MINIMAL 40 CM

Catatan: Irwansyah Amunu

MARHABAN ya Ramadan.

Dugaan saya benar. Pelaksanaan salat tarwih berjamaah, 1 Ramadan 1441 H kali ini menimbulkan pro kontra.

Kebetulan saya berada di beberapa WAG pengurus masjid. Sampai semalam masih belum ada suara bulat. Apakah menggelar salat tarwih berjamaah atau tidak.

Bahkan sudah dilakukan voting, antara lockdown masjid atau tidak. Suara terbanyak lockdown. Namun keputusan yang diambil beda.

Salat tetap dilaksanakan. Tidak menggunakan pengeras suara. Imam membaca ayat pendek. Sekitar pukul 20.15 salat selesai.

Masjid Agung Kota Baubau lain lagi. Lockdown total. Di depan masjid terpasang spanduk bertulis: Sebagai upaya memutus rantai penularan virus Covid-19 maka untuk sementara waktu kegiatan ibadah di Masjid Agung dihentikan kecuali suara azan.

Sikap tersebut sejalan dengan imbauan panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi Covid-19 yang diterbitkan Rabu (15/4) lalu. Diantaranya mengatur pelaksanaan salat tarwih di rumah, bukan di masjid. 

Surat yang diteken Dr AS Tamrin (Wali Kota Baubau), H Rahman Ngkaali (Kepala Kantor Kemenag Kota Baubau), KH Rasyid Sabirin (Ketua MUI Kota Baubau), dan Dr Roni Muhtar (Ketua Dewan Masjid Indonesia) memuat 13 poin. Imbauan tersebut merujuk Surat Edaran (SE) Menag RI No. 6/2020 tanggal 6 April 2020.

Berdasarkan SE yang ada, sikap Wali Kota Baubau nampaknya sama dengan Sulkarnain Kadir (Wali Kota Kendari), Rusman Emba (Bupati Muna), dan H Arhawi (Bupati Wakatobi).

Beda dengan SE yang diterbitkan Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah. Dikatakan bagi muslim/muslimat yang hendak melaksanakan ibadah salat wajib dan salat tarwih berjamaah di masjid, dipastikan adalah jamaah tetap yang bermukim diwilayah setempat, tidak diperkenankan bagi musafir (perjalanan) atau penduduk dari daerah lain.

Kemudian, selama melakukan ibadah, tidak diperkenankan untuk kontak fisik, berpelukan, bersalaman, dan cium tangan. Jamaah wajib menjaga jarak minimal 40 CM antara jamaah sehingga tidak bersentuhan.

Ada juga poin yang menyatakan tidak diperkenankan berjamaah bagi yang berusia lanjut, dan atau sedang menderita sakit, demam, flu, batuk, pilek, atau sakit lainnya.

Hal inilah yang menjadi diskusi panjang dalam WAG pengurus masjid yang saya ikuti. Sebenarnya kalau samua jamaah patuh, bahwa hanya yang sehat bisa salat berjamaah, niscaya penyebaran Covid-19 dapat dihentikan. Bisa salat berjamaah.

Dengan syarat, status kesehatannya jelas. Sehat dan tidak terpapar Covid-19.

Pertanyaanya, siapa yang memastikan semua jamaah yang ke masjid sehat? Nah disinilah fungsi alat pengecekan kesehatan warga. Yang lolos bisa ke masjid. Negara harus hadir mengecek kondisi kesehatan rakyatnya.

Bila tidak, apakah jarak minimal 40 CM bisa mencegah penularan Covid-19?(Follow Instagram: @irwansyahamunu) 

BEDA DATA

Catatan: Irwansyah Amunu

SEJAK Rabu (22/4) pagi pesan masuk di WA saya menanyakan ihwal positif Covid-19 di Kota Baubau. Apakah sudah ada atau belum? Saya jawab berdasarkan sumber resmi belum. 

Malamnya, rapat redaksi lengkap digelar di Buton Pos. Direktur, Pemred, Redpel, Redaktur, pra cetak, hingga percetakan hadir. Tujuannya untuk merubah waktu kerja selama Ramadan. 

Nah, selesai rapat terselip lagi pembahasan seputar Covid-19. Ada keheranan mengapa hingga kini Baubau masih belum ada yang positif. Sementara daerah ini sangat terbuka. 

Usai rapat kembali masuk pesan di WA bahwa sudah ada hasil PCR swab test terhadap terhadap pasien Baubau yang tempo hari sempat viral.

Mengkonfirmasi hal tersebut saya mengontak Sekot Baubau, Dr Roni Muhtar. Jawabannya: belum ada hasilnya. 

Secara teknis, Kadis Kesehatan Kota Baubau, Dr Wahyu menjelaskan ada ribuan sampel swab seluruh Indonesia Timur di Balai Basar Laboratorium Kesehatan Makassar. "Jadi kami diminta sabar menunggu empat sampai tujuh hari," jawabnya. 

Memperkuat kenyataan tersebut, saya melihat data yang diposting di laman Facebook SekberCov Kota Baubau. Berdasarkan data sebaran Covid-19 update Rabu (22/4) , tidak ada pasien positif. Yang ada hanya, OTG (4 orang), ODP (33 orang), dan PDP (1 orang). 

