HINGGA kini Rekomendasi Mendagri, Gamawan Fauzi ihwal tsunami mutasi yang terjadi dilingkup Pemkot Baubau masih menjadi misteri.
Meski pihak dewan bersikukuh, rekomendasi tersebut telah dikeluarkan sejak 25 Oktober lalu, namun Pemkot punya jawaban lain. Sekot Muhammad Djudul menyatakan pihaknya belum menerima surat tersebut. Sama dengan Kepala Inspektorat, Armin mengatakan belum mengantongi dokumen itu.
Begitupun komentar Gubernur Sultra, Nur Alam menegaskan surat tersebut belum sampai di atas mejanya.
Lantas kemanakah surat tersebut? Kalau belum tiba di atas mejanya, apakah memang benar surat tersebut belum diterima gubernur? Ataukah sudah sampai di lemari atau laci gubernur? Entahlah.
Yang jelas, dewan sudah beberapa kali ke Kemendagri menanyakan hal tersebut. Jawaban yang diperoleh, rekomendasi sudah dikeluarkan. Dikirimkan ke gubernur, ditembuskan ke Walikota, dan Kepala Inspektorat Baubau. Namun demikian, wujud surat tersebut belum ada di tangan wakil rakyat.
Inilah yang membuat sejumlah legislator uring-uringan. Bahkan sudah ada yang mengancam akan memanggil pihak eksekutif untuk mempertanyakan hal tersebut.
Sayangnya ancaman tersebut baru sebatas gertak sambal atau lebih jauh lagi, lipstik politik. Sebab, hingga kini belum ada agenda dibuat institusi yang dipimpin Hasidin Sadif tersebut untuk mempertanyaan rekomendasi Mendagri.
Malah, ada "move" baru yang dilakukan dewan dengan mengembalikan draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sidang paripurna agenda penandatanganan MoU persetujuan KUA-PPAS APBD 2014 antara DPRD dan Pemkot gagal dilakukan, Sabtu (30/11) malam. Dewan mengancam, tidak akan membubuhkan tanda tangan persetujuannya sebelum perbedaan angka-angka anggaran tersebut dirubah atau diperbaiki pihak Pemkot.
Kita berharap, semoga suara lantang dewan ihwal rekomendasi Mendagri tersebut bukan hanya sebatas manuver. Harapan publik, dewan bisa menjalankan fungsi kontrolnya secara efektif. Dengan demikian wibawa dewan bisa terjaga. Tidak hanya menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah.
Kepada Pemkot, harusnya tidak usah risau dengan dokumen tersebut. Kalaupun isinya pahit, yakinlah itu adalah obat yang bisa menyembuhkan penyakit.
Walhasil, publik berharap semoga rekomendasi Mendagri tidak lagi menjadi misteri. Toh, kalaupun isinya diketahui publik, hal tersebut merupakan kontrol untuk membuat jalannya pemerintahan semakin baik ke depan.
Terbanglah tinggi lagi Baubau. Semoga.(follow twitter: @irwansyahamunu)
