TIGA kali mutasi yang dilakukan Walikota Baubau AS Tamrin, sudah bisa dibaca ada upaya "pembersihan" dijajaran eselon II birokrasi dari kabinet mantan Walikota Amirul Tamim.
Mengapa demikian, sebab dari jajaran pejabat eselon II eks kabinet Amirul Tamim, tersisa dua orang yang bertahan diposisinya, Sekot Ahmad Arfa, dan Kepala Bappeda Sudjiton. Kebanyakan nama-nama eselon II di era Amirul diparkir alias non job.
Gelombang pertama delapan yang non job, Kostantinus Bukide (Kadishub), Yansur (Kadis Dikmudora), Buhayu (Staf Ahli), Abd Wahid (Kepala BKDD), Muirun Awi (Staf Ahli), Hasan Ginca (Kasat Pol PP), dan H Naam (Kepala Inspektorat), Sadiri (Staf ahli).
Menyusul delapan orang gelombang kedua, Amril Tamim (Kepala Badan Perizinan), Wahyu (Kepala Badan Penanggulangan Bencana), Sadarman (Kepala Badan Kominfo), Sunaryo Mulyo (Kadis PU), Abdul Rajab (Kadispenda), Syahrul (Kepala BPM), Munawar (Kepala Capil), dan Edi Nasir (Kadis Kesehatan).
Teranyar, akhir pekan lalu, enam orang, LM Rafat (Asisten I Sekot), Feto Daud (Asisten II Sekot), Maulana Gafur (Kepala Bapedalda), LM Syafruddin Efendi (Kadis Pertambangan), LM Arsyad Hibali (Kadis Tata Kota), dan Basri B Saiman (Kadis Perindagkop).
Total pejabat eselon II yang nonjob, 22 orang. Kalaupun ada nama eselon II yang bertahan, namun jabatannya berbeda dengan di posisi akhir masa jabatan Amirul. Misalnya, Muhammad Zakir (kini menjabat Kepala Perzinan), Masri (Kadisdikmudora), Amiruddin (Kadishub), Armin (Kepala Inspektorat), Yusuf Hibali (Kadis Kebersihan), Tamsir Tamim (Staf Ahli), M Djudul (Asisten I). Semuanya berjumlah tujuh orang.
Itu baru melihat pejabat eselon II, kita belum menoleh ke camat. Karena mutasi ke-3, praktis seluruh camat di Baubau semuanya pejabat baru.
Melihat gelagat ini tentu publik bertanya, apakah memang harus walikota melakukan hal tersebut? Apakah memang kabinet Amirul harus dirombak habis?
Semua pertanyaan ini tentu hanya bisa dijawab Tamrin. Dialah nakhoda yang dipercaya rakyat membawa kapal bernama Baubau mengarungi lautan selama lima tahun. Jangan sampai ABK baru yang dipercayanya (baca: kabinetnya) justru hanya akan memberatkan kapal. Bukannya kapal melesat jauh ke depan, malah jalan di tempat atau mundur ke belakang.
Lantas bagaimana mengukurnya? Biarlah rakyat menjawab. Dan waktu yang mengukur, cepat atau lambat pasti akan terjawab.(***)