Begitupun dengan data dari Posko Gugus Tugas Covid-19 Sultra. Update hingga pukul 17.00 Wita, Rabu (22/4), untuk Kota Baubau tidak ada yang positif. Semantara OTG (4 orang), ODP (31 orang), dan PDP tidak ada. 

Sama, di Baubau tidak ada pasien positif. 

Namun yang menarik, terjadi perbedaan data antara Pemprov dan Kota Baubau, berkaitan dengan jumlah ODP dan PDP. 

Untuk ODP Baubau, data Pemprov, 31 orang, sedangkan Pemkot, 33 orang. Selisih dua orang. 

Sementara untuk PDP, data Pemprov, tidak ada. Sebaliknya Pemkot mencatat satu orang.  

Beda data. 

Terkait perbedaan tersebut, data mana yang bisa dijadikan pegangan?(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

BANYAK TES, BANYAK TAHU

Catatan: Irwansyah Amunu

ADA yang bertanya ke saya, mengapa Baubau daerahnya sangat terbuka tapi hingga kini belum ada warganya positif Covid-19? Saya hanya melempar senyum dan mengangkat bahu. 

Bandingkan dengan daerah lain yang sudah menjadi zona merah di Sultra, yakni Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Muna, Kolaka, dan Kolut. Baubau relatif lebih terbuka dibandingkan lima daerah tersebut. 

Memang satu-satunya cara untuk memastikan kondisi kesehatan seseorang hanya satu jalan, PCR swab test. Namun pendekatan yang bisa ditempuh sebelum sampai di sana, menggunakan rapid test. 

Desakan inilah yang sekarang mengemuka. Rapid test diperbanyak. 

Tuntutan tersebut semakin mengemuka setelah 768 penumpang KM Lambelu tiba di Baubau, Senin (6/4) lalu. Setelah tiba disejumlah daerah di Bumi Anoa dibutuhkan kepastian kondisi kesehatannya. 

Bukan hanya bagi penumpang KM Lambelu, tapi juga masyarakat setempat. Kepastian sangat penting sebagai garansi mereka bebas dari Covid-19. 

Tujuannya untuk memutus rantai penularan Covid-19. Jangan sampai di antara mereka ada yang carier. Masa inkubasi selesai Senin (20/4) lalu, lantas berinteraksi dengan warga. Justru menularkan kepada orang lain. 

Disinilah pentingnya: banyak tes, banyak tahu. 

Sehingga keselamatan tidak hanya diberikan kepada para penumpang, tapi juga pada masyarakat luas. Semakin banyak tes, semakin banyak rakyat yang diselamatkan. 

Covid-19 bukan aib. Kalaupun positif, dunia belum kiamat. 

Walau belum ada obatnya, tapi masih ada jalan untuk sembuh. Kita hanya mau memutus rantai penyebarannya. 

Desakan untuk melakukan tes juga datang dari Ketua DPRD Kota Baubau, H Zahari. Secara khusus dia minta rapid test dilakukan kepada tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Baubau. Utamanya yang melakukan kontak dengan dua pasien Covid-19 yang hasilnya reaktif, beberapa waktu lalu. 

Toh alat rapid test sudah dibagikan kepada semua daerah. Walaupun jumlahnya terbatas, sudah bisa digunakan untuk mengecek kondisi medis seseorang. 

Apakah karena jumlahnya terbatas lantas terbatas juga penggunaannya? Wallahualam.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

HARI TERAKHIR

Catatan: Irwansyah Amunu

SENIN (20/4) adalah hari terakhir masa inkubasi Covid-19 terhadap penumpang KM Lambelu. Mereka tiba di Pelabuhan Murhum Kota Baubau, Senin (6/4), artinya 768 penumpang telah melewati masa 14 hari. 

Maka itu, penting untuk dilakukan pendataan kembali terhadap penumpang tersebut. Apakah memang mereka melakukan isolasi mandiri? 

Apakah ada gejala yang mengarah ke Covid-19 atau tidak? Apakah negatif? 

Walaupun secara medis, untuk melakukan pengecekan yang akurat membutuhkan PCR swab test. Namun demikian, rapid test bisa dijadikan pendekatan awal untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Seperti diketahui, penumpang KM Lambelu tersebar dibeberapa daerah, antara lain, Buteng, Muna, Mubar, Baubau, Buton, Busel, Wakatobi, Butur, Kendari, dan Bombana. Buteng misalnya, ada penumpang demam, dilakukan rapid test, hasilnya negatif. 

Busel luar biasa. Melakukan rapid test kepada 38 orang, negatif. 

Wakatobi, Kota Baubau, Buton, dan Buton Utara melakukan pemantauan ketat. Bagaimana dengan daerah lainnya?

Data penumpang KM Lambelu harus dibuka agar tidak menimbukan was-was. Apalagi setelah dilakukan PCR swab test, 92 dari 151 awaknya positif Covid-19. Dengan kata lain sebanyak 60 persen terjangkit wabah corona. 

