SECARA teori, DPRD sebagai lebaga legislatif harusnya memahami aspirasi rakyat. Mereka harus melek dengan keinginan masyarakat, tidak boleh menutup mata, telinga, dan mulut terhadap harapan publik. Bahkan mereka berada di barisan terdepan dalam hal mengagregasi dan mengapresiasi aspirasi publik sehingga menemukan jalan keluar setiap persoalan yang masuk ke mereka.
Sayangnya teori tersebut keabsahannya sedikit demi sedikit mulai terkikis di DPRD Baubau. Tengok saja, aspirasi soal penolakan RUU Ormas yang disuarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Baubau tidak mampu dilanjutkan DPRD hingga ke Senayan. Walaupun belakangan DPR RI di Senayan mengundurkan agenda pengesahannya RUU tersebut, yang sedianya ketuk palu, Jumat (12/4) lalu, batal.
Hal itu bukan hasil keringat wakil rakyat di Baubau. Tapi buah dari tekanan publik dari kalangan Ormas dari seantero Nusantara, plus sejumlah anggota DPRD di beberapa daerah yang turut menyatakan penolakannya, minus DPRD Baubau.
Mengapa tidak disuarakan? Karena saat disambangi massa HTI, seluruh anggota DPRD Baubau "menghilang". Mereka keluar daerah, salah satunya ke Jakarta. Walaupun delegasi yang diterima pihak sekretariat dewan minta agar aspirasinya diteruskan oleh legislator Baubau yang sedang berada di Jakarta kepada anggota DPR RI di Senayan, hal tersebut pun tak bisa dikabulkan.
Selain itu, ada pula "angin surga" ditiupkan beberapa anggota dewan yang bakal menggelar hearing dengan Baperjakat terkait mutasi pejabat lingkup Kota Baubau yang carut marut. Namun sampai hari ini, belum juga diagendakan. Beberapa kali Badan Musyawarah (Bamus) hendak menjadwalkan pertemuan, namun anggota Bamus tidak pernah kuorum.
Ironisnya, sejumlah hearing berkaitan dengan persoalan seputar kepegawaian lainnya, diantaranya terkait pengangkatan kepala sekolah SMK 5, La Hidi, begitu cepat dituntaskan. Begitu pun soal honorer kategori pertama (K1), dan honorer kategori dua (k2) dengan sigap dituntaskan. Dua hal tearkhir ini, bahkan sejumlah anggota dewan sempat "pelesir" ke ibukota negara.
Bagaimana dengan hearing Baperjakat? Hingga kini agendanya masih di langit, belum sampai ke bumi. Dengan kata lain, belum juga dipastikan kapan diagendakan.
Fakta empiris ini mencerminkan besarnya ekspektasi atau harapan agar dewan bisa menjadi sambung rasa untuk menyelesaikan problem, namun ketika sampai di institusi wakil rakyat itu, seakan membentur tembok tebal. Masalah seolah menguap, hilang ditelan bumi. Ya, harapan hilang di dewan.
Mestinya, 25 wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif Baubau bisa melihat hal ini secara cermat. Bila tidak, jangan salah jika rakyat menghukum melalui Pemilu 2014 nanti.
Maka itu, agar tidak kehilangan legitimasi, tunjukanlah kinerja positif. Jangan mengedepankan kepentingan pribadi atau partai di atas kepentingan rakyat, tapi sebaliknya kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau partai.(***)
