang karena satu suara saudara-saudara itu berarti bagi masa depan kita semua," ajaknya. 

"Kelemahan kita, jangan heran kalau pasar sekarang sepi, jangan heran kalau anda berjualan tidak laku, oleh sebab itu jangan ulangi kesalahan memilih, jangan ulangi kesalahan memilih, sepakat?" Langsung disambar dengan teriakan sepakat para kader dan simpatisan PPP.    

"Mari kita sambut tanggal 9 April, semoga Allah SWT memberikan getaran hati kepada kita dan memberikan kepercayaan kepada PPP, untuk hadir kembali di tengah warga Kota Baubau, warga Sultra, warga Buton Raya, dan insya Allah ada wakilnya di DPR RI. Dan itu adalah wakil saudara-saudara, saya Amirul Tamim," pintanya.

Sebelum bubar, Amirul mengajak kepada seluruh peserta untuk membersihkan sampah di Stadion Betoambari agar meninggalkan lokasi kampanye lapangan tetap bersih. "Saya minta kesadarannya, bersama-sama dengan saya, sehingga kita tinggalkan lapangan ini dalam kedaan bersih, dan itulah komitmen kita untuk tetap berbuat di mana saja. Salam hormat saya untuk yang tidak hadir," kuncinya.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut kampanye diawali dengan orasi dari Rasyid Syawal dan Hasidin Sadif, Caleg DPRD Sultra. Hadir juga Caleg DPRD Sultra lainnya seperti Rusdin T. Ketua PPP Kota Baubau, H Yusran dan sejumlah Caleg PPP Kota Baubau dari Dapil Baubau 1, 2, dan 3.(iwn)


Read more: http://www.butonpos.com/metro-baubau/amirul-tamim-jangan-ulangi-kesalahan-memilih#ixzz2xmj82TU0

Pemilu: Harapan Kesejahteraan atau Ilusi?

Pemilu: Harapan Kesejahteraan atau Ilusi?

Pemilu: Harapan Kesejahteraan atau Ilusi?
WAKATOBI--Warga wakatobi menilai Pemilu 2014 merupakan harapan bagi yang terpilih, namun ilusi untuk yang tidak terpilih.
Demikian diungkapkan Abdul, salah seorang penanya dalam acara Diskusi Publik bertajuk: Pemilu 2014, Memberikan Harapan Kesejahteraan ataukah Hanya Ilusi yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Wakatobi, di Gedung Wanita, Minggu (23/3) lalu. "Sangat ingin dan setuju kita dalam naungan khilafah. Caranya bagaimana untuk mewujudkan tujuan tersebut," tanyanya.
Acara yang dipadati peserta tersebut mendapat antusias dari warga setempat. Peserta lainnya, Abdul Gani SPd menyatakan salut dengan acara yang digelar HTI. Menurut Caleg Partai Nasdem ini Pemilu hanya angan-angan, pembohongan. Meski Caleg, dia mengaku tidak memberikan apa pun kepada pemilih.
Sementara itu, Abdul Wahid, juga peserta mempertanyakan kalau HTI merupakan Parpol, mengapa tidak tercantum sebagai kontestan Pemilu yang dicoblos pada pesta demokrasi nanti. Lanjutnya, kalau demikian lantas apakah yang bisa mensejahterakan rakyat.
Terakhir, Hamli menyatakan Pemilu hanya menjanjikan kesejahteraan sesaat dalam bentuk bagi-bagi uang, sementara rakyat menghendaki kesejahteraan jangka panjang.
Menjawab pertanyaan tersebut, Irwansyah Amunu, Ketua DPD II HTI Sultra Kepulauan menyatakan memang kepercayaan masyarakat terhadap Caleg semakin menipis. Apalagi menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, khusus di Indonesi empat tahun berturut-turut rangking teratas korupsi adalah DPR. Tak heran bila dalam Pemilu tiga kali terakhir, tahun 1999, angkat golput hanya 10,21 persen, kemudian Pemilu 2004 menjadi 23,34 persen, dan 2009 sudah mencapai 29,01 persen.
Hizbut Tahrir, merupakan Parpol. Secara bahasa, hizb artinya partai, tahrir bermakna pembebasan. Tidak masuk ke parlemen karena merujuk dakwah rasul yang dalam memperjuangkan Islam tidak menggunakan instrumen kafir Qurais meski dengan segala bujuk rayu. Namun demikian Nabi Muhammad SAW berhasil mendirikan negara Islam di Madinah walaupun tidak berkolaborasi dan menggunakan cara yang ditawarkan kaum kufar tersebut.
Bukan hanya itu, sejarah perubahan di dunia, tidak ada satu pun lewat parlemen. Diantaranya, revolusi industri di Inggris, Prancis, dan kejatuhan Nicolas Tsar II di Rusia.
Nah, terkait Pemilu, umat harus mengetahui Islam punya rambu-rambu, karena hal tersebut berkaitan dengan akad wakalah atau keterwakilan. Empat rukunnya harus terpenuhi yakni muwakkil (pihak yang mewakilkan), wakil (pihak yang diwakilkan), shighat at-tawkil (redaksional perwakilan), dan al-umuur al-muawakkal biha (perkara yang diwakilkan).
"Akad wakalah dalam pemilu (dalam konteks memilih wakil rakyat) adalah batil, disebabkan karena perkara yang diwakilkan (menetapkan hukum) bukanlah perkara yang diperbolehkan syariat. Begitu pula dengan melantik presiden ataupun wakilnya, ini pun adalah perkara yang batil, karena sesungguhnya ketika mereka melakukan itu, maka mereka telah mendukung sistem sekularisme, sistem yang secara tegas memisahkan agama dari kehidupan bernegara (fashl ad-din an al-hayah), dengan kata lain, mereka mendukung hukum-hukum Islam dipinggirkan dari kehidupan bernegara," bebernya.
Soal kesejahteraan, terbukti sistem sekularisme hanya bisa menjanjikan namun sulit merealisasikan. Terbukti, hingga kini kemiskinan masih menjadi potret akrab dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Islam, dalam sejarah selama sekitar 13 abad masa Kekhilafahan terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan hingga meliputi 2/3 belahan bumi.
Sementara itu, pembicara lainnya, Sunarwan Asuhadi SPd MSi, akademisi Wakatobi menyatakan dalam kondisi kekinian, antara demokratisasi dan kesejahteraan tidak berjalan linier. Terbukti banyak negara yang tinggi indeks demokratisasinya namun rendah dalam hal kesejahteraan.
Sebelumnya, Ketua DPD II HTI Wakatobi, Sania Abu Azzam menyatakan acara tersebut digelar untuk memberikan kecerdasan kepada umat sehingga memiliki pemahaman politik Islam yang benar.(din)


Read more: http://www.butonpos.com/metro-baubau/metro-baubau/suara-sultra/pemilu-harapan-kesejahteraan-atau-ilusi#.UzBPcnxMXio.twitter#ixzz2xmil4CVe