Mereka melakukan kontak dengan penumpang KM Lambelu selama perjalanan. Apakah bisa dipastikan kondisi paparan Covid-19 hanya bermodal termometer suhu badan? Tentu tidak. 

Setidaknya sekarang sudah melalui dua pendekatan. Pertama, termometer suhu badan. Kedua, karantina mandiri 14 hari. 

Mestinya ada tahapan ketiga, rapid test. Terakhir PCR swab test. Selanjutnya dikeluarkan rapor kondisi kesehatannya. Sehingga ketika berinteraksi dengan masyarakat tidak ada keraguan lagi. 

Jangan sampai penumpang tersebut merasa bebas, namun kenyataannya positif. Justru sebenarnya berstatus carier, menularkan kepada warga lain. 

Benar apa yang disarankan Senator asal Sultra, Dr H MZ Amirul Tamim untuk menambah rapid test. Khususnya kepada Baubau yang memiliki RSUD berstatus rujukan. 

Baubau memang rentan. Kota transit yang sangat terbuka wilayah darat, laut, dan udaranya. Mobilitas arus keluar masuk penumpang dan barang sangat tinggi. Sehingga kepastian status kesehatan bebas Covid-19, penting. 

Hendaknya standar penanganan Covid-19 setiap hari terus meningkat. Ingat, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Alhasil, penanganan penumpang KM Lambelu harus tepat. Salah perhitungan akan menimbulkan penyesalan di belakang hari. 

Semoga setelah hari terakhir masa inkubasi Covid-19, tidak ada lagi horor KM Lambelu.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

KENDALI KORBAN

Catatan: Irwansyah Amunu

KABUPATEN Muna langsung menjadi runner up. Urutan ke-2 di Sultra yang jumlahnya paling banyak positif Covid-19 setelah Kendari.

Berdasarkan data Gugus Tugas (GT) Covid-19 Sultra, sudah lima daerah di Sultra memiliki pasien positif Covid-19. Tertinggi Kendari (17), menyusul Muna (7), Konawe (3), Kolut (2), dan Kolaka (1).

Total 30 pasien positif Covid-19 di Sultra. Muna selama ini masih kosong, Minggu (19/4), langsung tujuh orang positif. 

Sebelumnya, Muna ramai menjadi bahan perbincangan. Bahkan untuk Sulsel, penderita positif Covid-19 disana, menyebutkan beberapa cluster, salah satunya Muna.

Setelah itu, ramai lagi, berdasarkan berita yang dirilis rakyatmaluku.com tiga warga dirawat di RSUD Saparua, Malteng, Senin, 6 April 2020, positif Covid-19. Mereka pasangan suami-isteri  bertolak dari Kota Ambon menuju Baubau menggunakan pesawat dalam waktu berbeda.

Kepala BPBD Kota Baubau, Muslimin Hibali mengaku yang dinyatakan positif Covid-19 di Malteng tersebut hanya transit di Baubau. Tujuan akhirnya Raha. Disana yang bersangkutan menghadiri pemakaman kerabatnya.

Rute kepulangannya, dari Raha ke Baubau menggunakan kapal cepat. Kemudian naik KM Dobonsolo balik ke Ambon.

Muslimin sebelumnya sudah mengecek keluarga  yang bersangkutan di Raha, tidak ada yang positif Covid-19.

Namun, update terbaru, data Minggu (19/4), berdasarkan pengakuan Jubir GT Covid-19 Sultra, dr La Ode Rabiul Awal, tujuh kasus Muna enam diantaranya diawali kasus Saparua.

Nah, inilah mata rantai penularan Covid-19 hingga membuat jumlah penderitanya semakin bertambah.

Perlu dilakukan tracking (penelusuran), testing (pengecekan), dan treatment (penanganan). Jika tidak jumlah korban penderita Covid-19 tak terkendali.

Kendali korban bisa ditempuh dengan menerapkan secara penuh protokol kesehatan WHO. Menjaga pola hidup sehat, gunakan masker, biasakan cuci tangan, phisical dan social distancing, hingga lockdown.

Melihat tracking perjalanan kasus Saparua ini, mestinya bisa dilakukan penelaahan lebih lanjut di Baubau. Memang mereka hanya transit di Kota Benteng Terluas di Dunia ini, tapi di sini terdapat kontak dengan warga setempat.

Bisa juga dilihat moda transportasi laut yang digunakan adalah kapal cepat dan KM Dobonsolo. Sempat singgah di Pelabuhan Murhum, Raha, dan Badara Betoambari.

Berikutnya, testing. Terakhir treatmen. Dengan demikian, korban bisa dikendalikan.

Bagaimana jika tidak dilakukan? Kita sudah tahu jawabanya.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Benteng Ramadan

Catatan: Irwansyah Amunu

SOAL Covid-19, hari ini saya ditelepon empat orang. Beragam materinya, mulai penanganan secara medis, mencegah penularannya, lockdown mandiri, salat Jumat dan lima waktu berjamaah di masjid, plus momentum Ramadan.

Di antara mereka ada yang harus tinggalkan Baubau menuju Buton Utara. Bersama keluarganya dia melakukan isolasi mandiri di sana.

