Catatan: Irwansyah Amunu
SUHU di Buton belakangan kembali memanas. Tensinya naik karena masyarakat di Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) kebelet mekar. Sementara harapan tersebut tersumbat dengan surat keterangan yang diteken camat di dua wilayah calon daerah otonom baru (DOB) tersebut.
Bukti kebelet mekar ini bisa dilihat dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan dua hari berturut-turut, Kamis dan Jumat (4-5/7) di depan Rujab bupati dan eks Kantor Bupati Buton di Baubau. Masyarakat Busel menuntut agar daerahnya secepatnya dimekarkan. Meski harus menghadapi hadangan aparat Sat Pol PP, aksi demonstrasi mereka tidak bisa dipadamkan.
Mungkin, masyarakat di Buteng dan Busel gregetan, sebab beberapa kali putaran pembahasan pemekaran DOB, selalu menuai kegagalan. Kali pertama, di Sultra, DOB yang dikabulkan hanya Kabupaten Kolaka Timur. Kedua, hanya Kabupaten Konawe Kepulauan. Terakhir, belum lama ini Kabupaten Muna Barat sudah diberikan "lampu hijau".
Padahal, publik mengetahui, dari tiga daerah tersebut yang paling sering dibicarakan, Buteng dan Busel. Ironisnya, yang lahir lebih awal justru Kolaka Timur, dan Konawe Kepulauan.
Tak pelak hal tersebut langsung melahirkan reaksi dari masyarakat Sampolawa, Siompu dan Siompu Barat yang menyegel sejumlah fasilitas pemerintah setempat yang membuat layanan pemerintahan sempat lumpuh. Menyusul kemudian Batauga. Walaupun kemudian pelayanan kembali normal.
Perlu diketahui, polemik pemekaran di Buteng soal ibukota sudah coba diselesaikan. Caranya dengan menunjuk Lakudo sebagai ibukota.
Hambatan pemekaran di Busel menurut Bupati Buton, Umar Samiun sudah pula dituntaskan. Dijelaskan, persoalan aset sudah selesai sejak April lalu. Ketua PAN Buton ini mengatakan masalah aset sudah sampai di dewan. Jadi "bola panas" itu kini berada di DPRD. Bahkan suksesor Sjafei Kahar ini menyatakan pihaknya sejak awal komitmen dengan pemekaran.
Walau demikian, emosi masyarakat masih sempat tersulut. Menariknya, pihak esksekutif selalu dijadikan kambing hitam. Terbukti dengan penyegelan sejumlah fasilitas pemerintah.
Namun begitu, secercah harapan kini dimunculkan pihak legislatif. Wakil Ketua DPRD Buton, Saleh Ganiru telah bertemu dengan pihak Komisi II DPR RI di Senayan. Dia menyatakan nasib Buteng dan Busel akan ditentukan Agustus, bulan depan.
Apakah status Buteng dan Busel berubah atau tidak, semuanya tergantung pada usaha yang maksimal dari semua pihak. Bukan hanya pemerintah dan legislatif, tapi juga masyarakat. Dengan begitu, perasaan "kebelet mekar" masyarakat di dua daerah tersebut bisa tersalurkan. (Follow twitter: @irwansyahamunu)