Dia meninggalkan kediamannya karena kebetulan bertetangga dengan awak KM Lambelu yang hasil rapid test-nya viral beberapa waktu lalu. Menghindari kemungkinan negatif, pilihan ke Buton Utara terpaksa dia ambil.

Alhamdulillah setelah curhat, saya lihat rumah ODP awak KM Lambelu tersebut disemprot disinfektan. Bukan hanya itu, BPBD Kota Baubau, bersama aparat TNI dan Polri menyemprot hingga ke rumah kos disekitarnya.

Selanjutnya ditelepon rekan yang mengaku masih salat lima waktu di masjid. Resepnya, seluruh jamaahnya warga setempat.

Warga lokal, tidak ada impor. Rumahnya dekat masjid. Jamaahnya tidak banyak. Tapi keyakinan tidak terpapar Covid-19 sampai 100 persen.

Itulah yang membuatnya masih salat berjamaah di masjid. Walaupun harus rela meninggalkan kebiasaannya salat di masjid besar.

Terakhir, ada lagi yang curhat soal masjidnya masih melaksanakan salat berjamaah. Namun saya mendengar ada nada gundah dilirih suaranya. Sebab jamaah masjidnya terbilang banyak. Bukan hanya warga sekitar masjid. Ia khawatir terpapar Covid-19.

Saya katakan, cara untuk menghindari Covid-19 merujuk pada rekan sebelumnya. Salat di masjid, namun yakin seluruh jamaahnya steril.

Apakah ada jaminan demikian? Dia hanya melempar tawa.

Di tengah curhatan itu, tiba-tiba rasa iba mengiris hati. Teringat Himbauan Panduan Ibadah Ramadan di Tengah Pandemi Covid-19 yang diterbitkan Rabu (15/4) lalu.

Surat yang diteken Dr AS Tamrin (Wali Kota Baubau), H Rahman Ngkaali (Kepala Kantor Kemenag Kota Baubau), KH Rasyid Sabirin (Ketua MUI Kota Baubau), dan Dr Roni Muhtar (Ketua Dewan Masjid Indonesia) memuat 13 poin. Diantaranya salat tarwih di rumah dan salat berjamaah Idul Fitri ditiadakan di masjid atau lapangan.

Himbauan tersebut merujuk Surat Edaran Menag RI No. 6/2020 tanggal 6 April 2020.

Saya coba konfirmasi Kepala Kemenag soal himbauan tersebut, dijawab:

Demikian himbauan pemerintah melalui Kementerian Agama Pak Ustadz.

Kita berdoa semoga Allah, swt. segera memulihkan keadaan dan pemerintah bisa menyatakan Indonesia bebas dari pandemi Covid-19 biar kita bisa beribadah sebagaimana biasanya.

Begitu dua pesan beruntun yang dikirimkan. Kita semua berharap, tarwih dan ritual Ramadan lainnya hingga Idul Fitri seperti lazimnya. Namun pandemi Covid-19 merubah segalanya.

Saya teringat Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: Assiyamu Junnah. (Puasa adalah benteng).

Selama Ramadan, umat Islam puasa sebulan penuh. Semoga momentum Ramadan 1441 H menjadi sarana mengakhiri wabah. Benteng Ramadan membuat kita mampu mengalahkan Covid-19.

Lebih dahsyat lagi bila ditambah satu Hadis Nabi lagi: Al Imamu Junnah (negara adalah benteng). Ya, negara harus hadir saat rakyat membutuhkan. Apalagi di tengah situasi pandemi.

Sekarang, 25 Syakban 1441 H. Ramadan di depan mata. Selamat datang Ramadan. Berkah Ramadan. Benteng Ramadan.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

KKN di Rumah

Catatan: Irwansyah Amunu

PANDEMI Covid-19 sedang terjadi, bukan berarti aktivitas terhenti. Kegiatan tetap berlangsung namun dipindahkan di rumah. 

Kerja di rumah. Belajar di rumah. Salat di rumah. Kuliah di rumah. KKN juga di rumah. Semua dari rumah. 

Eksistensi akhirnya berpindah ke dunia maya. Jual beli via Medsos. Belajar gunakan fasilitas daring. Aneka aplikasi yang dipakai. 

Rekan yang enterpreneur melapak di online. Teman dosen tak ketinggalan, nyaris setiap hari memposting kegiatan mengajarnya di akun Facebook-nya. 

Saya lantas mengontak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan), Ir Tamar Mustari MSi. Kebetulan saat ditelepon sore, usai mengikuti rapat via online dengan segenap pimpinan Unidayan. 

Sejauh ini perkuliahan dalam bentuk daring. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) berjalan sekitar 95 persen. Aplikasinya beragam, diantaranya whatsapp, google clasroom, zoom, atau e-learning di website masing-masing fakultas. 

Covid-19 membuat kalender akademik bergeser sekitar sabulan. Karena ada beberapa mata kuliah praktek, maka semester genap selesai sampai Agustus. Namun begitu, semester ganjil tetap, dimulai akhir September. 

Bagaimana praktikumnya? Tamar mangaku dalam bentuk digital. 

Terkait kegiatan akademik lainnya, misalnya KKN, kalau tidak ada pandemi Covid-19, sudah hampir ditarik mahasiswa dari lokasi. Solusinya sekarang, KKN dari rumah. 

Berdasarkan arahan dari Dirjen Dikti, KKN bisa dilakukan dengan membuat tulisan karya ilmiah, atau mendesain alat. Temanya seputar penanggulangan atau pencegahan Covid-19. 

Agar tidak dirugikan, Tamar menyatakan pihak Unidayan mengidentifikasi mahasiswanya yang berada pada ujung kuliah atau nyaris DO. Ditemukan sekitar 20 mahasiswa, itulah yang diprioritaskan.  

"Tidak berani menurunkan mahasiswa di lapangan. Apalagi Baubau dalam kondisi milai hangat (Covid-19), kita ber-KKN di rumah," ujarnya melalui sambungan telepon seluler. 

Bukan hanya itu, menghadapi penerimaan mahasiswa baru (PMB) pendaftaran bisa melalui portal Unidayan. Terdapat fitur PMB. Bisa melakukan registrasi selanjutnya pembayaran tidak harus ke kampus. Aplikasinya sedang disinkronisasi. 

Intinya menghadapi Covid-19 pihak Unidayan tidak tinggal diam. Banyak inovasi yang dilakukan agar aktivitas perkuliahan tetap berjalan.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Berpikir 1000 Kali

Catatan: Irwansyah Amunu

“PENYEBARAN virus ini yang paling kita takutkan melalui Orang Tanpa Gejala (OTG). Kalau ada kebijakan wajib dikarantina ini, saya yakin masyarakat akan berpikir 1000 kali untuk melaksanakan urusan tidak penting di luar daerah,” tandas Ketua DPRD Kota Baubau, H Zahari. 

Kekhawatiran H Bobi --sapaan H Zahari-- beralasan. Berdasarkan data, angka yang terpapar Covid-19 terus bertambah. 

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sultra, Rabu (15/4), jumlah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 sebanyak 24 orang. Bertambah 8 orang dari sebelumnya 14 kasus. Delapan pasien tersebut berasal dari Kota Kendari 6 orang, Kolaka 1 orang dan Kolaka Utara 1 orang. 

Jika tidak ada penanganan serius, maka potensi penyebaran Covid-19 akan semakin cepat. Maka itu, segala upaya harus dilakukan untuk mengerem laju penularannya. 

Gagasan terbaru adalah rumah karantina bagi yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19 di Rusunawa ASN dibilangan Palagimata. Sehingga monitoring penanganan pandemi akan lebih profesional. 

Bukan hanya Ketua DPRD, pihak Pelni juga punya kiat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Perusahaan pelat merah itu menghentikan pelayarannya untuk sementara hingga Mei 2020 mendatang.

Kepala Cabang PT Pelni Baubau, Ahmad Sadikin tidak mau ambil resiko. Mereka memiliki 26 armada, 11 diantaranya rutenya singgah di Pelabuhan Murhum Baubau. 

Rinciannya, Kfc Jetliner, KM Tidar, KM Sirimau, KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Dorolonda, KM Sinabung, KM Lambelu, KM Leuser, KM Tilongkabila, dan KM Nggapulu.

Keputusan pelayaran hingga Mei masih bisa berubah. Jika belum memungkinkan, maka penyetopan pelayaran tetap dilanjutkan.

Artinya pihak PT Pelni secara teknis langsung mengambil tindakan. Apalagi sebelumnya, 26 awak KM Lambelu dinyatakan positif Covid-19. 

Apakah kita harus tetap berpikir 1000 kali? Ya. 

Bahkan levelnya dinaikkan. Bukan lagi di luar daerah, tapi di luar rumah. 

Kalau mau keluar berpikir 1000 kali jika tidak penting. Bila urgen, wajib menerapkan protokol WHO. Gunakan masker, rajin mencuci tangan, social dan phisical distancing, dlsb. 

Soalnya, sejak Rabu (15/4) sore ramai beredar kabar ihwal pasien di RSUD Kota Baubau dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan rapid test. Hal itu ramai menjadi topik perbincangan di Medsos.

Hingga seorang rekan di kantor mengaku pihak RT-nya melakukan pengecekan terhadap warganya. Khawatir, pasien tersebut tinggal di lingkungannya. 

Berkaitan dengan pasien positif Covid-19 versi rapid test, saya mengontak Ketua Gugus Tugas Penangulangan Covid-19 Kota Baubau, Dr Roni Muhtar untuk mengkonfirmasi. "Tunggu Nanti buka di FB akunnya Sekber Covid 19, Fb Pemkot Baubau, dll release resmi ya dinda. Saat ini sedang dibuat. Nanti buka di FB akunnya Sekber Covid 19, Fb Pemkot Baubau, dll," bunyi pesannya. 

Nyaris pukul 01.00 dini hari, Kamis (16/4) press release yang dimaksud muncul di beranda Fb SekberCov Pemkot Baubau. Tidak ada satu pun narasi yang menyebutkan hasil rapid test positif. 

Hanya ada penggalan kalimat yang menyatakan:

...terhadap pasien, atau OTG dengan hasil Rapid test yang reaktif..

Dalam waktu dekat pula, kedua warga tersebut akan diupayakan pemeriksaan Swab tenggorokan dan selanjutnya dilakukan PCR.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Rusunawa Karantina

Catatan: Irwansyah Amunu

RUMAH Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang diperuntukan bagi ASN untuk sementara beralih fungsi menjadi rumah karantina bagi yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19.

Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin mengatakan jika sudah mendesak akan menggunakan Rusunawa ASN sebagai tempat karantina. “Kita menyiapkan juga Rusun ASN, kalau itu sudah kondisi emergensi, sudah menyebar begitu banyak. kita punya Rusun ASN di atas itu,” ujarnya.

Langkah yang diambil Tamrin patut diapresiasi. Rumah karantina penting. Fungsinya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dengan demikian ada jaminan dari negara ihwal penanganannya. Aman bagi pasien. Plus  masyarakat terlindungi.

Rusunawa ASN terletak di dekat BTN Palagimata. Posisinya hanya selemparan batu.

Gedung megah tersebut hingga kini belum difungsikan. Bisa jadi, Itulah yang mendasari dijadikan alternatif menjadi Rumah Karantina ODP.

Yulia Widiarti, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Baubau mengatakan Rusunawa memiliki 48 kamar.

Diterangkan, setiap kamar terdiri dari dua bilik. Masing-masing bilik tersedia satu tempat tidur dobel dan satu tempat tidur susun. Jadi satu unit bisa ditempati minimal tiga orang

Sehingga, lanjut Yulia, Rusunawa memungkinkan  dijadikan Rumah Karantina.

Ditambah lagi kamarnya dilengkapi mobiler. Untuk jaringan listrik tinggal berkoordinasi dengan pihak PLN. Fasilitas air pihaknya baru membuat sumur bor. Jika sudah dibutuhkan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan PDAM untuk pengadaan air. Karena di Rusunawa sudah memiliki penampungan air.

Rumah Karantina bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang secara ekonomi lemah, namun terkategori ODP. Ketidakmampuannya tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah untuk menanganinya. 

Hal ini bisa diadopsi oleh Pemda lainnya. Sehingga penanganan Covid-19 lebih maksimal.

Ramadan di depan mata. Lebaran sebentar lagi. Ledakan arus mudik lazim terjadi pada dua momentum tersebut. 

Kehadiran arus manusia dalam jumlah besar akan menjadi problem. Terlebih bila mereka berasal dari zona merah Covid-19. 

Nah, inilah urgensi rumah karantina. 

Soal ini, saya salut dengan langkah yang diambil Suharman, Kepala Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Walau Dana Desa (DD) belum cair, dia sudah berencana membuat Rumah Karantina. 

Apalagi belum lama ini, ada warganya yang dari luar daerah ditolak masuk oleh warga lainnya di desanya. Akhirnya, orang tersebut melakukan isolasi mandiri di desa sebelah, Desa Kamelanta. 

 Kepala BPD Kamelanta, Asrin mangaku desanya punya beberapa rumah warga yang kosong. Ditinggal penghuninya merantau. Itulah yang dijadikan rumah isolasi bagi warga yang datang dari luar daerah. Mereka diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari. 

Institusi pemerintahan sekecil desa saja sudah berpikir sangat jauh. Bagaimana dengan Pemkab, Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat? (Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Tujuh Hari Lagi

Catatan: Irwansyah Amunu

AKHIRNYA sebanyak 26 anak buah kapal (ABK) KM Lambelu positif terjangkit Covid-19. Hal itu dipastikan setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulawesi Selatan memeriksa seluruh ABK kapal penumpang milik Pelni tersebut.

"Dari 44 pasien positif tambahan hari ini, 18 dari pasien Sulsel dan ada 26 dari awak kapal KM Lambelu," kata Kadis Kesehatan Sulsel, dr Muhammad Ichsan Mustari, Minggu 12 April 2020.

Sontak hal itu membuat publik terhenyak. Bagaimana dengan nasib penumpang yang diturunkan di Pelabuhan Murhum Baubau, Senin (6/4) lalu?

Seperti diketahui sebanyak 768 penumpang turun di Baubau. Sudah dilakukan pengecekan suhu badan, semuanya aman. Tidak ada yang melewati 38 derajat Celcius. 

Sayangnya hal tersebut tidak bisa dijadikan rujukan. Sama dengan awak KM Lambelu. Sempat dinyatakan positif versi rapid test, tiga orang di Kabupaten Sikka (NTT). Namun setelah itu dinyatakan negatif. Terakhir malah lebih banyak lagi, 26 positif hasil pengecekan di Sulsel. 

Kenyataan tersebut tentu memberikan efek domino terhadap penumpang yang turun di Baubau. Apalagi hanya dilakukan pengecekan suhu badan. 

Idealnya untuk memastikan perlu dilakukan tes yang akurat. Selain suhu badan, bisa juga rapid test. Lebih jauh lagi PCR swab test. 

Kini, ibarat pepatah: Nasi sudah jadi bubur. 

Penumpang sudah tiba di kampung halaman. Tersebar dibeberapa daerah, antara lain, Buteng, Raha, Baubau, Buton, Busel, Wakatobi, Butur, dan Bombana. 

Semua wajib jaga diri. Bukan hanya Kepton, 

tapi seluruh Sultra waspada. 

Minimal para penumpang tersebut melakukan isolasi mandiri. Jangan melakukan kontak dengan siapa pun. Ingat, mereka tiba di Baubau, Senin (6/4). 

Hari ini, terhitung baru tujuh hari. Mereka butuh tujuh hari lagi untuk lewati masa inkubasi, 14 hari. 

Selain penumpang, masyarakat sekitar juga memberikan perhatian serius. Disiplin untuk tidak melakukan kontak. 

Soal ini, tadi saya menelepon Ketua Gugus Tugas Penangulangan Covid-19 Kota Baubau, Dr Roni Muhtar. Dia katakan seluruh penumpang KM Lambelu diawasi. Semua stakeholder terlibat. 

Menariknya ada penumpang KM Lambelu dengan kesadaran sandiri mengisolasi mandiri di kebun. Dua orang yang melakukan begitu di Kecamatan Sorawolio. 

Roni mengatakan dari 768 penumpang KM Lambelu, yang domisili Baubau sekitar 70-an orang. Dengan demikian, selebihnya tersebar di daerah lain. 

Apa yang harus dilakukan? Kalau rapid test dan swab test tidak ditempuh, maka solusinya isolasi mandiri. 

Jangan lupa, tujuh hari lagi. 

Kalau ada gejala yang mencurigakan mengarah ke Covid-19 segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Seraya berdoa semoga semua baik-baik saja.(Follow Instagram: @irwansyahamunu)

Hado Hasina Gagas Grand Design Transportasi

Tuntaskan Focal Point, Terapkan One Way Street 



KADIS Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr H Hado Hasina mengulas dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas di kota utama Sultra, maka diperlukan penataan lalulintas jangka panjang di kota ini untuk tujuan pengaturan lulintas di jalan nasional.   

Di dalamnya disebutkan Penataan Focal Point Lalulintas Kota Baubau. Sasaranya adalah penerapan lalulintas satu arah (one way street) agar ke depan tidak terjadi kemacetan di wilayah Waruruma dan sekitarnya. Terkait dengan ditetapkannya Lakologou sebagai terminal tipe B di Sultra ditambah pemanfaatan Waramusio dan Pantai Nirwana sebagai prasarana penunjang terminal B itu.

 Nah, dalam hal ini dua tempat itu disebutkan sebagai rest area. "Untuk itu, saat ini pihak Dishub Sultra sementara memiliki kegiatan di simpang Kokalukuna ke arah Lakologou," ujarnya.

Di lokasi yang disebut sebagai focal point akan dilengkapi dengan marka dan rambu lalulintas yang memungkinkan semua mobil kearah utara, harus satu ke kiri satu arah ke Lakologou, bisa parkir di parkiran yang disiapkan di Focal Point Kokalukuna. Karena akan disediakan amenitas berupa lokasi wisata lokal buatan.


Lalu semua mobil yang kearah Kota Baubau nanti akan satu arah dari Lakologou atau asal Utara kota masuk via jalan lama Waruruma ke dalam Kota Baubau. "Dengan begitu maka hingga 100 tahun ke depan maka di sana tidak akan terjadi kemacetan walaupun jalan lama tidak perlu dilebarkan karena Sikon di sana tidak memungkinkan dilebarkan," jelas Hado.


Kenapa propinsi terlibat, tambah Hado, karena jalan itu berstatus jalan nasional. Sehingga bukan hanya menjadi urusan gubernur tapi juga urusan Balai Kementerian Perhubungan RI, dalam visi program manajemen rekayasa lalulintas di Kota Baubau.

Mantan Pj Wali Kota Baubau ini menunjukkan layout Terminal Tipe B Lakologou, Focal Point Kokalukuna Rest Area Waramusio dan Pelabuhan Murhum atau Pelabuhan Feri Batulo Kota Baubau. Terintegrasi dengan rencana akses sepanjang 3 KM yang dilengkapi fasilitas kesehatan (Faskes). 

Seperti diketahui, Dishub Sultra juga telah membangun Rest Area Pantai Nirwana. Fungsinya sama dengan Rest Area Waramosiu yang saat ini sementara berfungsi sebagai Terminal Tipe B sebelum Lakologou berfungsi maksimal.

"Dalam waktu dekat izin trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Busel maupun dari Terminal B Wasaga Pasarwajo akan berakhir di Waramusio," jelas Hado.

Dijelaskan, Terminal B Wasaga Pasarwajo, Kabupaten Buton saat ini sedang dalam pembangunan tahap pertama tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp 7 miliar dari APBD Provinsi Sultra. Direncanakan tuntas dalam enam bulan ke depan. Menyusul pembangunan Terminal Tipe B Sampolawa, Kabupaten Busel.

Trayek AKDP dari Sampolawa dan Batauga akan berakhir di Rest Area Pantai Nirwana, sebagian akan lanjut ke Waramosiu menurut izin trayek yang akan diterbitkan Dishub Sultra. Mereka hanya boleh menurunkan penumpang pada Halte Kawalingka dalam Kota Baubau.

"Disaat yang sama kami harapkan trayek angkutan kota bisa terbitkan oleh Dishub Kota Baubau, yang akan melayani, Lakologou atau Waramusio masing-masing PP ke Pantai Nirwana, Pasar Wameo, Palagimata, Waborobo dan lainnya tergantung Kota Baubau. Maka dengan begitu penyelenggaraan angkutan kota dan luar Kota Baubau akan menjadi
lancar aman dan selamat. Begitu grand desainnya," terang Hado.(*)


MELAWAN COVID-19

Menghadapi situasi pandemi, Hado mengeluarkan seruan:


Kaheruna Covid-19 siy, takojaga bari bari kita, boli tamokasu bada, te kalapeana paamani karota iuata boli tatosala yi ruma saki, te uka salabina boli u bose ancosala ndo mbuli mbuli.

(Covid-19 masih terus mengancam kita. Cara kita mematikan ancamannya, pertama, utamakan kebersihan kita secara fisik dan rohani. Kedua, hindari kerumunan dan saling jaga jarak fisik antara kita minimal dua meter. Tunda perjalanan ke luar daerah daripada anda tidak kembali lagi selamanya).(**)

Tolak Impor

Catatan: Irwansyah Amunu

SECARA ekonomi, salah satu kiat untuk meningkatkan neraca perdagangan adalah dengan menolak impor. Dua sekaligus keuntungannya, menolak barang masuk dari luar, dan menciptakan kemandirian ekonomi untuk menciptakan produk lokal.

Metafora tersebut sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19. Mencegah penularannya maka banyak daerah yang menolak "impor kasus" Covid-19 dari luar.

Caranya dengan menolak arus mudik. Menghimbau agar warganya yang di perantauan jangan pulang kampung dulu.

Wakatobi sudah menghimbau warganya yang berada di zona merah untuk tidak mudik. Buton Selatan (Busel) juga demikian.

“Alangkah baiknya, masyarakat perantauan dari Busel entah itu mahasiswa atau orang yang pergi mencari di luar daerah dapat menunda dulu mudik lebaran tahun ini. Karena ini untuk kebaikan kita bersama dalam memerangi Covid-19,” beber Bupati Busel, Arusani.

Bagaimana dengan jatah hidup mereka? Misalnya mahasiswa yang tidak Pulkam. Harus dicarikan solusi.

Apalagi bila kiriman dari kampung seret. Aliran dana tersumbat. Tidak bisa dipungkiri Covid-19 membuat kondisi ekonomi warga ketar-ketir.

Dampaknya asap dapur tanggungan mereka di perantauan pun terganggu. Fakta ini mesti segera ditemukan pemecahannya. Pemda hendaknya turun tangan.

Toh alokasi dana penanganan Covid-19 sudah ditetapkan. Angkanya bervariasi tiap daerah. Misalnya Kota Baubau (Rp 33,9 miliar), Buteng (Rp 11 miliar), Buton (Rp 16 miliar), Butur (Rp 10 miliar), Busel Rp 27 miliar dan Bombana (Rp 30 miliar).

Sayangnya dari alokasi dana tersebut belum jelas berapa anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Akan dibagikan kepada berapa penerima? Berapa besaran per kepala? Kapan dibagikan?Apa syarat penerima bantuan JPS? Semua masih menjadi tanda tanya.

Berdasarkan teleconference sejumlah daerah dengan Kemendagri dan BPK terkait realokasi anggaran Covid-19, Rabu (8/4/2020), Mendagri Tito Karnavian sudah mengeluarkan seruan.  Selaku pembina pemerintahan daerah pihaknya telah mengeluarkan Permendagri No. 20/2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah hak untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran.

“Ada tiga hal utama yang menjadi fokus daerah dalam melakukan realokasi dan refocussing anggaran, yakni peningkatan kapasitas kesehatan publik, Sosial Safetynet (jaring pengaman sosial) dan peningkatan kapasitas ekonomi dan usaha agar dapat terus hidup dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan protokol kesehatan,” pesan mantan Kapolri ini.

JPS menjadi salah satu poin yang digarisbawahi. Sabab yang terdampak secara ekonomi banyak. Perlu mendapatkan uluran tangan. Jangan sampai JPS hanya menjadi "angin surga".

Warga disiplin melakukan lockdown, namun karena dana tak kunjung cair mereka harus rela makan lauk daun.

Maka saya salut dengan partisipasi sejumlah stakeholder untuk membantu ekonomi warga terdampak, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Antara lain pihak Polres Baubau yang membagikan 300 paket Sembako, FIF Group Pos Baubau, dan Kururio. Kururio membagikan makan siang Jumat gratis kepada anak yatim piatu, penyandang disabilitas, Lansia, pemulung, tukang gerobak, tukang sapu jalanan, dan tukang gerobak.

Mereka memilih menyalakan lilin ketimbang mengutuk kegelapan.

Kembali ke Pemda, apakah mampu menolak kedatangan "impor kasus" positif Covid-19 dari luar? Insyaallah bisa. Dengan catatan jalankan sepenuhnya protokol kesehatan yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).(Follow Instagram: @irwansyahamunu)